Upaya menggembosi komitmen sikap antikorupsi kini mulai menjadi fenomena yang diam-diam berjangkit sebagai masalah struktural. Ini terlihat dari perseteruan antara Menneg BUMN Dahlan Iskan dengan anggota dewan yang dicurigai menjadi “pemerah” BUMN, mendapat tanggapan serius dari DPR. Padahal ini merupakan dampak dari beredarnya surat Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang  intinya meminta seluruh jajaran menteri, pimpinan kementerian, jajaran lembaga pemerintah nonkementerian serta pemda,  untuk mencegah praktik kongkalikong atas anggaran negara 2013-2014.

Tidak hanya itu. Pengakuan mantan Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga yang pernah dimintai sejumlah uang hingga Rp 2 miliar oleh oknum Komisi IX DPR saat menjabat sebagai pimpinan BUMN, dan ungkapan upeti ke DPR terkait pembahasan anggaran ataupun pembahasan rancangan undang-undang  oleh mantan Sesditjen Listrik dan Pemanfataan Energi Kementerian ESDM, Soekanar, merupakan indikasi adanya permintaan uang buat anggota DPR di Senayan semakin terang benderang.

Jadi, edaran Seskab itu seperti trigger dari adanya perbuatan kongkalikong antara pejabat eksekutif dengan legislatif dalam pembahasan APBN di waktu lalu. Adanya reaksi keras dari anggota dewan yang seolah menjadi alibi untuk menutupi praktik kotor selama ini, memang patut kita lawan terus dan tidak boleh dibiarkan saja.

Selain kasus itu, perkara gugatan perdata antara Korlantas Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan proses penyitaan barang bukti, juga ditengarai sebagai upaya mengganggu penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator yang melibatkan sejumlah petinggi Polri. Ini menggambarkan realitas berlangsungnya praktik penggembosan atmosfer antikorupsi.

Kita tentu perlu mewaspadai munculnya gejala pembusukan internal yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pilar dalam perang melawan kejahatan luar biasa tersebut. Apalagi di tengah gencarnya kampanye antikorupsi, masyarakat hendaknya tidak terpancing oleh upaya penggiringan opini negatif terhadap citra kepemimpinan di KPK.

Kita sekarang mengharapkan figur kepemimpinan negara yang mampu  menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta berwibawa. Sebab, ada kesan selama ini banyak figur pemimpin yang tidak berwibawa karena selalu dicecoki  “upeti” dengan aneka modus. Bagaimana mungkin legislatif menjadi pengontrol sehat dan jernih bagi kinerja eksekutif jika yang berlangsung adalah praktik kongkalikong?

Fenomena pembusukan tampaknya cenderung menghegemoni ketimbang dukungan penuh yang idealnya diterima oleh KPK. Namun di balik itu, kita melihat adanya apresiasi dan dukungan rakyat kepada lembaga antikorupsi itu dalam menghadapi rongrongan dari lembaga-lembaga yang sepantasnya menjadi mitra sejati dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Dukungan rakyat seperti inilah yang menjadi modal besar bagi langkah KPK. Termasuk dalam penanganan kasus simulator SIM,  KPK mesti “membayar” dukungan luas masyarakat dengan penuh determinasi. Sama halnya seperti dukungan yang diterima saat KPK menghadapi arus opini negatif dari DPR yang berupaya membonsai kewenangan lembaga antikorupsi itu. Untuk itu, Dahlan Iskan tidak perlu takut menghadapi DPR untuk bersikap terbuka dan berani buka-bukaan terhadap anggota dewan yang sering “memeras” BUMN. Rakyat tidak akan diam dan pasti mendukung dalam bentuk sumbangan moral bagi keberaniannya membongkar kebusukan rezim yang berkuasa saat ini. Semoga!