“Melati Residence Depok Bisa Disegel” - Gandara Budiana, Kasat Pol PP Kota Depok

Jika terbukti pembangunan 34 lantai Melati Residence Depok (MRD) tidak ada perijinan lengkap atau belum lengkap, maka pembangunan bisa saja dilakukan penyegelan untuk pemberhentian sementara pembangunannya. Demikian dijelaskan dengan singkat oleh Kasat Pol PP Kota Depok Drs.R.Gandara Budiana M.Si menjawab pertanyaan NERACA di sela-sela kesibukannya saat akan rapat koordinasi mengeksekusi beberapa bangunan di Kota Depok, akhir pekan kemarin.

Namun, lanjutnya, proses itu memerlukan penelitian yang akurat dengan pihak MRD. “Saat ini telah ditugaskan Kepala Bidang Penertiban Welman Naipospon untuk menangani masalahnya,” ujarnya menegaskan.

Gandara Budiana berharap untuk bersabar dan menunggu hasil penelitian yang sedang dilakukan stafnya. Secara prinsip jika memang ada yang tidak memenuhi perijinan, maka akan ditertibkan.

Kendati demikian, lanjutnya, pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memberikan rekomendasinya kepada Satpol PP untuk memberikan peringatan sebelum dialkuan upaya penertiban.

Dikatakan, OPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok. Selain itu, juga dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok serta rekomendari dari Kementerian Pekerjaan Umum RI.

“Jika semua kelengkapannya ada dari OPD terkait sesuai prosedur yang berlaku menurut ketentuan perundangan, maka pembangunannya boleh saja dilanjutkan,” ujar Gandara Budiana.

Secara hukum administrasi negara, hal ini sudah termasuk pelanggaran administrasi atau disebut mall administration. Selain itu juga sudah terjadi adanya kolusi dan tindak pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan pengembang maupun aparatur pemerintahan. Demikian dijelaskannya.

Menurut pengamat hukum administasi negara Alberto Rivalino Rugebergt SH sebagaimana diberitakan NERACA sebelumnya, pelanggaran dalam hal perijinan MRD banyak yang dilanggar, yaitu kepemilikan lahannya. “Bagaimana mungkin pengembang bisa mendapat perijinan apapun dalam prosesnya, sementara kepemilikan lahannya masih bermasalah. Sebab Surat Keputusan KINA nya masih di Badan Pertanahan Nasional,” ujarnya menganalisa masalah tersebut.

Selain itu, pelanggaran yang juga terjadi adalah ijin yang harus diperoleh dalam hal rekomendasi untuk Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan lainnya, realitanya tidak sesuai melihat bangunan yang dibangun diatas lahan sekitar 8000 meter tersebut.

Oleh sebab itu, tegasnya, pihaknya akan berusaha terus untuk mengkrtisi pengembang dan aparatur pemerintahan yang melanggar hukum tersebut. Bahkan jika perlu akan diajukan melalui proses hukum yang berlaku.

“Termasuk keluarnya Ijin Prinsip yang dikeluarkan Walikota Depok, akan kami kritisi dan kemungkinan akan diproses melalui hukum yang berlaku, jika bangunan tersebut tidak dengan segera dihentikan atau diproses perijinan secara lengkap,” ujar Rivalino menandaskan. (dasmir)

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Industri Hijau Bisa Masuk Bagian Program Digitalisasi Ekonomi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia agar semakin meningkatkan kegiatan yang terkait…

Pemkot Depok Buka Bursa Modal Bagi Koperasi

Pemkot Depok Buka Bursa Modal Bagi Koperasi NERACA Depok - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok Jawa Barat…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pemkot Sukabumi Terus Berikan Perhatian Kepada Penyandang Disabilitas

Pemkot Sukabumi Terus Berikan Perhatian Kepada Penyandang Disabilitas NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi mengakui jika fasilitas khusus untuk…

Padi Organik jadi Sektor Unggulan, Petani Dilatih Metode System of Rice Intensification

Padi Organik jadi Sektor Unggulan, Petani Dilatih Metode System of Rice Intensification NERACA Jakarta - Dalam menjalankan program tanggung jawab…

OUE Lippo Healthcare Bangun Rumah Sakit Internasional di Shenzhen

OUE Lippo Healthcare Bangun Rumah Sakit Internasional di Shenzhen NERACA  Jakarta - Grup Lippo terus melebarkan ekspansi usaha. Tak lama…