NERACA

Jakarta - Harga perunggasan di Tanah Air ke depan diperkirakan akan selalu fluktuatif, akibat permasalahan pasca panen belum dapat diatasi dengan menampung kelebihan suplai, maka fluktuasi harga akan terus terjadi. Selain itu Pemerintah mengakui, saat ini para peternak mengalami kerugian, dipengaruhi ketergantungan produsen lokal pada bibit ayam (grand parent stock/GPS) impor.

Importasi yang tinggi membuat biaya produksi membengkak. "Bisa dibilang 97% nenek moyang ayam di negara ini itu masih impor, bibit ayam lokal hanya 3%. Kita akan kendalikan impor GPS," ujar Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (29/10). Dia menegaskan pemerintah berencana memanggil importir bibit ayam, supaya pasokan tidak kelebihan suplai. Harga telur yang saat ini turun, selain ketergantungan impor, diakibatkan permintaan yang melemah setelah hari raya.

Saat ini. seekor GPS bisa menghasilkan sekitar 40 ayam parent stock (PS) yang akan menghasilkan telur atau anak ayam. Peternak dalam negeri biasanya mengimpor GPS dari industri di Eropa dan Amerika, namun harga GPS relatif mahal mencapai US$30 per ekor. Hingga September ini, impor GPS sudah mencapai 368.557 ekor, sementara importir mematok target 600.000 ekor, lantaran kebutuhan dalam negeri dianggap sangat tinggi, dan belum ada produsen dalam negeri mampu menghasilkan bibit lokal yang mumpuni.

Penurunan Harga

Dari data Kementerian Perdagangan, pekan ini harga telur per kilogram membuat peternak mengalami kerudian, seperti misalnya di Blitar, harga stabil di kisaran Rp12.200, Jakarta Rp13.500, dan Purwokerto Rp13.400. Padahal biaya produksinya sudah mencapai sekitar Rp15.700. "Kalau pengusaha rugi biasa. Tapi yang menjadi perhatian kita itu kenapa turunnya lama," tukas Bayu.

Penduduk Indonesia rata-rata mengonsumsi 31 juta ekor ayam per minggu atau setara dengan 1.612 juta ekor setahun. Kementerian Pertanian memperkirakan permintaan asupan protein hewani yang berasal dari daging ayam tahun ini menjadi 6-7 kilogram per kapita per tahun dan konsumsi telur ayam sebanyak 5 kilogram perkapita per tahun.

Bayu menyatakan selain mengurangi volume impor ayam, Kementerian Perdagangan akan merangkul produsen telur dengan pengusaha tepung telur agar mengembangkan produksi telur ke industri tepung telur dan roti. Sejauh ini, industri bahan pangan, belum dilirik para pelaku usaha peternakan, padahal potensinya besar.

"Tahun ini ada peningkatan volume bisnis kue dan roti menyebabkan peningkatan untuk permintaan tepung telur. Sayangnya pemenuhan itu dari impor," ungkapnya. Bayu yakin, pembatasan importasi tepung telur akan memberikan dampak positif untuk menjaga harga jual telur ayam supaya tidak dibawah harga produksinya.

Sebelumnya, Ketua Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) Don P. Utoyo mengatakan, kondisi pasar ayam hidup melesu diikuti dengan naik dan turun pasokan untuk anak ayam umur sehari [day old chick/DOC]. Pasokan ayam hidup dan DOC sepertinya lebih banyak dibandingkan dengan permintaan, sehingga harga cenderung turun. "Sepanjang masalah pasca panen belum dapat diatasi untuk menampung kelebihan suplai, maka fluktuasi harga akan selalu terjadi," tuturnya.