Pemerintah Cibir Obligasi Daerah Yang Dinilai Tidak Matang

Perlu SDM Memadai

Selasa, 30/10/2012

NERACA

Jakarta – Maraknya rencana pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah, menjadi perhatian Kementerian Keuangan untuk dipersiapkan lebih matang. Pasalnya, selama ini obligasi daerah dinilai belum didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang matang dan berpengalaman untuk mengelola penerbitan obligasi daerah, “Berdasarkan pengalaman, pengelolaan obligasi daerah memerlukan satu unit khusus yang dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian,”katanya di Jakarta, Senin (29/10).

Marwanto memastikan penerbitan obligasi daerah dilakukan sebagai sumber alternatif pembiayaan terutama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bagi pembangunan sarana infrastruktur dan kegiatan investasi aset tetap sektor publik.

Oleh karena itu,penerbitan obligasi daerah harus terikat pada proyek tertentu yang menghasilkan. Misalnya di DKI itu akan digunakan untuk membangun rumah sakit, rumah susun, terminal, dan pengelolaan air limbah.

Maka untuk itu, lanjut Marwanto, pemerintah daerah yang tertarik menerbitkan obigasi diminta untuk menyusun peraturan terkait penerbitan serta membentuk dana cadangan agar mampu membayar bunga secara berkala sesuai jangka waktu yang ditetapkan,”Selanjutnya akan dilakukan proses di Bapepam LK mengenai underwriter dan pemerintah daerah harus melakukan pendaftaran ke Bapepam LK,”ujarnya.

Sebagai informasi beberapa pemda yang bakal menerbitkan obligasi diantaranya, pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi senilai Rp1,2 triliun untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan seperti RSUD Jakarta Selatan, Terminal Pulo Gebang, Rumah Susun Daan Mogot dan Pengelolaan air limbah di Casablanca.

Pemerintah mengharapkan proyek yang akan dibiayai melalui obligasi daerah dapat memberikan multiplier effects kepada pembangunan daerah secara keseluruhan dan menuntut pemerintah daerah untuk jujur dan bertanggung jawab.

Selain itu, ada pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang bakal menerbitkan obligasi daerah sebesar Rp 5 triliun yang akan di luncurkan pada tahun 2014. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan adanya penerbitan obligasi ini maka pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena investor akan memantau kinerja mereka dalam mengelola dana pinjaman tersebut,”Untuk itu mereka harus mempunyai sistem sumber daya manusia yang bisa mengendalikan dengan baik, karena kalau tidak dikendalikan bisa menimbulkan risiko,"jelasnya.

Prospek Obligasi Daerah

Sebelumnya, Direktur Utama Mandiri Investasi Abiprayadi Riyanto pernah mengatakan, tidak ada yang menarik satu pun bagi investor untuk membeli dari penerbitan obligasi pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, obligasi daerah dinilai belum menjual, “Sulit menyakinkan bagi investor untuk membeli obligasi daerah, apalagi untuk mendapatkan keuntungan ditengah banyak kelemahannya,”katanya.

Dia menambahkan, dalam penerbitan obligasi daerah harus ada yang bisa membuat daya pikat investor baik itu dari laporan keuangan, kinerja hingga jaminan risikonya. Kemudian dia menambahkan, seharusnya pemerintah daerah bisa mengoptimalkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam membiayai infrastruktur daerah ketimbang menerbitkan obligasi.

Hal senada pernah disampaikan ekonom Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa, penerbitan obligasi daerah belum mendesak. Alasannya, penyerapan dana APBD masih lambat. Bahkan menurutnya, pemda sebaiknya mempergunakan anggaran yang ada dan tidak perlu melepas obligasi.

Sementara ekonom Indef, Ahmad Erani Yustika menuturkan, agar obligasi daerah bisa diminati investor, maka harus memperhatikan portfolio daerah itu sendiri, stabilisasi perekonomiannya, terutama kemampuan daerah mengembalikan nilai investasi kepada investor, karena obligasi merupakan investasi jangka panjang.

Hal senada juga disampaikan analis dari PT Trust Securities, Reza Priyambada, prospek penerbitan obligasi bagi pemerintah daerah cukup baik, tetapi untuk bisa menarik banyak investor tampaknya masih harus diperhitungkan.

Alasannya, kata Reza, obligasi untuk daerah masih terbilang “barang” baru bagi pelaku pasar. Karena itu, menurut dia, perkembangannya tergantung pemerintah yang menerbitkan obligasi tersebut. “Obligasi daerah termasuk baru bagi pelaku pasar, prospeknya tergantung dari bagaimana pemerintah daerah meyakinkan investor,”ungkapnya.

Meskipun demikian, Reza menilai, obligasi daerah bukan hanya termasuk instrumen investasi yang baru, tetapi juga stigma yang berkembang di masyarakat mengenai pemerintahan daerah ikut mempengaruhi banyaknya investor yang akan masuk.

Oleh karena itu, kata Reza, investor tentu akan mencermati kinerja dan penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah tersebut. Menariknya obligasi bagi investor dikarenakan instrumen investasi ini lebih aman dibandingkan pasar saham. (bani)