NERACA

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera meningkatkan program revitalisasi industri gula nasional untuk mengurangi impor yang terus membanjiri pasar domestik. “Selama ini program revitalisasi industri gula dalam negeri yang dilakukan pemerintah masih kurang efektif. Program tersebut kurang mendukung rencana swasembada gula,” kata anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Ma’mur Hasanuddin, di Jakarta, Senin (29/10).

Program swasembada gula yang dilakukan pemerintah, menurut Ma’mur, belum menunjukkan hasil yang memuaskan. “Anggaran yang diperoleh Kementerian Pertanian hanya Rp17,8 triliun dan anggaran bagi sektor perkebunan Rp1,77 triliun. Nilai tersebut tidak sebanding dengan komoditas yang ada di Indonesia seperti kelapa sawit, cengkeh, tebu serta kopi,” paparnya.

Minimnya anggaran untuk sektor perkebunan, lanjut Ma’mur, membuat program revitalisasi industri gula menjadi terhambat. “Kebanyakan pabrik gula di Indonesia didirikan pada zaman penjajahan Belanda dan mesin yang digunakan tidak mampu memproduksi gula untuk memenuhi pasokan di dalam negeri,” ujarnya.

Ma’mur menekankan bahwa DPR telah meminta pemerintah untuk fokus membenahi industri gula nasional. “Jika industri gula nasional mampu menyuplai kebutuhan di dalam negeri, pemerintah tidak perlu impor. Hal ini merupakan salah satu cara mempercepat program swasembada gula,” tandasnya.

Pemerintah terus melaksanakan program revitalisasi industri gula nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur.

Revitalisasi Pabrik

Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, dalam merevitalisasi pabrik gula dibutuhkan lahan seluas 400 ribu hektare untuk pengembangan industri gula nasional. Untuk itu, Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). "BPN diminta carikan lahan 400 ribu hektare oleh Presiden untuk saya," kata Hidayat.

Mantan ketua kadin ini mengaku saat ini, telah ada beberapa investor nasional yang siap menginvestasikan dana untuk membangun pabrik gula di atas lahan seluas 20 hektare. Kemenperin tengah mencari lahan untuk pabrik gula tersebut di Sumatera dan Sulawesi.

Revitalisasi pabrik gula ini, sejalan dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet terbatas di Kemenperin pagi ini. SBY menyatakan, hilirasi industri, khususnya gula, sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.

Presiden mengakui, untuk revitalisasi pabrik gula diperlukan lahan yang tidak sedikit. Untuk itu, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencari lahan agar produksi gula dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. "Program revitaliasi industri gula mencakup regenerasi mesin produksi," tuturrnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Tanaman Semusim Kementerian Pertanian Agus Hasanuddi. Ia  mengatakan, pengembangan tanaman tebu diharapkan tidak terganjal masalah lahan. Sebab, pengembangan tebu diprioritaskan untuk mencapai swasembada gula pada 2014.

Penyediaan lahan untuk pengembangan tebu erbuka lebar menyusul surat Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kepada kepala daerah yang meminta agar kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi diprioritaskan untuk mendukung kebijakan swasembada gula.

"Dengan adanya surat Menteri Kehutanan yang ditujukan ke seluruh Gubernur dan Bupati dan Wali Kota di Indonesia, pemerintah berharap penyediaan lahan tidak menjadi masalah lagi," ujar Agus.

Hasil perhitungan pemerintah, diperlukan tambahan lahan 300-350 ribu hektare untuk mencapai swasembada. Jika tambahan areal perkebunan tersebut terealisasi, Indonesia bisa mencapai swasembada dengan produksi 5,7 juta ton. Saat ini areal perkebunan tebu mencapai 450 ribu hektare.

Sampai saat ini, lahan yang mendapat izin untuk tanaman tebu baru 5 ribu hektare yang diberikan kepada PT Rajawali Corporate dan 30 ribu hektare dari Areal Penggunaan Lain untuk kelompok usaha Hardaya. Kedua perusahaan akan mengembangkan perkebunan tebu di Merauke.