Pengelolaan Hutan Menjadi Sangat Penting - Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pengelolaan hutan Indonesia menjadi sangat penting dilakukan, sebab keberadaan hutan saat ini menjadi perhatian dunia. "Apalagi masyarakat dunia menganggap hutan Kalimantan merupakan paru-paru dunia," katanya, ketika di Bojonegoro, Jatim, Jumat.

Ia menilai pengelolaan hutan di Indonesia bisa berjalan baik, dengan semakin menurunnya luas kerusakan hutan yang ada di Indonesia, paling tidak dalam 10 tahun terakhir.

Semula, jelasnya, kerusakan hutan di Indonesia yang di awal reformasi mencapai 3,5 juta hektare akibat pembalakan liar, saat ini bisa turun menjadi 0,25 juta hektare. "Pengelolaan hutan juga harus melibatkan masyarakat dengan tidak hanya menempatkan sebagai penjaga hutan, namun masyarakat harus bisa memperoleh aspek ekonomi dari keberadaan hutan," paparnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengungkapkan pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk pengembangan hutan masyarakat.

Masyarakat, jelasnya, bisa meminjam dana itu untuk menanam berbagai macam tanaman di tanahnya sendiri. Ia mencontohkan, kalau ada masyarakat yang memiliki tanah seluas 1 hektare, hanya dibutuhkan pinjaman sebesar Rp1 juta untuk menanami tanahnya dengan 20 ribu tanaman. "Dana pinjaman yang dipersiapkan ini untuk hutan rakyat," katanya, menegaskan.

Hatta Rajasa yang didampingi Menhut Zulkifli Hasan dan Direktur Utama Perum Perhutani Bambang Sukmananto, menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat hutan di daerah setempat.

Bantuan yang diserahkan di antaranya, pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) dari Kementerian Kehutanan senilai Rp2,750 miliar, bantuan kerja sama Perum Jasa Tirta Unit I Malang dengan Dishubun setempat berupa pembuatan dam penahan sebanyak delapan unit senilai Rp98 juta lebih.

Selain itu, Hatta Rajasa juga menyerahkan bantuan bibit tanaman buah-buahan dari Pemkab Bojonegoro sebanyak 180 ribu batang untuk masyarakat dan berbagai bantuan dana untuk bina lingkungan, pengadaan air bersih, pendidikan juga bantuan lainnya. (ardi)

BERITA TERKAIT

Sidang Lanjutan SKL BLBI - Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting

Sidang Lanjutan SKL BLBI Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting NERACA Jakarta - Lebih dari 500…

Marketing Bagian Penting Pemasaran Produk KUKM

Marketing Bagian Penting Pemasaran Produk KUKM NERACA Solo - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menekankan bahwa marketing merupakan…

Sidang Lanjutan SKL BLBI - Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting

Sidang Lanjutan SKL BLBI Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting NERACA Jakarta - Lebih dari 500…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Polri bermitra…

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT NERACA Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang mengadili mantan Ketua BPPN…

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN NERACA Jakarta - Tiga pegawai KPK mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara…