Kebijakan Subsidi Tak Bisa Tambah Investasi Listrik

NERACA

Jakarta – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakui tak bisa menambah investasi kelistrikan walaupun negara mensubsidi tarif tenaga listrik. Karena kedudukannya hanya sebagai operator, terkait dengan subsidi listrik yang diberikan negara, PLN hanya bisa memberikan break event point, tapi tidak bisa buat investasi.

“Margin sekarang 7%. Sekitar Rp 14,7 triliun dari BPP Rp 210 triliun. Tiap tahun kita berhutang Rp 30 triliun. Kalau hutangnya 50% terus, hutang dibagi EBITDA 6,5%, sedangkan industri 4%. Ini di mata investor tidak bagus, karena tingginya utang PLN. Pertumbuhan aset PLN didominasi hutang,” kata Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo kepada wartawan pada acara Media Workshop bertema “Rasionalisasi Tarif Listrik Menuju Subsidi Tepat Sasaran” di Hotel Harris, Sentul, Bogor, Rabu (31/10).

Dewo menjelaskan, besaran subsidi listrik merupakan selisih BPP (biaya pokok produksi) dan harga jual ke masyarakat.“Kalau kita bisa turunkan BPP, besaran subsidi lebih rendah. BPP 71% habis biaya energi. Sisanya 29%, dimana 8,8% habis untuk depresiasi, 7% maintenence, 7% biaya personel, dan 6% administrasi,” jelas Dewo.

Dewo juga mengatakan, efisiensi BPP yang paling besar bisa dilakukan di sektor konsumsi energi. “Yang bisa diefisienkan 71% kombinasi BBM, batubara, gas. Kalau kita lihat dari persentase energi yang dihasilkan, pada 2012 adalah 71% habis buat bahan bakar. Dari 71% atau sekitar Rp 131 triliun pada 2011, 67% adalah fuel. Secara keseluruhan, 44-45% habis buat BBM. Harga BBM per KWh 6 kali lipat daripada per Kwh gas. Barubara juga seperenam. Coal 21% dari 71%, atau sekitar 14% dari keseluruhan biaya fuel. Gas bisa 11%. Itu main komponen biaya energi PLN. Selebihnya adalah kombinasi hydro,” terangnya.

Kata kunci dari efisiensi BPP listrik di PLN adalah penambahan gas besar-besaran. Dia mengistilahkan PLN kalau bisa sampai keselek gas. Namun faktanya berbeda, PLN, dalam candanya, malah salah salah minum sehingga mules-mules. “Masalah gas pasokan dan infrastrukturnya. Fuel cost ini, gas naik BPP per KWh juga naik,” lanjutnya.

Dalam data yang dia miliki, sepanjang 2009-2011 rata-rata komponen BBM mencapai 26% dari BPP dan 29% di 2011. Tahun ini pemakaian BBM mencapai 21% dari total energi, dan pada 2015 diperkirakan hanya 6%. “Jawa-Bali sebelumnya paling tinggi BBM, sekarang di Sumatera. Banyak cara membunuh BBM, lewat PLTU atau manufer transmisi. Permenhub 68/2012. Ada daerah yang pulaunya terlalu kecil. Lebih efisien daripada bangun pembangkit. Pilihan paling cepat tarik kabel,” ucapnya.

Saat ini, untuk pemakaian energi batubara, konsumsi PLN mencapai 40 juta metrik ton. Adapun pada 2016, konsumsi batubara PLN diproyeksikan 100 juta matrik ton seiring dengan penambahan pembangkit listrik berenergi non-BBM. “Investor konsern hal ini. Yang dapat kepastian adalah pasokan dan volume, tapi harganya tergantung pasar,” imbuh Dewo.

