“Melati Residence Depok Bisa Disegel” - Gandara Budiana, Kasat Pol PP Kota Depok

Jika terbukti pembangunan 34 lantai Melati Residence Depok (MRD) tidak ada perijinan lengkap atau belum lengkap, maka pembangunan bisa saja dilakukan penyegelan untuk pemberhentian sementara pembangunannya. Demikian dijelaskan dengan singkat oleh Kasat Pol PP Kota Depok Drs.R.Gandara Budiana M.Si menjawab pertanyaan NERACA di sela-sela kesibukannya saat akan rapat koordinasi mengeksekusi beberapa bangunan di Kota Depok, akhir pekan kemarin.

Namun, lanjutnya, proses itu memerlukan penelitian yang akurat dengan pihak MRD. “Saat ini telah ditugaskan Kepala Bidang Penertiban Welman Naipospon untuk menangani masalahnya,” ujarnya menegaskan.

Gandara Budiana berharap untuk bersabar dan menunggu hasil penelitian yang sedang dilakukan stafnya. Secara prinsip jika memang ada yang tidak memenuhi perijinan, maka akan ditertibkan.

Kendati demikian, lanjutnya, pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memberikan rekomendasinya kepada Satpol PP untuk memberikan peringatan sebelum dialkuan upaya penertiban.

Dikatakan, OPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok. Selain itu, juga dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok serta rekomendari dari Kementerian Pekerjaan Umum RI.

“Jika semua kelengkapannya ada dari OPD terkait sesuai prosedur yang berlaku menurut ketentuan perundangan, maka pembangunannya boleh saja dilanjutkan,” ujar Gandara Budiana.

Secara hukum administrasi negara, hal ini sudah termasuk pelanggaran administrasi atau disebut mall administration. Selain itu juga sudah terjadi adanya kolusi dan tindak pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan pengembang maupun aparatur pemerintahan. Demikian dijelaskannya.

Menurut pengamat hukum administasi negara Alberto Rivalino Rugebergt SH sebagaimana diberitakan NERACA sebelumnya, pelanggaran dalam hal perijinan MRD banyak yang dilanggar, yaitu kepemilikan lahannya. “Bagaimana mungkin pengembang bisa mendapat perijinan apapun dalam prosesnya, sementara kepemilikan lahannya masih bermasalah. Sebab Surat Keputusan KINA nya masih di Badan Pertanahan Nasional,” ujarnya menganalisa masalah tersebut.

Selain itu, pelanggaran yang juga terjadi adalah ijin yang harus diperoleh dalam hal rekomendasi untuk Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan lainnya, realitanya tidak sesuai melihat bangunan yang dibangun diatas lahan sekitar 8000 meter tersebut.

Oleh sebab itu, tegasnya, pihaknya akan berusaha terus untuk mengkrtisi pengembang dan aparatur pemerintahan yang melanggar hukum tersebut. Bahkan jika perlu akan diajukan melalui proses hukum yang berlaku.

“Termasuk keluarnya Ijin Prinsip yang dikeluarkan Walikota Depok, akan kami kritisi dan kemungkinan akan diproses melalui hukum yang berlaku, jika bangunan tersebut tidak dengan segera dihentikan atau diproses perijinan secara lengkap,” ujar Rivalino menandaskan. (dasmir)

BERITA TERKAIT

Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Lakukan Pembinaan JDIH

Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Lakukan Pembinaan JDIH NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Bagian Hukum setempat melakukan…

Sembilan Hakim Konstitusi Bisa Dipercaya

Sembilan Hakim Konstitusi Bisa Dipercaya NERACA Jakarta - Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti…

KONI DKI Ingin CSR Bisa Jadi Alternatif Pendanaan

KONI DKI Ingin CSR Bisa Jadi Alternatif Pendanaan NERACA Jakarta - Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta (KONI Jaya)…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kerja Sama Kehutanan Indonesia – Korsel Akan Libatkan Kaum Milenial - Menteri LHK

Kerja Sama Kehutanan Indonesia – Korsel Akan Libatkan Kaum Milenial Menteri LHK NERACA Incheon – Kerja sama bidang kehutanan dan…

Indonesia Buka Perluasan Pasar Produk KUKM ke Azerbaijan

Indonesia Buka Perluasan Pasar Produk KUKM ke Azerbaijan NERACA Jakarta - Kedutaan Besar RI di Baku, Azerbaijan mendorong peran Indonesia…

Butuhkan Lebih Banyak Makers Lokal Hadapi Permintaan Pasar - Penyedia Solusi Internet of Things (IoT) di Indonesia

Butuhkan Lebih Banyak Makers Lokal Hadapi Permintaan Pasar Penyedia Solusi Internet of Things (IoT) di Indonesia Asosiasi Internet of Things…