DKI, Jabar, dan Banten Selaraskan Upah Minimum

Gubernur dari tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten diminta untuk melakukan penyelarasan besaran upah minimum di daerah perbatasan yang merupakan daerah industri.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan dengan ketiga gubernur yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di gedung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) Jakarta, Jumat untuk melakukan pembahasan mengenai upah minimum terutama di daerah Jabodetabek.

"Sebelum penetapan (upah minimum) melalui SK Gubernur, kita akan terus lakukan koordinasi. Hari ini koordinasi yang pertama, kita sepakat akan terus memantau apa yang menjadi pembicaraan di Dewan Pengupahan Daerah," kata Menakertrans kepada wartawan usai pertemuan.

Ketiga gubernur dan kepala dinas ketenagakerjaan dikatakan Menakertrans akan terus memantau dan mengikuti semua diskusi, rapat dan pembicaraan di Dewan Pengupahan Daerah masing-masing dan melakukan penyelarasan upah minimum. "Kita juga sepakat selain survei KHL yang ada, kita juga mempertimbangkan berbagai faktor untuk penetapan upah minimum. Hasil survei KHL nanti akan dikoordinasikan diantara gubernur," kata Muhaimin.

Menakertrans berharap agar daerah perbatasan dapat mempertimbangkan faktor kebutuhan hidup DKI Jakarta untuk menghindarkan terjadinya penolakan besaran upah minimum maupun munculnya kecemburuan sosial nantinya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan ia belum bisa menyampaikan besaran upah minimum untuk 2013 maupun besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI karena masih dalam pembahasan Dewan Pengupahan Daerah. "Saya gak mau ngomong angka, ini masih dalam proses semuanya. Tadi pembicaraan dengan Menteri dan Gubernur, nanti ketemu dengan Apindo dan serikat pekerja," kata Jokowi.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan pertemuan itu diadakan dengan harapan penetapan upah minimum tidak lagi menuai reaksi penolakan seperti tahun-tahun sebelumnya. "Penetapan upah minimum DKI memang berpengaruh ke sekitar, tapi saya sampaikan bahwa Banten dan Jawa Barat berbeda dengan DKI," kata Atut.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya juga masih harus melakukan pembahasan dengan Apindo dan serikat pekerja mengenai penetapan upah minimum tersebut. "Di DKI itu enak, hanya ada satu keputusan (upah minimum), di Jawa Barat ada 26 kabupaten/kota, ada 26 angka," kata Heryawan.

Meskipun demikian, Heryawan mengatakan telah meminta agar Apindo dan serikat pekerja diseluruh Jawa Barat untuk melakukan survei KHL secara bersama-sama untuk menghasilkan satu angka yang disepakati bersama. "Kalau surveinya masing-masing, nanti ada dua angka, penetapannya akan sulit. Makanya di Jawa Barat diwajibkan survei dilakukan bersama," kata Heryawan.

BERITA TERKAIT

Pengangguran di Banten Turun Jadi 8,52 Persen

Pengangguran di Banten Turun Jadi 8,52 Persen NERACA Serang - Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada Agustus 2018…

Dekonsolidasi Positif Bagi Meikarta dan LPCK

NERACA Jakarta – Aksi korporasi PT Lippo Cikarang Tbk mendekonsolidasi PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek mega properti Meikarta…

Bhineka Life dan OJK Gelar Literasi Keuangan untuk Guru

    NERACA   Bandung - PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali NERACA Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines harus mengikuti sejumlah tahapan apabila ingin…

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO NERACA Jakarta - Sejumlah pakar hukum menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk…

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari…