Jakarta – Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP-Migas) telah memberikan rekomendasi pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Pertamina menjadi operator blok migas lepas pantai West Madura Offshore (WMO). Ini berarti BUMN itu bakal menggantikan posisi Kodeco dari Korea. Meski demikan, Pertamina tetap menginginkan menguasai sepenuhnya 100% saham blok tersebut.

NERACA

“Kami telah mengirimkan surat tanggal 26 April kemarin yang intinya tetap menginginkan kepemilikan saham 100% dan sekaligus menjadi operator,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun ketika dihubungi Neraca, Kamis (28/4).

Menurut dia, keinginanan tersebut berdasar pengalaman, kemampuan teknis dan kekuatan pendanaan yang dimiliki Pertamina. Terkait rekomendasi BP Migas soal Pertamina sebagai operator, Harun menilai sebagai sinyal positif meski masih menunggu keputusan final pemerintah. BP Migas sendiri telah memberi dua rekomendasi pada Menteri ESDM. Dua rekomendasi yang disampaikan mengenai komposisi pemegang participating interest dan operator di wilayah kerja tersebut.

“Terkait komposisi pemegang participating interest, BP-Migas menyampaikan hasil rapat tanggal 13 April 2011 dimana PT. Pertamina (persero) memegang saham sebesar 60%,” kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP-Migas Gde Pradnyana di Jakarta, kemarin.

Sedangkan empat pemegang pemegang saham lainnya mendapat bagian 40%. Mereka adalah Kodeco Energy asal Korea, CNOOC dari China, PT. Sinergindo Citra Harapan, dan Pure Link Investment yang masing-masing mendapatkan 10%. Dua perusahaan terakhir adalah perusahaan baru dalam konsorsium.

Khusus untuk posisi operator, Gde menuturkan, dilihat dari aspek teknis terdapat tiga alternatif yang diusulkan kepada Menteri ESDM. Pertama, Kodeco sebagai operator sampai dengan 31 Desember 2013, sesuai dengan hasil rapat tanggal 13 April 2011. Kedua, Pertamina sebagai operator setelah kontrak baru berlaku sampai dengan kontrak berakhir. 

”Ketiga, Pertamina sebagai operator selama tiga tahun pertama, dan selanjutnya tetap menjadi operator apabila kinerja Pertamina dinilai sama atau lebih baik dari operator terdahulu di tahun-tahun terakhir,” tegasnya.

BP-Migas sendiri telah melakukan analisis teknis dan mengusulkan alternatif ketiga yaitu Pertamina sebagai operator untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri ESDM dalam menetapkan secara final.

Menurut Gde, keputusan akhir tetap ada di tangan Menteri ESDM. Sebagai pengawas dan pengendali kegiatan hulu migas, BP Migas berharap, siapa pun operator yang ditunjuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan produksi migas di blok minyak dan gas bumi itu. Saat ini produksi minyak di blok itu sekitar 11.000 barrel per hari.  

Pertamina sendiri telah berhitung kemampuan mereka dalam mengelola lapangan migas di laut lepas dengan berhasilnya peningkatan produksi di lapangan Offshore North West Java (ONWJ) yang tingkat kompleksitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan blok West Madura Offshore (WMO).

“Produksi minyak lapangan ONWJ dari sebelumnya 21.000 barel per hari menjadi 30.000 barel per hari dan produksi gas sebesar 200 juta kaki kubik (mmscfd). Pertamina akan mensinergikan kemampuan operasional di ONWJ ini dengan pengelolaan blok WMO sehingga diharapkan dapat menghemat biaya operasional hingga 10% yang juga akan menurunkan cost recovery,” papar Harun.

Soal pendanaan, Harun memastikan adanya komitmen investasi sebesar US$ 1 miliar untuk pengelolaan blok WMO 5 tahun ke depan dan berkomitmen untuk peningkatan produksi minyak dari 13.400 barel per hari saat ini menjadi 40.500 barel per hari dan produksi gas dari saat ini 138 juta kaki kubik (mmscfd) menjadi 204 juta kaki kubik (mmscfd) pada 2015.

Pertamina juga telah berhitung akan melakukan pengeboran sebanyak 86 sumur dalam 5 tahun yang terdiri dari 11 sumur eksplorasi, 67 sumur pengembangan dan 8 sumur workover.

Dari sisi kerumitan, blok ONWJ jauh lebih menantang dibandingkan dengan blok WMO yang antara lain terlihat dari luas kawasan. ONWJ terbentang dari perairan di utara Cirebon hingga utara Jakarta seluas 8.279 km2 sedangkan WMO hanya seperlima atau 1.615 km2.

Target produksi untuk tahun 2011 pun berbanding jauh dengan ONWJ yang sebesar 31.000 barel per hari dan WMO hanya separuhnya atau 13.400 barel per hari. Dari sisi struktur fisik di lepas pantai , Pertamina bertanggungjawab atas 218 unit fasilitas dan WMO hanya memiliki 20 unit.

Sementara itu, dukungan Pertamina mengelola blok WMO terus mengalir. Jika sebelumnya kalangan pengamat yang memulai tuntutan pada pemerintah, kini anggota DPR satu demi satu menegaskan dukungannya seperti anggota Komisi VII DPR RI Totok Daryanto.

“Jika kontrak sudah habis, itu harus dikembalikan ke negara dan diberikan kepada BUMN,” katanya. Selain itu, kata dia, daerah juga harus diberikan hak kepemilikan. Pasalnya, saat ini daerah tidak mendapatkan apa-apa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengaku berminat mendapat participating interest sebesar 10% melalui badan usaha milik daerah, salah satunya adalah PT Petrogas Jatim Utama (PJU).

Anggota Komisi VI DPR Candra Tirtawijaya juga meminta pemerintah memberikan porsi mayoritas saham kepada Pertamina dan 10 persen atau lebih untuk pemerintah daerah Jawa Timur melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Sedangkan pengamat migas dari Indonesia Resourses Studies (Iress) Marwan Batubara, menuntut perpanjangan kontrak WMO yang akan berakhir 7 Mei 2011 mendatang, tidak melibatkan lagi perusahaan swasta dan asing. Inung