Oleh Bani Saksono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Dalam berbagai kesempatan saat berkampanye memperebutkan kursi DKI-1,  Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, menyatakan, untuk mengurai kemacetan di Jakarta, lebih baik membenahi sistem dan manajemen angkutan umum massal (public transportation) daripada membangun infrastruktur jalan untuk mengurangi rasio pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan kapasitas jalan raya.

Itu sebabnya, kata dia, membenahi transportasi umum massal lebih mendesak dilakukan dibandingkan membangun enam ruas jalan tol dalam kota (JTDK), walaupun proyek itu sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).  Soal itu, Jokowi sependapat dengan sejumlah pakar dan pengamat masalah transportasi dan perkotaan. 

Sebut saja di antaranya Nirwono Joga, pakar tata ruang yang juga konsultan di Kementerian PU serta Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas.

Keduanya sama-sama menyatakan, membangun jalan layang dan jalan tol di Jakarta tak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Justru, akan makin banyak kendaraan bermotor pribadi melaju bebas hingga memicu kemacetan di ujung jalan tol tersebut.  

Sebaliknya, kata keduanya, jika yang dibangun adalah infrastruktur dan jaringan transportasi umum massal yang manusiawi, nyaman, aman, terintegrasi, maupun harganya yang terjangkau,  diyakini  akan ada banyak orang yang memarkir mobilnya di sekitar halte atau stasiun, kereta. Selanjutnya mereka akan membeli tiket busway Transjakarta yang harganya hanya Rp 3.500.

Selain busway atau bus rapid transit (BRT), Pemprov DKI Jakarta juga sedang mengembangkan model lainnya, yaitu mass rapid transit (MRT), waterway, dan monorel. Semuanya terhimpun dalam Pola Transportasi Makro (PTM).  Dua model  yang terakhir, yaitu waterway dan monorel,  mangkrak. Waterway gagal dioperasikan di Kanal Banjir Barat (KBB) karena debit airnya tak memadai.

Sedangkan tiang-tiang monorel mangkrak karena pengembangnya, yaitu PT Jakarta Monorail (JM) tak mampu menghimpun modal untuk menggarap proyek tersebut bernilai triliunan rupiah. Pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KA) juga sudah merevitalisasi jaringan KRL-nya dengan model loop line dan commuter line (CL).

Agar tak mubazir, pemerintah pusat maupun Pemprov DKI berminat melanjutkan proyek monorel. MRT nasibnya tak separah waterway dan monorel. Sebab, proyek yang didanai oleh Japan International Corporation Agency (JICA) belasan triliun rupiah itu sudah mulai digarap sejak era Gubernur Fauzi Bowo. Namun, Gubernur Jokowi mencium aroma tak sedap dalam proyek itu karena harga proyeknya  kemahalan. Karenanya, pihak komisaris dan direksi PT MRT Jakarta diminta menjelaskan kembali fisibilitas proyek itu. 

Gubernur tak peduli dengan ancaman denda Rp 800 juta per hari jika proyek MRT molor dari jadwal. Dalam beberapa kali pertemuan, direksi dan komisaris PT MRT Jakarta tak mampu menjelaskan dan meyakinkan bahwa proyek peninggalan Gubernur Fauzi Bowo itu memang visibel.