Depok – Draft  atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2013 tersangkut hingga terkena dampak terlambat, akibat masalah audit Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2009 yang hasilnya belum final.

Demikian rangkuman keterangan yang berhasil diperoleh NERACA dari keterangan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail saat menyampaikan jawabannya terhadap Nota Keuangan RAPBD TA 2013, dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Depok, baru-baru ini.

Menurutnya, terkait jadwal RAPBD yang mengalami sedikit kelambatan, hal ini memang tidak bisa dipisahkan dari proses kegiatan pemerintahan yang lain, seperti hasil audit BPK terhadap pertanggungjawaban APBD 2009 yang mengalami keterlambatan. Selain itu juga, keterlambatan terkait masalah pelaksanaan Pemilukada dan lain-lain.

Namun, lanjutnya, di sisi lain mundurnya jadwal penyampaian Nota Keuangan juga membawa dampak yang positif terhadap estimasi atau perkiraan penerimaan sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang baru akan diterima diterima pada awal Nopember 2012.  “Kendati demikian, kita masih bisa mengefektifkan waktu yang ada untuk pembahasan bersama sehingga persetujuan bisa dilakukan sebelum akhir tahun 2012,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, jawaban Walikota lainnya dari beberapa yang disampaikannya pada Rapat Paripurna tersebut, masalah dana penyertaan modal yang disarankannya perlu dibahas lebih intensif, tidak ada tanggapan dari DPRD.

Tetapi, Walikota mengatakan, bahwa pengelolaan PDAM Tirta Asasta, pada tahun ini sedang dilaksanakan tahap persiapan untuk pengelolaan mandiri Pelayanan Air Bersih bagi masyarakat Kota Depok.

Diharapkan, katanya, Peraturan Daerah (Perda) PDAM bisa dibahas dan disepakati bersama pada tahun depan, sehingga terdapat dasar hukum dan dasar teknis yang kuat dalam pengelolaan PDAM nantinya.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Depok terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mempersiapkan pemisahan dengan PDAM Kabupaten Bogor.

Dijelaskan pula, tahun depan ada program sangat strategis untuk peningkatan pelayanan publik, yaitu pembangunan lima Kantor Kecamatan hasil pemekaran dan Pembangunan Struktur Gedung Dibaleka (Dinas Badan Lembaga Kantor) ke-2 setinggi 10 lantai. “Dengan selesainya pembangunannya, semakin memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sedangkan terkait program Untuk mengurai kemacetan di beberapa titik, diselesaikan pada tahun 2012 pembangunan jalan tembus jalan Keadilan hingga jalan Juanda, untuk mengurai kemacetan jalan Tole Iskandar. Dan pembangunan lanjutan jalan sejajar rel kereta api sebelah Barat yang akan mengurai kemacetan jalan Margonda sisi Selatan.