Ibarat kuda, manajemen Transjakarta Busway diharap bisa lari kencang melayani masyarakat Jakarta dan sekitarnya dengan kualitas yang prima. Tetapi kenyataannya tak seperti itu. 

NERACA 

Namun, apa daya, ada kendala yang cukup signifikan yang menyebabkan pelayanan Transjakarta tak bisa maksimal. Misalnya, ditandai waktu tunggu antar us (headway) yang lama. Bahkan, pada satu waktu , penumpang di suat halte menumpuk karena menunggu bus yang tak kunjung datang. 

Makin lama menunggu, makin panjang pula antrean penumpang. Sebut saja di halte utama Harmoni dan Dukuh Atas. Padahal, dalam keadaan normal pada hari kerja, headway di koridor I (Blok M-Kota) misalnya, antara 1,2 – 4,5 menit. Sedangkan pada hari libur, headway-nya lebih lama sedikit, yaitu antara 1,8-5,6 menit. 

Akibatnya, setiap bus yang singgah di halte selalu dalam keadaan sudah penuh. Jika bus pendek berkapasitas angkut sekitar 85 orang dan bus gandeng 132 orang, kenyataannya banyak penumpang yang rela berdesak-desakan di dalam bus, yang penting terangkut dan tidak terlambat sampai tujuan. 

Kepala UP Transjakarta Busway Muhamad Akbar mengakui masalah itu disebabkan oleh dua hal, yaitu jalur busway yang tidak steril dan terbatasnya stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). 

Saat ini, untuk melayani 162 unit bus gandeng dan 471 bus pendek, hanya tersedia enam lokasi SPBG, di antaranya di Pinangranti, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pemuda, Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, dan Jalan Daan Mogot.  “Kami sudah mengatur bus-bus agar antrean di SPBG tidak terlalu panjang dan lama, tapi yang secepat-cepatnya butuh waktu sekitar dua jam pada hari kerja,” tutur Akbar.     

Menurut dia, tidak mungkin bus mengisi hanya pada waktu sebelum dan sesudah jam operasi, yaitu sebelum pukul 05.00 atau sesudah pukul 23.00 WIB. Agar antrean tak panjang, bus diminta mengisi gas pada saat jam sibuk dan tangki belum habis. Hal itu untuk mengantisipasi antrean panjang di setiap SPBG. 

Idealnya, kata Akbar, SPBG itu ada di setiap koridor. Dengan demikian kalau pun harus mengisi bahan bakar, bus tak menyita waktu lama. Yang jadi masalah, jika pada satu waktu, ada kerusakan di salah satu SPBG. Contohnya saat SPBG Pinang Ranti meledak pada 11 Oktober tahun lalu. Akibatnya, pengisian BBG bus di koridor IX (Pinang Ranti – Pluit) dan koridor VII (Kampung Rambutan – Kampung Melayu) dialihkan ke Daan Mogot dan Perintis Kemerdekaan. 

Tahun lalu, pihak Pertamina menjanjikan  akan membangun sejumlah SPBG dan stasiun BBG bergerak (daughter station).

Malah, pihak Pertamina telah mendapat penugasan untuk menyiapkan infrastruktur penyediaan bahan bakar gas sebagai bagian dari program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke BBG. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 2,1 triliun yang bersumber dari APBN.

Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina Ali Mundakir  pernah mengungkapkan, penugasan itu juga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG Untuk Transportasi Jalan. Pemerintah telah menugaskan Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan BBG jenis compressed natural gas (CNG).

Mulai tahun ini, Pertamina membangun sebanyak 5 mother station, 9 stasiun cabang (daughter station), 14 SPBG online dengan pipa gas berikut revitalisasi 6 SPBG yang sudah ada. Pertamina juga menyiapkan  5 mobile refueling station. Yang pasti, akhir tahun ini akan diresmikan enam SPBG baru untuk mencukupi kebutuhan bus Transjakarta Busway. Keenam SPBG itu berlokasi di Mampang, Cililitan, Daan Mogot, dan Pulogadung. “Daghter station lokasinya di mana saja, tergantung di mana Pemprov DKI mengizinkan,” kata Koodinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, kepada Neraca.  

Menurut dia, suplai BBG tidak boleh lagi jadi alasan mengapa headway tak memenuhi target. Apalagi, kata dia, sebenarnya kuota BBG-CNG untuk busway di Jakarta sebanyak 8 MMSCFD, sedangkan saat ini hanya 2,8 MMSCFD saja yang terserap. Menurut dia, SPBG relatif cukup, masalahnya ada operator yang nakal mengejar kilometer kosong. 

“Yang justru jadi problem utama adalah perizainan lokasi SPBG oleh Dinas Tata Kota dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta yang lama. Ini menghambat pelaksanakan konstruksi, harusnya Gubernur menegur,” kata Puput, sapaan akrab Safrudin. Pihak KPBB pun menyarankan GUbernur Jokowi agar menginstruksikan ke Kepala Dinas Tata Kota untuk memberikan advise ke Pertamina di mana lokasi yang diizinkan.

Kendala lainnya adalah tidak sterilnya jalur busway dari kendaraan nonbus Transjakarta. Hal itu biasanya terjadi pada jam-jam sibuk baik pagi maupun sore hari. Profesor Tony Gomez Ibanez, pakar kebijakan publik dari Universitas Harvard, Amerika Serikat mengakui, saat ini manajemen UP Transjakarta sudah sesuai dengan rencana. “Yang jadi masalah utama adalah terbatasnya pasokan BBG maupun tidak sterilnya jalur busway, itu yang harus segera dipecahkan,” tutur Tony saat berkunjung ke kantor UP Transjakarta di bekas Gedung Sudin PU Jakarta Timur di Jalan Jatinegara Barat, Jaktim, belum lama ini.  Sebelumnya, Akbar mengakui, pengalihan penggunaan BBM ke BBG mampu menghemat subsidi pemerintah hingga triliunan rupiah. Namun, ketika suplai BBG tak lancer sementara jumlah armada harus bertambah terus, mau tak mau ditempuh jalur pintas dengan mengalihkan kembali mesin bus baru yang berbahan bakar solar. (bsak)