NERACA

Jakarta – Bola panas industri kertas dalam negeri nampaknya belum juga berakhir. Belum lama ini perusahaan animasi Disney memboikot kertas Indonesia dengan alasan dianggap merusak lingkungan, awal bulan ini Jepang sudah lebih dulu menuding pengusaha lokal melanggar aturan anti-dumping.

Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengaku saat ini pihaknya lebih memilih fokus pada permasalahan dengan Jepang. Dia menilai tuduhan dumping itu bakal terbukti keliru. "Saya menjamin (praktik dumping) tidak ada. Perusahaan (yang dituduh) sudah 15 tahun ekspor ke Jepang dan baru sekarang ada tuduhan itu," ujar Hidayat, akhir pekan lalu.

Asosiasi Produsen Kertas Jepang mengadukan kertas fotokopi buatan Indonesia agar dikenai tambahan bea masuk karena dinilai melanggar prinsip anti-dumping. Akibat impor kertas dari Indonesia, kabarnya permintaan domestik kertas Jepang mengalami penurunan hingga 2,2%.

Lebih jauh lagi mantan ketua kadin ini mengungkapkan, kontak dengan Kementerian Perdagangan Jepang sudah dilakukan. Pemerintah akan memfasilitasi perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) untuk berunding dengan utusan dari Negeri Matahari Terbit di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Hidayat berharap pengusaha tenang dan mengikuti aturan main. "Saya sudah instruksikan asosiasi untuk ikuti aturan mainnya, karena membahas persoalan anti-dumping itu prosedurnya banyak," paparnya.

Berdasarkan data Kemenperin, ekspor kertas lokal meningkat drastis ke Jepang. Dari hanya 291.737 ton pada 2008, menjadi 397.510 ton tahun lalu. Terjadi peningkatan hingga 36,3 persen dalam kurun waktu tiga tahun.

Sebelumnya, Amerika Serikat dan Korea Selatan pernah melakukan pembebanan bea masuk dengan alasan serupa untuk produk kertas tanah air. Namun aturan itu akhirnya dicabut pertengahan tahun ini.

Daya Saing Tinggi

Di tempat berbeda, Ekonom dari Sustainable Development Indonesia Dradjad H Wibowo mengungkapkan kalau industri pulp dan kertas merupakan satu dari sedikit industri Indonesia yang mempunyai daya saing tinggi dan keunggulan (competitive advantage), sehingga bisa merajai pasar dunia.

Namun sayangnya,ujar Dradjad, kalau pemerintah belum menyadari bahwa punya kewajiban untuk mendukung perkembangannya. "Banyaknya gangguan sosial, seperti klaim lahan yang tidak diselesaikan segera atau penyelesaian dengan kebijakan instan, selalu jadi hambatan. Artinya, industri kertas Indonesia selalu terkendala untuk menjadi pemain dunia," kata Drajad.

Menurut dia, industri pulp dan kertas memang terkait dengan hutan tanaman sebagai sumber bahan baku. "Nah, kalau lahan menjadi masalah dengan banyaknya gangguan sosial, itu merusak salah satu sumber keunggulan komparatif industri ini. Akibatnya, daya saing bisa rusak, dan satu dari sedikit kisah sukses industri kita akan bubar," ujar dia.

Dradjad menambahkan, masih ada efek besar dari matinya industri pulp dan kertas, yakni berkurangnya penerimaan devisa ekspor, neraca pembayaran juga turun, serta penerimaan pajak dan penyediaan lapangan kerja yang akan jadi minim.

"Karena itulah negara punya kewajiban menjamin selesainya masalah lahan ini. Tentunya engan cara saling menguntungkan dengan rakyat sekitar. Jangan melakukan pembiaran atau kebijakan tidak produktif lainnya hanya karena popularitas," kata dia.

Dia lantas menyatakan kelemahan kebijakan agraria antar instansi harus dihentikan. "Saatnya dilakukan penguatan koordinasi. Bukan hanya BPN (Baan Pertanahan Negara), melainkan juga semua instansi pemerintah, mulai dari bupati hingga kementerian teknis. Ini supaya kerugian pelaku usaha dan rakyat tak lagi terjadi," ujar Dradjad.

Yang perlu dijadikan catatan, lanjut dia, industri pulp kertas memang berbeda dengan industri lain. Jangankan merajai atau bisa bersaing di pasar ekspor, untuk penjualan ke alam negeri saja kebanyakan mengalami proses yang sulit.

Keunggulan kompetitif industri pulp dan kertas berasal dari keunggulan komparatif Indonesia, yakni berupa lahan luas dan adanya spesies kayu yang cepat menghasilkan, seperti akasia. Kayunya bisa diambil setelah 5-6 tahun ditanam.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Misbahul Huda mengatakan, industri pulp dan kertas berkomitmen untuk berinvetasi di Indonesia. "Pulp dan kertas merupakan industri padat modal. Jadi tidak mungkin pengusaha pulp akan bermain-main, karena merugikan sendiri," ucapnya.

Huda mengungkapkan, industri pulp dan kertas senantiasa mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga keberlangsungan industri kertas nasional agar bisa terus berkembang. Dalam hal ini, pemerintah perlu membantu penyelesaian permasalahan yang ada, terutama terkait pengadaan bahan baku dari hutan tanaman. Ini demi menjaga iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

"Kami selalu mentaati semua ketentuan yang dipersyaratkan pemerintah. Terbitnya izin yang merupakan restu dari semua pemangku kepentingan itu harus dihormati dan dijunjung tinggi," tuturnya.