NERACA

Jakarta – Pemerintah mengakui rencana penyederhanaan pecahan mata uang (redenominasi) rupiah tidak mudah dilakukan. Padahal sebelumnya Bank Indonesia (BI) pernah menargetkan proses sosialisasi akan dimulai 2011 dan uang lama akan habis ditarik pada 2016. Ini menunjukkan sikap pemerintah masih “setengah hati” terhadap program redenominasi rupiah tersebut, walau kajian redenominasi sudah selesai pada akhir 2010. Tapi kenyataannya hingga saat ini pun sosialisasi belum berjalan seperti yang direncanakan BI tersebut.

Menkeu Agus Martowardojo menyatakan, sulitnya rencana redenominasi direalisasikan karena lokasi Indonesia yang sangat luas, dimana seluruh masyarakat harus mengetahui, memahami dan menggunakan dengan benar. Maka itu, dalam pembahasan yang masih berlangsung ini, poin sosialisasi menjadi sangat penting. “Kita harus ingat, Indonesia luas dan mata uang rupiah itu digunakan di seluruhnya. Jadi, perlu sosialisasi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/10).

Selain itu, menurut dia, rancangan undang-undang (RUU) redominasi tersebut juga memerlukan diskusi publik agar tidak ada kekhawatiran dari masyarakat. Dengan demikian, kebijakan redenominasi dapat dipahami hanya sebuah penyederhanaan dan bukan pemotongan nilai tukar. “Nah, ini harus disosialisasikan, sehingga jika rancangan ini diajukan tidak ada kekhawatiran,” jelasnya.

Agus menyatakan, ini merupakan konsekuensi dari negara maju dan masyarakat juga harus paham akan hal itu. “Urgensinya sebagai negara maju, kita memerlukan itu tapi jangan masyarakat salah mengerti itu dan ada kekhawatiran,” tambahnya

Sementara itu, pengamat pasar uang Farial Anwar menjelaskan rencana untuk redenominasi alias penyederhanaan mata uang rupiah perlu dilakukan saat ini juga. Pasalnya, rupiah saat ini dinilai seperti sampah karena masuk mata uang terburuk di dunia. "Redenominasi perlu dilakukan saat ini juga. Jangan lagi ditunda. Nanti berganti pemerintahan ya berganti lagi arah kebijakannya," ujarnya, kemarin.  

Bayangkan saja, US$1 sama dengan Rp9.000. "Rupiah seperti sampah. Memalukan sekali saat ini dan masuk terburuk di dunia. Karena US$1 sama dengan Rp9.000 kan itu memalukan sekali di pasar," ujarnya.

Lebih jauh Farial mengharapkan seluruh pihak termasuk DPR bisa mendukung rencana pemerintah yang telah menjadi konsensus nasional ini kedepan. Diharapkan juga, semua pihak ikut membantu termasuk sektor keuangan, perbankan, dan pasar modal. "Ketika semua pihak kompak. Redenominasi rupiah bisa dilakukan. DPR sendiri diharapkan membuka mata lebar-lebar akan rencana yang baik ini," ucapnya.

Seperti diketahui, BI semula akan melakukan redenominasi rupiah karena uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini Rp 100.000. Uang rupiah tersebut mempunyai pecahan terbesar kedua di dunia, terbesar pertama adalah mata uang Vietnam yang mencetak 500.000 Dong.
Rencananya dulu, BI akan mulai melakukan sosialisasi redenominasi hingga 2012 dan dilanjutkan dengan masa transisi. Pada masa transisi digunakan dua rupiah, yakni memakai istilah rupiah lama dan rupiah hasil redenominasi yang disebut rupiah baru. Redenominasi diharapkan bisa tuntas pada tahun 2022. Namun menjelang akhir 2012 belum ada sosialisasi yang dijanjikan tersebut.

Nilai Jadi Sejajar

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari UGM Revrisond Baswir menilai, kebijakan redenominasi yang merupakan rencana pemerintah dalam menyederhanakan nilai tukar rupiah akan jauh lebih baik bagi perekonomian Indonesia, karena redenominasi lebih kecil akan semakin berharga dan dapat disejajarkan dengan mata uang negara lain.

Revrisond mengakui memang benar kebijakan ini merupakan kebijakan lama yang belum terealisasikan, karena ada pertentangan dari berbagai pihak dimana seolah-olah redenominasi ini didikte oleh pihak asing. Mungkin saat ini merupakan momen yang tepat dalam menggunakan kebijakan redenominasi ini.”Namun, pemeritah harus menjelaskan kepada masyarakat dengan jelas pengaruh positifnya kepada ekonomi Indonesia. Kemudian menjelaskan dengan tepat bahwa kebijakan ini bukanlah pengaruh dari asing,” ujarnya.

Menurut dia, dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat luas sehingga tidak menjadi suatu kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Pemerintah harus menjamin dengan adanya kebijakan ini tidak akan merugikan perekonomian di masyarakat.”Pemikiran dan peraturan redenominasi ini harus jelas sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujarnya.

Memang akan terjadi efek psikologis ini akan ditandai dengan naik drastisnya harga barang barang karena orang melihat dengan pemotongan tersebut hanya melihat sedikit kenaikan. Padahal mereka sudah menaikkan harga lebih dari 100 persen.

Pengalaman di Turki pada saat redenominasi pada 2003, inflasi Turki juga tidak normal. Dia juga mengatakan pada awalnya memang inflasi terjaga tetapi 3 bulan berikutnya harga barang melonjak naik. Lalu buat apa redenominasi? Apa karena faktor gengsi? bari/mohar/fba