Krusial, Inefisiensi Belanja RAPBN

Melihat postur RAPBN 2013 yang ternyata disusun defisit lagi (1,6%), atau total belanja pemerintah lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh. Tentu untuk menambal defisitnya, pemerintah harus menambah utang dalam jumlah yang cukup besar. Ini berarti janji pemerintah meleset untuk membuat anggaran berimbang yang dinamis.

Bukan itu saja. Ada sejumlah kejanggalan lain dalam penyusunan RAPBN yang tidak sinkron dengan kondisi infrastruktur di Indonesia. Padahal pembiayaan infrastruktur sejatinya menyerap anggaran negara cukup besar. Namun kenyataannya terlihat sangat berbeda dengan harapan rakyat dan pengusaha di negeri ini.

Pertama, sebagian besar anggaran RAPBN 2013 masih dipakai untuk mengongkosi belanja rutin, khususnya membiayai aparatus negara. Belanja pegawai, misalnya, dianggarkan sebesar Rp241,1 triliun atau kembali naik sebesar 13,6%.

Lihat saja porsi anggaran rutin berkisar 79%. Sedangkan belanja modal hanya mencapai Rp 193,8 triliun atau 11,6%. Total belanja modal dan belanja barang mencapai Rp352,99 triliun, yang berarti kurang dari seperempat dari total belanja.

Akibatnya, RAPBN sekarang masih terperangkap utang luar negeri. Untuk diketahui, porsi untuk pembayaran utang luar negeri mencapai 25%. Anggaran itu melebihi anggaran untuk belanja modal yang hanya 11,6%. Padahal, belanja modal ini terkait langsung dengan pembangunan.

Selain itu, RAPBN 2013 masih mengandalkan utang luar negeri sebesar Rp215 triliun untuk menutupi defisit. Dengan demikian, tambahan utang itu akan membuat bangsa Indonesia makin terperangkap utang. Nantinya, utang-utang itu sebagian dibayar dengan kebijakan ekonomi-politik yang memudahkan modal asing menggerus kekayaan alam bangsa Indonesia.

Ironisnya lagi, RAPBN 2013 tidak dipersiapkan untuk mengantisipasi krisis global belakangan ini. Seharusnya, negara lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pemberian kredit mikro untuk usaha kecil dan menengah, dan mendukung penciptaan lapangan kerja. Dengan cara ini paling tidak tingkat daya beli masyarakat tetap terjaga.

Kemudian di tengah ancaman krisis pangan dunia, idealnya pemerintah memperbesar subsidi untuk pangan guna menopang ketahanan pangan. Namun yang terjadi, subsidi untuk pangan hanya Rp17,2 triliun, subsidi pupuk Rp15,9 triliun, dan subsidi benih Rp137,9 miliar. Padahal, tahun lalu saja subsidi pangan masih berada di angka Rp41 triliun.

Belanja pegawai yang seharusnya tidak perlu mengalami kenaikan, malah naik dari cukup besar dari Rp212 triliun (2012) menjadi Rp241 triliun (2013). Ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten janjinya melaksanakan kebijakan moratorium penerimaan pegawai, karena dalam lima tahun terakhir jumlah PNS meningkat drastis.

Subsidi energi dan nonenergi yang mestinya bisa ditekan menjadi sekitar Rp250 triliun (selisih Rp65 triliun dengan pemerintah) sehingga dapat dipakai untuk kepentingan lain. Nah, dengan struktur subsidi seperti ini, bobot mutu subsidi menjadi lebih baik sebab tidak seluruhnya dipakai untuk sektor energi.

Jadi, tidak banyak perubahan dalam RAPBN 2013 dibanding APBN 2012, baik asumsi makro ekonomi maupun kebijakan anggaran yang tergambar dalam batang tubuh APBN sendiri. Artinya, pemerataan pembangunan belum mencakup ke pelosok daerah dan belanja pemerintah pusat masih didominasi oleh belanja pegawai Rp 241.121 miliar, belanja barang Rp 159.997 miliar, dan belanja subsidi Rp 274 miliar. Ini sudah menyerap hampir separuh dari total belanja pemerintah. Tidak ada terobosan kebijakan yang signifikan untuk mengubah pola belanja pemerintah pusat.

BERITA TERKAIT

KEPUTUSAN PANJA RAPBN 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry…

Smesco Jadi Destinasi Belanja Asian Games

Smesco Jadi Destinasi Belanja Asian Games NERACA Jakarta - Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM), sebagai pengelola Gedung Smesco…

Masalah e-KTP Berpotensi Krusial - JELANG PILKADA SERENTAK 27 JUNI 2018

Jakarta-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan, warga yang belum memiliki e-KTP tetap dapat menggunakan hak suaranya pada pemungutan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Bongkar Suap DPR!

Tertangkapnya Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Eni Maulani Saragih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap kontrak pembangunan Pembangkit…

Ubah Diversifikasi Tekan Impor

Memotret fluktuasi ekonomi Indonesia saat ini tentu sangat kontras jika dibandingkan era booming harga komoditas pada 2003‐2008, lalu menukik ke…

Infrastruktur Pondasi Ekonomi

Fakta pengalaman pembangunan di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa…