DKI, Jabar, dan Banten Selaraskan Upah Minimum

Gubernur dari tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten diminta untuk melakukan penyelarasan besaran upah minimum di daerah perbatasan yang merupakan daerah industri.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan dengan ketiga gubernur yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di gedung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) Jakarta, Jumat untuk melakukan pembahasan mengenai upah minimum terutama di daerah Jabodetabek.

"Sebelum penetapan (upah minimum) melalui SK Gubernur, kita akan terus lakukan koordinasi. Hari ini koordinasi yang pertama, kita sepakat akan terus memantau apa yang menjadi pembicaraan di Dewan Pengupahan Daerah," kata Menakertrans kepada wartawan usai pertemuan.

Ketiga gubernur dan kepala dinas ketenagakerjaan dikatakan Menakertrans akan terus memantau dan mengikuti semua diskusi, rapat dan pembicaraan di Dewan Pengupahan Daerah masing-masing dan melakukan penyelarasan upah minimum. "Kita juga sepakat selain survei KHL yang ada, kita juga mempertimbangkan berbagai faktor untuk penetapan upah minimum. Hasil survei KHL nanti akan dikoordinasikan diantara gubernur," kata Muhaimin.

Menakertrans berharap agar daerah perbatasan dapat mempertimbangkan faktor kebutuhan hidup DKI Jakarta untuk menghindarkan terjadinya penolakan besaran upah minimum maupun munculnya kecemburuan sosial nantinya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan ia belum bisa menyampaikan besaran upah minimum untuk 2013 maupun besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI karena masih dalam pembahasan Dewan Pengupahan Daerah. "Saya gak mau ngomong angka, ini masih dalam proses semuanya. Tadi pembicaraan dengan Menteri dan Gubernur, nanti ketemu dengan Apindo dan serikat pekerja," kata Jokowi.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan pertemuan itu diadakan dengan harapan penetapan upah minimum tidak lagi menuai reaksi penolakan seperti tahun-tahun sebelumnya. "Penetapan upah minimum DKI memang berpengaruh ke sekitar, tapi saya sampaikan bahwa Banten dan Jawa Barat berbeda dengan DKI," kata Atut.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya juga masih harus melakukan pembahasan dengan Apindo dan serikat pekerja mengenai penetapan upah minimum tersebut. "Di DKI itu enak, hanya ada satu keputusan (upah minimum), di Jawa Barat ada 26 kabupaten/kota, ada 26 angka," kata Heryawan.

Meskipun demikian, Heryawan mengatakan telah meminta agar Apindo dan serikat pekerja diseluruh Jawa Barat untuk melakukan survei KHL secara bersama-sama untuk menghasilkan satu angka yang disepakati bersama. "Kalau surveinya masing-masing, nanti ada dua angka, penetapannya akan sulit. Makanya di Jawa Barat diwajibkan survei dilakukan bersama," kata Heryawan.

BERITA TERKAIT

APP Sinar Mas Dukung Pemprov DKI - Bebaskan Jakarta dari Praktik BAB Sembarangan

Meskipun di Ibu Kota Jakarta yang terkesan maju, kesadaran lingkungan tinggi, namun tingkat prilaku buang air besar (BAB) sembarang masih…

Banten Jadi Pilihan Bagi Penglaju Mencari Rumah

Banten Jadi Pilihan Bagi Penglaju Mencari Rumah NERACA Jakarta - Riset Indonesia Property Watch (IPW) mengungkapkan sebagai daerah yang berbatasan…

Hadir Dalam Tiga Tipe, All New Camry Lebih Mewah dan Agresif

PT Toyota Astra Motor (TAM) membuka tahun 2019 dengan menghadirkan All New Camry yang diklaim memiliki tampilan lebih mewah dan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE NERACA Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menandatangani…

Anggota DPR: Masyarakat Harus Terus Kawal RUU Pertembakauan

Anggota DPR: Masyarakat Harus Terus Kawal RUU Pertembakauan NERACA Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan masyarakat…

Kompolnas-Komjak Diminta Pertanyakan SP3 Kasus Gunawan Jusuf

Kompolnas-Komjak Diminta Pertanyakan SP3 Kasus Gunawan Jusuf NERACA Jakarta - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mendorong agar Komisi…