Lima Provinsi Masuk Kategori Miskin

 Jakarta—Pemerintah mengindikasikan sebanyak lima provinsi masih masuk dalam kategori provinsi miskin. Kelima provinsi tersebut berada di Indonesia Timur, antara lain

Papua, Papua Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kategori miskin tersebut dikarenakan lima hal yang dinilai masih rendah.“Dasar penentuannya dilihat dari income per penduduk, akses ke kesehatan, akses ke pendidikan, sarana dan prasarana, serta infrastruktur," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta,1/5.

 Namun, menurut Agung, kelima provinsi memiliki sumber daya alam yang cukup besar. "Ini menjadi pekerjaan rumah kita lah," tambahnya.

 Menurutnya, pendapatan per kapita nasional berada di kisaran USD3.005 per orang per tahun. "(Income nasional) Itu USD3.005 per orang per tahun," paparnya.

 Menyinggung soal penanganan warga daerah bencana, Yang jelas, kata Wakil Ketua umum Gokar ini, pada 2012 rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk Wasior, Mentawai, dan Merapi bisa selesai 100%. Untuk itu, sekitar Rp 2,4 triliun digelontorkan guna mempercepat penyelesaian proses tersebut. "Ada Rp 2,4 triliun untuk penanganan pasca bencana Wasior, Mentawai, dan Merapi pada tahun 2012," tegasnya.

 Untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Wasior di 2012, pemerintah mengalokasikan Rp 240,7 miliar dengan target penyelesaian 100%. Sementara itu, pada tahun ini, telah ada alokasi Rp 238,3 miliar untuk Wasior dengan target penyelesaian 60%

 Sedangkan untuk rehabilitas dan rekonstruksi Mentawai, pemerintah akan gelontorkan anggaran sebesar Rp 353,6 miliar di 2012 dengan target penyelesaian 80%. Di 2011 alokasi untuk Mentawai mencapai Rp 478,7 miliar dengan target penyelesaian 40%

 Terakhir, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Merapi, pemerintah akan berikan dana sebesar Rp 609,9 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memperbaiki kerusakan akibat erupsi Gunung Merapi, dan Rp 1,1 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum guna memperbaiki 70% kerusakan akibat lahar dingin.

 Sedangkan Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkapkan pembangunan kawasan Indonesia timur ini memang menjadi prioritas bagi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). "(Pembangunannya) melalui koridor, itu pertama. Kedua melalui Kementerian PDT yang nantinya akan memprioritaskan yang memang paling tertinggal," jelas Lukita.

 Namun demikian, dijelaskannya, jika dalam per tahunnya bukan hanya daerah di kawasan timur saja yang tertinggal. "Enggak (kawasan timur), PDT kan ada 183 daerah tertinggal," tukasnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka masyarakat hampir miskin cukup tinggi, yakni mencapai 29,38 juta jiwa.Tekanan inflasi diakui dapat memengaruhi tingginya angka kemiskinan.

 Jumlah penduduk yang hampir miskintersebutdiakuirentanmasuk dalam kategori jumlah penduduk miskin apabila tekanan inflasi tidak dapat diredam oleh pemerintah. Angka tersebut di luar dari jumlah penduduk miskin berdasar survei BPS pada Maret 2010 yang mencapai 31,02 juta jiwa atau sekitar 13%.

 “Satu hal yang jarang kita lihat dalam hal menduga kemiskinan itu turun, kita baru melihat dari satu sisi bahwa kenaikan inflasi ini pasti akan menaikkan garis kemiskinan karena garis kemiskinan itu juga ditentukan oleh harga barang dan jasa,”ungkap Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta.

 BPS mengumpulkan data dari dua kategori kemiskinan yakni makro dan mikro.Data kemiskinan makro merupakan jumlah penduduk miskin yang dihitung berdasarkan data sampel dan bukan data sensus sehingga hasilnya adalah estimasi. Sementara, data kemiskinan mikro merupakan data kemiskinan yang diperoleh melalui mekanisme sensus bukan sampel. BPS telah dua kali melakukan pengumpulan data kemiskinan mikro yaitu pada Oktober 2005 dan September 2008. **cahyo