KKP Segera Tangkal Banjir Impor Mutiara

NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera menangkal banjir impor mutiara di pasar domestik, khususnya yang berasal dari China. Selama ini, industri mutiara lokal, terutama yang berskala kecil, terus mengalami penurunan akibat penetrasi mutiara impor fresh water (mutiara air tawar) dari Negeri Tirai Bambu.

“Kita sebagai pemerintah, yang bisa kita lakukan adalah, membantu masalah kebijakan. Dan tentunya juga impor-impor dari negara lain, katakanlah yang tidak memenuhi standard atau asal jadi ini, mungkin kita akan kita atur dalam satu aturan, dan standard internasional yang mencukupi, karena kalau tidak, pengusaha-pengusaha kecil ini akan terima dampaknya,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo usai membuka acara Indonesia Pearls Festival (IPF) 2012 atau IPF-2 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/11).

Menteri Cicip bercerita, dari 80-an pengusaha mutiara tingkat menengah dan besar, saat ini hanya tinggal 27 perusahaan yang tersisa. Hal ini, tegas Cicip, karena mutiara impor terutama dari China. Banjirnya mutiara dari air tawar membuat harga mutiara di pasar domestik jatuh. Akibatnya, industri mutiara berguguran.

Itu sebabnya, Cicip ingin melakukan standardisasi mutiara impor yang bisa masuk ke pasar Indonesia. “Kalau standarnya, secara teknisnya yang pasti saya kurang jelas, tapi yang pasti tidak merusak hasil dari budidaya kita, terutama yang kecil-kecil ini ada 5.000 pengusaha kecil dan mereka terkena imbasnya karena harganya terlalu rendah. Ini standarnya itu sesuai dengan Asbumi (Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia), standarnya bagaimana mutiara yang tidak boleh masuk ke Indonesia,” lanjutnya.

Sejauh ini, sambung Cicip, banyak konsumen yang tidak tahu kualitas mutiara berikut keasliannya. “Seperti sepuluh tahun lalu, saya tidak mengerti soal mutiara, yang penting kelihatan mutiara saya beli. Nah ini yang jangan sampai seperti saya sepuluh tahun lalu,” terangnya.

Karena itu, Cicip berencana menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) untuk melakukan standardisasi mutu mutiara impor agar industri lokal terlindungi. Menurut dia, saat ini, Permen tersebut masih dalam proses finalisasi. Dalam satu atau dua bulan ke depan alias akhir 2012, Permen itu akan diterbitkan oleh KKP. “Kan ada mutiara dihasilkan dari alam dan budidaya. Kalau alam ini seperti ikan, tidak bisa diprediksi, seperti ikan di laut. Ada juga budidaya mutiara di laut. Itu harganya (mutiara impor) seperseratusnya itu,” tandasnya.

Kontrol Mutu

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pengolahan Prasarana Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut Parulian Hutagalung mengatakan, lewat Permen tersebut, KKP tidak akan membatasi kuota impor, melainkan mengontrol mutu produk mutiara impor dari luar negeri. “Bukan kuota. Tapi ada standar yang harus diatur. Semacam Standar Nasional Indonesia (SNI). Pertama kita menetapkan SNI untuk mutiara. Ini sudah diperlakukan. Berdasarkan standar ini, kita akan kendalikan mutiara yang masuk berdasarkan Peraturan Menteri,” kata Saut.

Menurut Saut, draf Permen tersebut sudah selesai. “Kita pengendalian mutu. Kita tidak boleh melarang impor. Mungkin mutiara grade 1, 2, 3 boleh masuk, yang ke bawah tidak boleh masuk. Caranya gitu. Nanti kayak apa tiap-tiap grade itu, nanti kita akan bangun sama-sama dengan Asbumi,” ungkap dirjen berambut perak ini.

Untuk mendorong industri mutiara di Indonesia, menurut Saut, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah. “ Pertama, kita bangun pusat indukan kerang mutiara. Yang kedua kita mengatur zonasi usaha budidaya. Lingkungan bersih, tidak tercemar. Akan ada pengaturan zonasi. Ketiga memberikan pelatihan yang cukup. Mutiara itu kan tidak hanya diambil, tapi ada proses lagi, lebih mengkilat,” jelasnya.

Selain itu, Saut mengemukakan, produksi mutiara Indonesia, khususnya jenis South Sea Perls (SSP), sangat besar. Produksi mutiara SSP sepanjang 2011 lalu mencapai 6.300 kilogram atau 53% dari produksi SSP dunia sebanyak 12.000 kg per tahun. “Pemerintah akan membantu dengan mengendalikan impor. Sehingga perlu pengrajin perlu pelatihan dan permodalan. Jangan sampai misalnya dilepas ke pasar besar-besaran. Ini perlu diatur di dalam,” papar Saut.

Sementra itu, Ketua Umum Asbumi Anthony Tanios menjelaskan, yang terlibat dalam industri mutiara dalam negeri adalah para pengrajin. “Jadi masuknya fresh water ini kan sangat murah sehingga membanting harga. Makanya kami minta pemerintah membatasi. Bukan melarang. Kualitas apa saja yang bisa masuk ke Indonesia. Jangan juga yang low grade juga masuk. Imej-nya tidak bagus,” kata Anthony.

Dia juga menjelaskan, KKP bekerjasama dengan Asbumi untuk menentukan standard kualitas mutiara. “Nanti kita kasih tahu, grade apa yang bisa masuk. Mungkin ada sepuluh biji mungkin ada empat direject, enam yang bisa masuk ke Indonesia. Tidak boleh larang. Karena dalam CAFTA itu harus saling terbuka. Jadi kami mengatakan yang low grade itu tidak bisa masuk karena merusak yang bagus,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

BPS: NPI Masih Defisit di Agustus 2018 - MESKI EKSPOR TUMBUH, LAJU IMPOR LEBIH DERAS

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data neraca perdagangan Indonesia (NPI) sepanjang Agustus 2018 mengalami defisit sebesar US$1,02 miliar, menurun sedikit…

CIPS: Lindungi Petani, Waktu Impor Beras Harus Tepat

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan waktu impor beras…

CPNS Segera Dibuka, Perhatikan Hal Ini

      Penerimaan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) tahun anggaran 2018 resmi dibuka. Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

DHL Express Indonesia Bangun Fasilitas Baru di Pulogadung

NERACA Jakarta – DHL Express, penyedia layanan ekspres internasional terkemuka di dunia, hari ini secara resmi meluncurkan fasilitas baru di…

Revolusi Industri 4.0 Buka Peluang Dongkrak Keterampilan SDM

NERACA Jakarta – Era revolusi industri 4.0 membuka kesempatan bagi sumber daya manusia (SDM) di sektor manufaktur untuk memiliki keahlian…

RI dan Korsel Berkolaborasi Untuk Sukseskan Industri 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian RI dan Dewan Riset Nasional untuk Ekonomi, Kemanusiaan, dan Ilmu Sosial atau National Research Council…