Kabupaten Sukabumi, Buruh Menilai UMK Jauh Dari KHL

Sukabumi - Tarik menarik penetapan Upah Minimim Kabupaten (UMK) terus terjadi. Kalangan buruh menilai, UMK yang ditetapkan Bupati sebesar Rp1.201.000 masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak. Mereka beranggapan, UMK sepatutnya berada pada angka Rp 1.330.000.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sukabumi, Sukmawijaya menyatakan, penetapan UMK itu sudah merupakan kenaikan yang sangat fantastis. “Ada kenaikan hingga 40 persen. Kita menyadari, penetapan UMK sebelumnya abnormal, dan merupakan kebijakan turbelensi yang diambil saat itu,” tegas Bupati kepada di Gedung Pendopo Negara, Jumat (2/11) lalu.

Ia menyatakan, kenaikan UMK ini berdasarkan kajian Dewan Pengupakan Kabupaten (Depekab) Sukabumi. Namun hasil kajian itu, masih rendah dibandingkan kajian dari buruh yang tergabung dari Koalisi Buruh Sukabumi (KBS), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPS), dan serikat buruh lainnya.

Perbedaan itu, antara lain, Depekab menghitung biaya sewa rumah sebesar Rp 235 plus air bersih dan listrik. Sementara pada kenyataannya, sewa rumah saat ini antara Rp 320 hingga Rp 500 ribu. “Kita akhirnya ambil yang paling rendah,” terang Bupati.

Bupati menyebutkan, sebenarnya tripartit mengajukan UMK sebesar Rp1.350.000. “Ajuan ini kita tidak setujui. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan,“ tegas Bupati tanpa menjelaskan pertimbangan yang dimaksud.

Dengan kenaikan UMK ini, tandas Bupati, tentunya akan sangat mengejutkan dunia usaha. Dari sisi bisnis, boleh jadi penilaian kalangan usaha bahwa Kabupaten Sukabumi tidak kondusif. “Jadi saya berharap kepada kalangan dunia usaha agar memahami. Pada awal penetapan UMK sebelumnya sudah terjadi abnormal,” ungkap dia. Dibandingkan dengan daerah lain, sambung Sukmawijaya, UMK Kabupaten Sukabumi masih yang terendah.

Bagi kalangan buruh, kenaikan UMK ini memang sangat berarti, mengingat sebelumnya UMK sebesar Rp 885 ribu. Hanya saja, kata Koordinator KBS, Dadeng Nazarudin menyatakan, KHL berdasarkan versi buruh sebesar Rp1.377.331. “Angka itu belum mendekati UMK yang telah diusulkan Bupati ke Gubernur,” sebut dia.

UMK kata Dadeng, selayaknya mendekati KHL. Pasalnya, sebut dia, harga kebutuhan antar wilayah Kabupaten Sukabumi berbeda. “Sektor industri banyaknya di wilayah parungkuda dan Cicurug. Tingkat KHL di sana itu sangat tinggi. Berbeda dengan wilayah Kecamatan Cibadak dan wilayah lainnya,” tukas Dadeng.

Sementara Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Sukabumi, HM. Azij ketika dihubungi NERACA menyebutkan, kenaikan UMK ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dunia usaha. “Salah satunya, portofolio budget yang dianggarkan tidak sesuai dengan budget yang akan dikeluarkan karena terjadinya peningkatan pengeluaran,” tanggap Azij.

Selain itu, kata dia, untuk menutupi biaya gaji karyawan, perusahaan akan mengurangi biaya sumbangan seperti sumbangan over jasa lingkungan, jasa keamanan. “Apabila produksi masih tetap, maka perusahaan akan merugi. Karena hingga saat ini pasar industri Kabupaten Sukabumi masih normal, dan belum ada kenaikan. Ini tentunya memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya. Kalau tidak meningkat, mungkin akan terjadi pengurangan tenaga kerja,” papar dia.

Bagi kalangan dunia usaha, pemerintah seharusnya bukan hanya mengakomodir keinginan para buruh. Keinginan dunia usaha juga harus diperhatikan terutama menyangkut perijinan. (ron)

BERITA TERKAIT

BPR Kuningan Terbaik dari 95 BPR/BPRS se-Indonesia - Dibawah Pimpinan Litawati

BPR Kuningan Terbaik dari 95 BPR/BPRS se-Indonesia Dibawah Pimpinan Litawati NERACA Kuningan – Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR)…

Pemkot Sukabumi Terus Telusuri KTMDU PKB

Pemkot Sukabumi Terus Telusuri KTMDU PKB NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat,…

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian NERACA Sukabumi - Iklim perkoperasian di Kota Sukabumi belum menunjukan grafik mengembirakan, hal…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kemenkop Benahi UKM Pasca Bencana di NTB dan Sulteng

Kemenkop Benahi UKM Pasca Bencana di NTB dan Sulteng NERACA Mataram - Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sinergitas kegiatan di…

PNM Jambi Tingkatkan Manajemen Keuangan Pelaku Usaha di Batanghari

PNM Jambi Tingkatkan Manajemen Keuangan Pelaku Usaha di Batanghari NERACA Jambi - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Jambi meningkatkan pengetahuan…

Ekspor Sumsel Januari 2019 Turun 17,24 Persen

Ekspor Sumsel Januari 2019 Turun 17,24 Persen NERACA Palembang - Nilai ekspor Sumatera Selatan (Sumsel) melorot pada Januari 2019 sebesar…