Energi Terbarukan

Ketika disinggung soal penggunaan energi terbarukan dalam pembangkit listrik, Dewo menjelaskan, secara harga per KWH, renewable energy jauh lebih mahal ketimbang barubara atau gas. “Dengan coal seperenam, geotermal sepertiga. Pertanyaan paling basic, kalau BBM hilang, kalau renewable energy hanya sepertiga. BPP sangat ditentukan oleh BBM. Pilihannya hanya tambah gasnya atau nuklir. Apapun yang kita lakukan di luar BBM, tidak banyak impaknya,” terangnya.

Saat ini, PLN punya aset sekitar Rp 500 triliun, dan merupakan aset sektor riil terbesar di Indonesia, hanya kalah dengan Bank Mandiri. “Dengan perubahan sebuah bisnis proses, PLN bisa menghemat Rp 2 triliun lebih. Tiap tahun, PLN mengeluarkan maintenance, sekitar Rp 14 triliun, 60% untuk sparepart, 40% untuk tenaga orangnya,” jelas Dewo.

Dewo juga membeberkan, soal loses (susut) jaringan PLN, pada 2007 masih mencapai 11,1%, tapi untuk tahun ini menurun hingga 9,3%. “Impaknya jauh lebih kecil daripada persoalan fuel mix. Jepang pada tahun 1970-an susut 6,5% dan baru jadi 4% pada 2010. Sementara di Jawa Bali sudah sama dengan Malaysia. Bali sama dengan Singapura,” tandasnya.

Sementara pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengemukakan, pasokan batubara untuk PLN harusnya mempunyai harga khusus. “Ketika harga di luar negeri turun, pengusaha stok dan terpaksa jual ke PLN. Tapi kalau harga tinggi, pengusaha milih jual keluar. Makanya PLN cari kemana-mana, bahkan sempat mengancam impor,” kata Marwan.

Untuk menjamin kemanan pasokan bagi PLN, imbuh Marwan, infrastruktur pasokan gas harus dibangun. Menurut dia, harus ada roadmap, harus ada penanggungjawabnya. “Tidak seperti rencana konversi BBM ke BBG. Katanya ada roadmap, tapi tidak ada sampai sekarang,” ujarnya.

Karena itu, Marwan mendorong pemerintah untuk mengendalikan harga batubara, lebih-lebih untuk PLN. Dia menconohkan di India, batubara dikuasai BUMN negara tersebut, sehingga harganya sudah diatur, dan tidak berpengaruh pada harga pasar. Kemudian di samping DMO adalah perlu harga khusus.

“Kalau kita bicara soal gas, perlu harga standard khusus untuk PLN. PLN tidak dapat gas, itu karena BP Migas menentukan alokasi, bukan Kementerian ESDM. Ini seharusnya bisa dilakukan pemerintah. Sebenarnya, ada dua hal terkait company PLN. Pertama, sistem non listed public company. Kedua yang terkait BPP energi primer, sampai 69%, perlu dijelaskan ke masyarakat, tidak terkecoh oleh DPR,” jelas Marwan.

BERITA TERKAIT

Berbagai Kebijakan Disiapkan Tarik Investasi Manufaktur

NERACA Jakarta – Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan investasi di industri manufaktur, karena sektor tersebut berperan penting dalam menopang pertumbuhan…

Benny Tjokro Tambah Modal Armidian

Investor kawakan di pasar modal, Benny Tjokrosaputro menambah modal PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY) senilai Rp99,89 miliar, melalui penyerapan 340,95…

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan NERACA Jakarta - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak akan pernah memberi…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Berbagai Kebijakan Disiapkan Tarik Investasi Manufaktur

NERACA Jakarta – Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan investasi di industri manufaktur, karena sektor tersebut berperan penting dalam menopang pertumbuhan…

Pemerintah Fokus Katrol Ekspor Produk Manufaktur

NERACA Jakarta – Pemerintah semakin fokus mendorong peningkatan ekspor industri pengolahan agar berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perbaikan struktur perekonomian…

Kemenperin Terus Dorong Peningkatan Ekspor Sedan

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan investasi dan memperluas pasar ekspor untuk industri otomotif…