Pemprov Jakarta Beralih Gunakan Solar - BBG Langka

Untuk mengantisipasi kelangkaan BBG-CNG, Pemprov DKI Jakarta memutuskan pengadaan bus gandeng Transjakarta sebanyak 158 unit tahun ini menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar (diesel fuel). Bus Angkutan Perbatasan Tersinergi Busway (APTB) Ciputat-Kota pun diam-diam menggunakan mesin diesel berbagai bakar solar.

Kasus itu menurut KPBB, kata direktur eskekutifnya Ahmad Safrudin, sebagai telah melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang kewajiban bus Transjakarta Busway menggunakan BBG-CNG dan Pergub DKI Nomor 141 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Perda itu terbit untuk mendukung program Langit Biru, yaitu sebagai upaya mengendalikan pencemaran udara.

"Jadi, kalau ada rencana penggunaan solar, ini sesuatu langkah set back atas usaha menguragi pencemaran udara di Jakarta. Padahal, tahun 2006 dan 2007, tingkat pencemaran udara sudah agak menurun," ujarnya kemarin, saat menggelar jumpa pers di kantornya.

Menurut dia, alasan bahwa mesin diesel TransJakarta akan menggunakan diesel standar Euro 4 yang ramah lingkungan, layaknya penggunaan BBG, merupakan kebohongan publik. Sebab, kata dia, bahan bakar solar berstandar Euro 4 tidak tersedia di Indonesia, sehingga pengoperasian bus-bus berstandar Euro 4 akan mengahasilkan emisi yang sama dengan bus-bus diesel yang beroperasi di Jakarta saat ini. “Bahkan jika dipaksakan, mesin bus-bus tersebut akan rusak dalam tiga bulan,” ujarnya lagi. Dia menjelaskan, kadar belerang Euro 4 itu maksimal 50 ppm. Kalau solar di Indonesia 2.000 ppm bahkan lebih. Sekalipun pakai solar Pertamina Dex atau sejenisnya, baru memenuhi Euro 2, sulfurnya masih 500 ppm.

"Jokowi sebaiknya segera melakukan rapat bersama yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Menteri ESDM, Dirjen Migas, Pertamina, pengelola TransJakarta dan para pengamat, agar keputusan yang diambil tidak salah langkah. Masalah pencemaran udara di Ibu Kota ini sudah pada taraf serius," jelas Ahmad.

Dia juga minta pemerintah pusat untuk mengalihkan subsidi harga BBM ke BBG. Selama ini, pemerintah mengucurkan subsidi sebesar Rp 1.700/liter BBM. Harusnya subsidi itu untuk BBG hingga harganya cukup Rp 3.100 liter setara premium (lsp).

Manajer Operasional PT Bianglala Metropolitan Jembar Waluyo membenarkan penggunaan bahan bakar solar itu karena terpaksa. Lagi pula, walaupun menggunakan solar, kata dia, namun mesinnya sudah sesuai dengan standar Euro 2 yang ramah lingkungan. (bsak)



BERITA TERKAIT

Pemprov Jabar-Maluku Utara Sepakati Kerja Sama 25 Bidang

Pemprov Jabar-Maluku Utara Sepakati Kerja Sama 25 Bidang NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan Pemprov Maluku…

Percepat Pembangunan di Jabar - Pemprov Jabar Terbitkan Obligasi Daerah

NERACA Jakarta –Besaranya minat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, terus bertambah. Kali ini, pemerintah provinsi Jawa Barat kembali menyampaikan…

Pemkot Palembang Imbau UMKM Gunakan Bahan Baku Berkualitas

Pemkot Palembang Imbau UMKM Gunakan Bahan Baku Berkualitas NERACA  Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan mengimbau pelaku usaha…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Visi Indonesia: Jokowi Beberkan Lima Hal

Presiden terpilih Joko Widodo membeberkan lima hal saat menyampaikan visi Indonesia ke depan untuk membawa Indonesia maju dan sejahtera di…

Jokowi Akan "Hajar" Birokrasi Yang Menghambat

Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo berjanji dalam periode masa kepemimpinan keduanya akan "hajar" lembaga atau pejabat yang menghambat dan…

Putra Maluku dan Papua Diharapkan Masuk Kabinet

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma’ruf Amin diharapkan dapat mempertimbangkan pengangkatan salah satu…