Gubernur DKI Joko Widodo tak ingin gegabah merestui proyek mass rapid transit (MRT) atau subway koridor  Selatan-Utara tahap I (Lebak Bulus – Bunderan HI) dilaksanakan awal tahun ini dan bisa beroperasi pada 2016. Pasalnya, dalam beberapa kali presentasi oleh komisaris dan direksi PT MRT Jakarta di Balaikota, Gubernur belum merasa sreg dan paham dengan proyek itu. Di antaranya, dia menduga adanya harga proyek yang mahal, padahal harganya bisa lebih kecil lagi. Menurut Jokowi, penjelasa tentang proyek yang didanai dari  hibah dan pinjaman Japan International Corporation Agency (JICA) hingga Rp 15,5 triliun.

Sebanyak 42% dana sebesar itu,- ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan 58% menjadi beban Pemprov DKI Jakarta.  Proyek MRT meliputi dua koridor, yaitu Selatan – Utara dan Barat – Timur. Koridor Selatan – Utara meliputi dua tahap, yaitu tahap I (Lebak Bulus – Bunderan HI)  dan tahap II (Bunderan HI – Kampung Bandan) dengan total jarak 23,8 km. Sedangkan koridor Barat- Timur sejauh 87 km membelah tiga wilayah, yaitu Tangerang sejak Balaraja, Jakarta, hingga Bekasi di Cikarang.

Untuk tahap I korido rS-U, ditarget beroperasi pada 2018 dan tahap II pada 2018. Sedangkan koridor Barat-Timur  saat ini sudah mulai dilakukan studi kelayakan. Target beroperasi pada, 2024.  Pihak JICA mensyaratkan, di anta pemenang tender harus merupakan konsorsium yang beranggotakan perusahaan asal Jepang. Sejumlah belanja konstruksi juga diwajibkan berasal dari Jepang.  

"Ya, tergantung yang menjelaskan. Kalau mereka bisa menjelaskan harga per kilometer, letter of investment, dan jumlah penumpang yang ada pada jalur tersebut. Dan ini MRT kan BUMD, banyak yang belum dijawab secara clear," kata Gubernur Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (30/10).Menurut dia, pinjaman berasal dari Jepang dan barang-barang material MRT diwajibkan juga berasal dari Jepang, namun harganya cukup mahal. Padahal, jika mahal, yang akan terbebani jika nanti MRT beroperasi adalah Pemprov DKI karena harus menanggung subsidi agar tarifnya terjangkau masyarakat.

Begitu sulitnya memahami penjelasan dari jajaran komisaris dan direksi PT MRT Jakarta, Gubernur pun keluar dari ruangan rapat dan minta Wagub Basuki Tjahja Purnama untuk melanjutkan mendengarkan paparan MRT Jakarta, Selasa (30/10) di Balaikota. Jokowi lebih memilih berkonsultasi di Kementerian Perhubungan bersama Wakil Menteri Perhubungan Bambang Soesantono. Keduanya membahas solusi yang harus ditempuh untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta.    

Jokowi dan Ahok sama-sama tak gentar dengan ancaman pinalti bagi Pemprov DKI jika terlambat atau menunda-nunda pelaksanaan proyek MRT. Pinalti atau denda itu besarnya Rp 800 juta tiap hari. “Ya, gimana lagi, kalau terhenti kena penalti. Tapi kalau terus dilanjutkan dengan konsep yang seperti ini malah lebih bahaya lagi," ujar Jokowi  mengungkapkan masalahnya.

Direktur Utama PT MRT Tribudi Rahardjo setali tiga uang dengan Basuki. Menurut Tribudi, pihak PT MRT mendapatkan tugas untuk melakukan evaluasi oleh Gubernur DKI. "Kami diberikan waktu untuk mengevaluasi, paling tidak seminggu sekali kami diminta untuk berkoordinasi dengan unit-unit," ujar Tribudi.

Yang disoroti Gubernur juga mengangkut keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal ke PT MRT Jakarta.  “Pemberian subsidi terhadap MRT yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 mengenai penyertaan modal ke PT MRT juga akan dievaluasi kembali," katanya.

Saat ini, terdapat empat orang yang duduk di jajaran komisaris PT MRT Jakarta, yaitu dua orang Deputi GUbernur DKI yaitu Achmad Haryadi dan Sutanto Soehodho, serta Dirjen Perkeretaapian Kemenhub  Tunjungan Inderawan, dan Yudi Sushariyadi.

Sedangkan Dirutnya Tribudi Rahardjo. Dia dibantu tiga orang direktur, yaitu Dirketur Perencanaan, Operasional dan Pemeliharaan  Rachmadi, Direktur Konstruksi Wishnu Subagio Yusuf, dan Direktur Administrasi dan Keuangan Erlan HIdayat. Mayoritas saham PT MRT Jakarta yaitu sebanyak 99,5% dikuasai Pemprov DKI. Sisanya 0,5% saham ditangan PD Pasar Jaya. (bsak)