Kasus Bupati Buol - Twitter Tutup Akun Palsu Hartati

Jakarta - Pengusaha Hartati Murdaya menyambut baik langkah operator Twitter di Amerika Serikat yang telah men-suspend dua akun twitter yang mencatut nama dirinya, yakni @hartatimurdaya dan @hartatimurdayapoo.

 

Dua akun tersebut sempat beredar di dunia maya dan di-follow oleh banyak orang. Dua akun palsu atas nama Hartati Murdaya itu berisi posting-posting yang mengkritik dan menyudutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Partai Demokrat.

 

Selain menyampaikan terimakasih ke pihak operator twitter, Hartati Murdaya juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang telah menjadi sasaran kritik oleh kedua akun twitter palsu tersebut.

 

Dia sama sekali tidak menyampaikan apa pun seperti yang ada di postingan di kedua akun twitter tersebut.

 

Hartati Murdaya dalam rilisnya diterima Neraca, akhir pekan lalu, mengatakan dua akun tersebut adalah akun palsu yang dibuat dan dioperasikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan cara mencatut nama dirinya. Oleh karena itu pada awal Oktober lalu pihaknya mengajukan komplain dan pengaduan kepada pihak Twitter di Amerika Serikat, meminta agar kedua akun tersebut segera di-suspend.

 

"Saya tidak pernah membuat dan atau tidak pernah mengoperasikan, serta tidak pernah memerintahkan orang lain untuk membuat dan atau mengoperasikan akun twitter yang bernama @hartatimurdaya dan @hartatimurdayapoo serta akun twitter lain yang menggunakan nama saya. Keberadaan akun-akun tersebut sama sekali di luar sepengetahuan saya dan sama sekali tidak melibatkan diri saya," demikian Hartati.

 

Menyusul adanya komplain ini, rupanya pihak operator Twitter pun cepat tanggap. Tidak beberapa lama, mereka langsung men-suspend kedua akun tersebut. Dan terhitung mulai pekan ini, kedua akun yang menamakan diri sebagai Hartati Murdaya tersebut sama sekali sudah tidak bisa diakses lagi di jaringan Twitter seluruh dunia.

 

Menurut Hartati Murdaya, tanpa dirinya membantah pun sebenarnya publik sudah tahu bahwa kedua akun tersebut adalah akun palsu. Pasalnya, semua orang tahu bahwa saat ini dirinya sedang menghadapi kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga tidak mungkin bisa mengakses komputer, handphone, atau internet untuk mengoperasikan twitter.

 

"Akun-akun twitter yang seperti tersebut di atas dibuat dan dioperasikan oleh orang lain diluar sepengetahuan saya dan dibuat dengan cara mencatut nama saya. Oleh sebab itu saya merasa dirugikan dan merasa nama saya telah disalahgunakan oleh orang tidak bertanggungjawab untuk tujuan-tujuan dirinya sendiri," jelasnya.

 

Dalam press release itu, Hartati Murdaya juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang telah menjadi sasaran kritik maupun yang namanya disebut dalam posting di kedua akun twitter itu. Dia juga meminta maaf kepada semua pihak yang telah merasa terganggu oleh keberadaan kedua akun tersebut.

 

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sempat beredar di dunia maya dua akun twitter dengan akun @hartatimurdaya dan @hartatimurdayapoo. Kedua akun ini sempat di-follow oleh ribuan orang.

 

Pada sebuah kesempatan kepada wartawan Hartati Murdaya telah secara lisan membantah dirinya memiliki kedua akun tersebut. Kuasa hukumnya, Patra M Zein, pun telah membantah secara resmi. (fb)

BERITA TERKAIT

Jokowi Harap Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism…

KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)…

BPOM: Konsultasi Penting Guna Tingkatkan Kapasitas UMKM Pangan

NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan layanan konsultasi krusial dalam meningkatkan kapasitas industri rumah tangga atau…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Jokowi Harap Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism…

KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)…

BPOM: Konsultasi Penting Guna Tingkatkan Kapasitas UMKM Pangan

NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan layanan konsultasi krusial dalam meningkatkan kapasitas industri rumah tangga atau…