“Melati Residence Depok Bisa Disegel” - Gandara Budiana, Kasat Pol PP Kota Depok

Jika terbukti pembangunan 34 lantai Melati Residence Depok (MRD) tidak ada perijinan lengkap atau belum lengkap, maka pembangunan bisa saja dilakukan penyegelan untuk pemberhentian sementara pembangunannya. Demikian dijelaskan dengan singkat oleh Kasat Pol PP Kota Depok Drs.R.Gandara Budiana M.Si menjawab pertanyaan NERACA di sela-sela kesibukannya saat akan rapat koordinasi mengeksekusi beberapa bangunan di Kota Depok, akhir pekan kemarin.

Namun, lanjutnya, proses itu memerlukan penelitian yang akurat dengan pihak MRD. “Saat ini telah ditugaskan Kepala Bidang Penertiban Welman Naipospon untuk menangani masalahnya,” ujarnya menegaskan.

Gandara Budiana berharap untuk bersabar dan menunggu hasil penelitian yang sedang dilakukan stafnya. Secara prinsip jika memang ada yang tidak memenuhi perijinan, maka akan ditertibkan.

Kendati demikian, lanjutnya, pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memberikan rekomendasinya kepada Satpol PP untuk memberikan peringatan sebelum dialkuan upaya penertiban.

Dikatakan, OPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok. Selain itu, juga dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok serta rekomendari dari Kementerian Pekerjaan Umum RI.

“Jika semua kelengkapannya ada dari OPD terkait sesuai prosedur yang berlaku menurut ketentuan perundangan, maka pembangunannya boleh saja dilanjutkan,” ujar Gandara Budiana.

Secara hukum administrasi negara, hal ini sudah termasuk pelanggaran administrasi atau disebut mall administration. Selain itu juga sudah terjadi adanya kolusi dan tindak pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan pengembang maupun aparatur pemerintahan. Demikian dijelaskannya.

Menurut pengamat hukum administasi negara Alberto Rivalino Rugebergt SH sebagaimana diberitakan NERACA sebelumnya, pelanggaran dalam hal perijinan MRD banyak yang dilanggar, yaitu kepemilikan lahannya. “Bagaimana mungkin pengembang bisa mendapat perijinan apapun dalam prosesnya, sementara kepemilikan lahannya masih bermasalah. Sebab Surat Keputusan KINA nya masih di Badan Pertanahan Nasional,” ujarnya menganalisa masalah tersebut.

Selain itu, pelanggaran yang juga terjadi adalah ijin yang harus diperoleh dalam hal rekomendasi untuk Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan lainnya, realitanya tidak sesuai melihat bangunan yang dibangun diatas lahan sekitar 8000 meter tersebut.

Oleh sebab itu, tegasnya, pihaknya akan berusaha terus untuk mengkrtisi pengembang dan aparatur pemerintahan yang melanggar hukum tersebut. Bahkan jika perlu akan diajukan melalui proses hukum yang berlaku.

“Termasuk keluarnya Ijin Prinsip yang dikeluarkan Walikota Depok, akan kami kritisi dan kemungkinan akan diproses melalui hukum yang berlaku, jika bangunan tersebut tidak dengan segera dihentikan atau diproses perijinan secara lengkap,” ujar Rivalino menandaskan. (dasmir)

BERITA TERKAIT

BPKP Targetkan Audit Enam OPD Terbesar APBD 2018 Kota Depok - Selain ‎Audit Dana Bansos dan Hibah

‎BPKP Targetkan Audit Enam OPD Terbesar APBD 2018 Kota Depok Selain ‎Audit Dana Bansos dan Hibah NERACA Depok - ‎Badan…

Pesantren Diyakini Bisa Cetak Wirausaha Industri Modern

NERACA Jakarta – Pondok pesantren mempunyai potensi besar dalam mendorong pertumbuhan wirausaha industri baru di Indonesia. Kementerian Perindustrian meyakini, selain…

PBB di Kota Bekasi Naik 40%, Kenapa?

Kami sangat terkejut ketika menerima SPPT Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2019 terlihat angka tagihannya meningkat sekitar 40% dari tahun sebelumnya…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

#DengarYangMuda Tekankan Gaya Hidup Sehat untuk Generasi Muda

#DengarYangMuda Tekankan Gaya Hidup Sehat untuk Generasi Muda NERACA  Jakarta – Founder #DengarYangMuda Diaz Hendropriyono kembali menyelenggarakan talkshow #DengarYangMuda di…

Pemkot Sukabumi Terus Telusuri KTMDU PKB

Pemkot Sukabumi Terus Telusuri KTMDU PKB NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat,…

BPR Kuningan Terbaik dari 95 BPR/BPRS se-Indonesia - Dibawah Pimpinan Litawati

BPR Kuningan Terbaik dari 95 BPR/BPRS se-Indonesia Dibawah Pimpinan Litawati NERACA Kuningan – Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR)…