NERACA

Jakarta - Meski Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah menegaskan bahwa Pemerintah belum merencanakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun depan.

Namun, untuk menghadapi gejolak harga minyak dunia Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengungkapkan paling tidak telah menyiapkan 3 skenario kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Apakah dinaikkan langsung menjadi Rp6.000 per liter, naik bertahap Rp500 per liter, atau naik per bulan," katanya, kemarin.

Sesuai APBN 2013, Pemerintah mempunyai kewenangan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pertimbangan kenaikan harga BBM adalah besaran harga minyak mentah dan alokasi subsidi yang telah disiapkan. “Kalau harga minyak rendah, maka tentunya tidak ada kenaikan harga BBM,” kata Rudi.

Menurut dia, pemerintah akan mempertimbangkan waktu kenaikan harga BBM yang tepat, sehingga tidak menimbulkan gejolak ekonomi dalam waktu dekat. “Sementara, dalam jangka panjang, kenaikan harga BBM pastinya akan membawa pengaruh positif seperti infrastruktur jadi terbangun. Jadi, harus dicari jalan agar kenaikan harga BBM tidak menimbulkan keterkejutan terutama masyarakat kecil,” ujarnya.

Kenaikan harga BBM menjadi penting menyusul alokasi subsidi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012 sebesar Rp137 triliun, diperkirakan membengkak hingga Rp200 triliun. Pada 2013, besaran subsidi diperkirakan juga lebih dari Rp200 triliun. Besaran subsidi yang luar biasa besar dan bisa digunakan sektor lain yang lebih penting seperti kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur.

Pengaruhi Biaya Produksi

Nilai subsidi 2012 itu terutama karena konsumsi BBM yang diperkirakan mencapai 44 juta kiloliter sampai akhir tahun atau membengkak hingga 4 juta kiloliter dibandingkan asumsi APBN Perubahan 2012 sebesar 40 juta kiloliter.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi pernah mengusulkan kenaikan harga BBM jangan sampai melebihi Rp6.500 per liter, karena kenaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap biaya produksi yakni untuk transportasi logistik.

Diperkirakan kenaikan biaya logistik akibat kenaikan harga BBM ini tidak lebih dari 5%. Hal ini juga akan berakibat pada kenaikan harga barang dan kenaikan inflasi. Dia juga menambahkan kenaikan harga BBM jangan sampai mengurangi daya saing produk dalam negeri terhadap barang impor. Pasalnya, serbuan impor di sektor manufaktur sudah mendominasi pasar domestik.

“Bisa menyebabkan kenaikan harga produk dalam negeri hingga semakin sulit berkompetisi dengan barang impor,” katanya.

Sofjan berharap kenaikan harga BBM tersebut tidak hanya dibebankan ke sektor riil saja. Akan tetapi pemerintah harus dapat lebih mengakomodasi kepentingan sektor riil dalam hal infrastruktur.

“Dalam jangka pendek memang kami harus bayar lebih mahal, tapi dalam jangka panjang itu akan mengurangi biaya logistik dan biaya produksi. Pemerintah harus meringankan biaya logistik dengan membangun jalan menggunakan uang yang ada. Jangan dipakai untuk naik gaji,” pungkasnya.