NERACA

Jakarta – Sekitar 90% dari total perusahaan di Indonesia diketahui masih enggan membayar pajak ke negara. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menindak perusahaan yang malas membayar pajak tersebut. Sementara kalangan pengusaha menilai pihak DJP selama ini kurang melakukan pendekatan ke pengusaha.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini terdaftar 22 juta perusahaan di seluruh Indonesia. Namun baru 520.000 perusahaan di Indonesia yang sudah taat membayar pajak, sedangkan sisanya sekitar 21 juta wajib pajak (WP) perusahaan belum membayar kewajiban pajaknya ke negara.

"Jumlah perusahaan yang bayar pajak masih di bawah 10% dari total perusahaan yang ada. Sehingga kami akan menindak perusahaan yang malas bayar pajak tersebut," ujar Dirjen Pajak Fuad Rahmany di Jakarta, Rabu (24/10).

Secara terpisah, Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengungkapkan jika masih banyak pengusaha yang belum membayar pajak, lebih disebabkan kurangnya pendekatan petugas pajak ke pengusaha.

"Seharusnya sumber daya manusia Ditjen Pajak lebih intens melakukan pendekatan ke pengusaha"ujarnya, kemarin.

Lebih jauh dia memaparkan kalau sampai saat ini memang ada masalah yang cukup krusial, kenapa DJP tidak bisa menambah wajib pajak dari pengusaha tersebut. Jangan selalu menyalahkan pengusaha, tetapi kinerja DJP sampai saat ini kurang optimal.

Adanya kriteria pengusaha kena pajak, menurut dia, dapat diterapkan dan semua bisa berjalan dengan lancer. Asalkan yang terpenting adanya kejelasan kriteria bagi  pengusaha kecil dan menengah. "Bagi UKM kami mau beri fasilitas pajak yang simpel, yaitu pengenaan pajaknya dihitung dari omzet penjualan,” ujarnya.

Namun menurut pengamat perpajakan, Parwito, justeru Ditjen Pajak tidak kesulitan menagih WP dari kalangan badan (perusahaan). Karena,  saat ini terdapat sekitar 24 juta wajib pajak yang terinci dari 4 juta WP perusahaan, dan sisanya 20 juta WP orang pribadi.

“Justeru WP orang pribadi inilah yang banyak sulit ditarik pajaknya. Itu  dimungkinkan karena hilangnya kepercayaan terhadap institusi pajak. Maklum banyak kasus korupsi yang terjadi di institusi tersebut,” ujar Parwito kepada Neraca, Rabu.

Menurut Fuad,  saat ini dari total 240 juta masyarakat Indonesia, baru ada 60 juta masyarakat yang berpotensi untuk mampu membayar pajak. "Namun ternyata baru ada 25 juta masyarakat yang mau membayar pajak. Itu hanya sekitar 30 persen saja," ujarnya.

Dengan peluang bisa menggarap pajak dari perusahaan dan pajak pribadi tersebut, maka penerimaan pajak di Dirjen Pajak akan melonjak. Saat ini, target penerimaan pajak masih hanya Rp 1.016 triliun hingga akhir 2012.

Atas dasar itu, Ditjen Pajak kini menggandeng Polri dan Kejaksaan untuk bekerjasama dalam  mengamankan penerimaan perpajakan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. “Secara garis besar, kesepakatan bersama antara DJP dan Polri mengatur mengenai kerjasama dalam rangka meningkatkan kinerja para pihak dan untuk mengamankan penerimaan perpajakan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing,” ujar Kepala Humas Direktorat Pajak, Kismantoro Petrus.

Lebih lanjut lagi, Kismantoro mengatakan, DJP telah melakukan sosialisasi di 11 kota dengan melibatkan kantor wilayah DJP, Kepolisian daerah dan kejaksaan tinggi. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar unit vertikal dari masing-masing pihak dapat berkoordinasi, melaksanakan dan menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut.

Sementara itu, pengamat perpajakan Darusalam mengatakan masih adanya perusahaan yang tidak membayar pajak dikarenakan sistem perpajakan yang masih memberikan kepercayaan kepada WP untuk membayar pajak dengan kesadaran.

“Sistem yang berbicara seperti itu,” ujarnya. Tetapi, dia  menyayangkan jika masih banyak perusahaan yang belum taat membayar pajak padahal pemerintah sudah memberikan kebebasan untuk menyerahkan dan menghitung sendiri besaran pajak yang ditanggung oleh WP.

Dia menjelaskan bahwa seharusnya peran DJP untuk menagih para WP untuk membayar pajak bisa lebih gencar karena masih banyaknya individu atau perusahaan yang belum ada kesadaran membayar pajak. “Seharusnya DJP tanpa pandang bulu menagih para WP yang tidak membayar pajak. Karena nantinya uang pajak tersebut yang menikmati adalah WP juga,” tuturnya.

Terkait dengan rendahnya individu atau perusahaan yang tidak membayar pajak, menurut Darusalam, cara yang tepat untuk meraih kepercayaan masyarakat dan membuat wajib pajak mau sukarela membayar pajak adalah dengan berbenah diri. “Saya sangat mengharapkan petugas pajak (yang nakal) dibereskan supaya tidak ada lagi kebocoran-kebocoran pajak karena dikorupsi petugas pajak yang bermain,” harapnya.

Tapi mantan dirjen pajak Fuad  Bawazier menilai, administrasi data di DJP tidak  up to date sehingga menyebabkan data-data perusahaan yang belum bayar membengkak. “Sebenarnya tidak sampai segitu jumlahnya, sekalipun ada itu berarti perusahaan itu tidak aktif sehingga tidak dikenakan pajak,” katanya. iwan/ahmad/bari/fba