DKI, Jabar, dan Banten Selaraskan Upah Minimum

Gubernur dari tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten diminta untuk melakukan penyelarasan besaran upah minimum di daerah perbatasan yang merupakan daerah industri.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan dengan ketiga gubernur yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di gedung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) Jakarta, Jumat untuk melakukan pembahasan mengenai upah minimum terutama di daerah Jabodetabek.

"Sebelum penetapan (upah minimum) melalui SK Gubernur, kita akan terus lakukan koordinasi. Hari ini koordinasi yang pertama, kita sepakat akan terus memantau apa yang menjadi pembicaraan di Dewan Pengupahan Daerah," kata Menakertrans kepada wartawan usai pertemuan.

Ketiga gubernur dan kepala dinas ketenagakerjaan dikatakan Menakertrans akan terus memantau dan mengikuti semua diskusi, rapat dan pembicaraan di Dewan Pengupahan Daerah masing-masing dan melakukan penyelarasan upah minimum. "Kita juga sepakat selain survei KHL yang ada, kita juga mempertimbangkan berbagai faktor untuk penetapan upah minimum. Hasil survei KHL nanti akan dikoordinasikan diantara gubernur," kata Muhaimin.

Menakertrans berharap agar daerah perbatasan dapat mempertimbangkan faktor kebutuhan hidup DKI Jakarta untuk menghindarkan terjadinya penolakan besaran upah minimum maupun munculnya kecemburuan sosial nantinya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan ia belum bisa menyampaikan besaran upah minimum untuk 2013 maupun besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI karena masih dalam pembahasan Dewan Pengupahan Daerah. "Saya gak mau ngomong angka, ini masih dalam proses semuanya. Tadi pembicaraan dengan Menteri dan Gubernur, nanti ketemu dengan Apindo dan serikat pekerja," kata Jokowi.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan pertemuan itu diadakan dengan harapan penetapan upah minimum tidak lagi menuai reaksi penolakan seperti tahun-tahun sebelumnya. "Penetapan upah minimum DKI memang berpengaruh ke sekitar, tapi saya sampaikan bahwa Banten dan Jawa Barat berbeda dengan DKI," kata Atut.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya juga masih harus melakukan pembahasan dengan Apindo dan serikat pekerja mengenai penetapan upah minimum tersebut. "Di DKI itu enak, hanya ada satu keputusan (upah minimum), di Jawa Barat ada 26 kabupaten/kota, ada 26 angka," kata Heryawan.

Meskipun demikian, Heryawan mengatakan telah meminta agar Apindo dan serikat pekerja diseluruh Jawa Barat untuk melakukan survei KHL secara bersama-sama untuk menghasilkan satu angka yang disepakati bersama. "Kalau surveinya masing-masing, nanti ada dua angka, penetapannya akan sulit. Makanya di Jawa Barat diwajibkan survei dilakukan bersama," kata Heryawan.

BERITA TERKAIT

Iriawan Minta Kabupaten/Kota di Jabar Optimalkan Ekspor IKM

Iriawan Minta Kabupaten/Kota di Jabar Optimalkan Ekspor IKM NERACA Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan mendorong Kabupaten dan…

Menteri Kelautan dan Perikanan - Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Ancaman Terhadap Laut Masih Tinggi Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan…

WTON dan WEGE Raih Kontrak Rp 20,22 Triliun

NERACA Jakarta – Di paruh pertama 2018, dua anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencatatkan total kontrak yang akan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kejaksaan Agung Amankan 130 Buronan

Kejaksaan Agung Amankan 130 Buronan NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung melalui Program Tangkap Buronan (Tabur) 31.1 dari Januari sampai dengan…

MA Ajak Media Wujudkan Badan Peradilan Agung

MA Ajak Media Wujudkan Badan Peradilan Agung  NERACA Bogor - Mahkamah Agung (MA) terus berupaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang…

BPOM : Susu Kental Manis Aman Dikonsumsi

BPOM : Susu Kental Manis Aman Dikonsumsi NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan Susu Kental Manis…