Penghapusan Bakal Beratkan Dunia Usaha dan Masyarakat - Menteri Keuangan Dinilai Ceroboh Wacanakan Premium Dihapus

NERACA

Jakarta – Pengamat minyak dan gas Kurtubi menilaipernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo yang mewacanakan pemerintah akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sangat mengada-ada.

”Hentikan wacana soal penghapusan premium dan pemerintah lebih konsentrasi melakukan kebijakan energi mendasar seperti konversi gas dan pembangunan infrastruktur terkait energi,” katanya, Sabtu kemarin (1/2).

Menurut Kurtubi, jika pemerintah beralasan penghapusan demi menghemat anggaran yang makin terbebani subsidi BBM maka lebih baik pemerintah menggalakkan konversi BBM ke gas. Syaratnya, infrastruktur untuk konversi mesti dibangun. Harga gas pun masih jauh lebih murah walaupun tanpa subsidi. "Sebaiknya pemerintah hentikan berwacana. Apalagi wacananya aneh-aneh," katanya.

Ia juga mengingatkan, penghapusan akan sangat membebani dan memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Hal ini terkait dengan harga Pertamax yang dipatok mengikuti harga dunia. ”Apalagi, jika Pertamina mengumumkan harga BBM setiap dua minggu sekali, justru akan mengacaukan dunia bisnis dan industri," tegasnya.

Kurtubi menjelaskan banyak pelaku usaha kecil menggunakan premium untuk menjalankan distribusi produk dan angkutan logistik bagi usahanya. Sehingga, lanjutnya, rentetan dampak penghilangan premium akan menaikkan biaya transportasi masyarakat dan memojokkan pengusaha menaikkan harga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan berdalih penghapusan premium untuk menghilangkan subsidi yang membebani keuangan negara. Dengan penghapusan premium tersebut sebagai gantinya masyarakat diharuskan menggunakan BBM jenis pertamax yang harganya mengikuti harga pasar.

Menteri juga tidak akan memberikan subsidi untuk Pertamax. Pelaksanaan rencana ini, menurutnya, masih sangat tergantung dengan koordinasi kementerian energi sumber daya mineral (ESDM) dan DPR. Kementerian ESDM menyebut, konsumsi BBM subsidi telah mencapai 42,2 juta kiloliter (KL) yang berarti lebih 3 juta KL dari alokasi awal 38,5 juta KL untuk tahun 2011.

Terpisah, anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, Satya Wira Yudha mengatakan, sejatinya pemerintah sudah menyusun road map pengurangan subsidi secara bertahap. ”Namun, pada road map tersebut tidak ada satu pilihan yang mengatakan penghapusan produk premium,” tegasnya.

Ia juga menilai, kebijakan penghapusan berdampak besar secara ekonomi dan sosial di masyarakat. Dengan hanya satu produk bahan bakar berarti masyarakat tidak memiliki pilihan. ”Sama saja itu menjadi kebijakan yang menyengsarakan rakyat karena dipaksa membeli BBM dengan harga sesuai pasar dan tanpa subsidi,” katanya.

Sementara, anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta menuding wacana pemerintah menghapus premium merupakan tindakan ceroboh. Pasalnya, seperti rencana pembatasan BBM bersubsidi yang dibatalkan DPR dan pemerintah pada Maret lalu, penghapusan premium ini sama saja dengan menaikkan harga BBM. ”Tindakan Menkeu yang ceroboh ini secara tidak langsung akan menyebabkan keresahan sosial di masyarakat dan mendeligitimasi kepemimpinan presiden," tutur Arif.

Alih-alih menerapkan kebijakan energi yang tidak konsisten, lanjut Arif, pemerintah harus melanjutkan pengembangan energi terbarukan seperti biofuel dari CPO dan jarak. "Cadangan devisa Indonesia yang hampir US$ 120 miliar dan terbesar dalam sejarah moneter saat ini, harusnya bisa dikanalisasi untuk meningkatkan kemampuan dan kedaulatan ekonomi kita khususnya di bidang energi," katanya. Selain itu, pemerintah mesti memperbaiki dan memperluas konversi BBM ke gas di sektor transportasi.

Senada, Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi, Eri Purnomo Hadi mendukung rencana konversi pengembangan bahan bakar gas untuk keperluan transportasi masyarakat jika nantinya pihak pemerintah ingin menghapus peredaran bensin premium. "Lebih baik dorong ke gas. Selama ini, hanya Supaya jangan cuma bajaj biru di Jakarta saja yang mengonsumsi gas itu," ungkapnya.

Selanjutnya, pemerintah bisa mendorong aplikasi penggunaan gas untuk seluruh jenis kendaraan yang sebelumnya menggunakan premium. Sehingga implementasinya menyebar total dari transportasi umum hingga kendaraan pribadi.”Mobil berpelat hitam juga harus menggunakan gas," ungkap Eri.

Sebelumnya, Kurtubi pernah mengungkapkan, jika pemerintah serius menggarap konversi BBM ke gas yang diperuntukkan bagi sektor transportasi, maka banyak manfaat yang didapat pemerintah. Pertama, beban subsidi terpangkas dan kedua, tersedia transportasi murah karena berbahan bakar gas. “Tanpa subsidi pun, kendaraan umum yang menggunakan gas masih lebih murah daripada BBM,” katanya.

Kurtubi menilai, gara-gara transportasi amburadul maka masyarakat menjadi terpojok dan makin terdorong membeli kendaraan pribadi, motor dan mobil. “Sehingga, wajar jika konsumsi BBM pun naik. Sebaliknya, pemerintah selalu mengeluhkan hal ini tanpa melakukan pembenahan,” katanya.

Terpisah, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Evita Legowo mengungkapkan pihaknya tengah berupaya mencari bahan bakar alternatif sebagai tanggapan atas wacana penghapusan premium. “Penghapusan ini seperti program konversi minyak tanah ke elpiji dulu. Sehingga, rencananya pemerintah mencarikan bahan bakar yang bisa menggantikan premium dan tidak membutuhkan subsidi yang besar,” katanya.

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…

Impor, Strategi Amankan Pangan Hadapi Wabah Covid-19

NERACA Surabaya – Ditengah-tengah merebaknya serangan virus covid-19, komoditas pangan tidak terpengaruh. Hal ini penting karena meskipun masyarakat dihimbau untuk…

KEPPRES STATUS DARURAT KESEHATAN TERBIT - Presiden Siapkan Perppu Antisipasi Defisit APBN

Jakarta-Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07% dalam UU APBN 2020. Selain…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JANGAN TERULANG KASUS PENYELEWENGAN BLBI - DPR: Tambahan Dana Covid-19 Rp 405 Triliun Rentan Dikorupsi

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan, pemerintah terkait risiko penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam pelaksanaan aturan baru terkait…

Pelanggan Listrik 1.300 VA Perlu Stimulus Pemerintah

NERACA Jakarta - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan masyarakat pelanggan listrik 1.300 VA (Volt Ampere) juga…

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…