NERACA

Jakarta –  Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tidak keberatan dengan rencana pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membuat harga premium menjadi lebih tinggi.

“Langkah pemerintah yang menghapus subsidi BBM untuk menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara sudah bagus. Namun, kebijakan tersebut jangan diterapkan bersama dengan pemberlakuan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL),” kata Ketua III Gaikindo, Johnny Darmawan di Jakarta, Kamis (24/10).

Kenaikan harga BBM dan TTL, menurut Johnny, membuat biaya produksi pada sektor otomotif semakin besar. “Imbasnya, konsumen akan terbebani dengan harga jual produk yang lebih tinggi. Kenaikan harga kendaraan dipicu oleh peningkatan biaya produksi yang menekan volume penjualan kendaraan terutama untuk beberapa jenis mobil dan pada kurun waktu tertentu,” paparnya.

Industri otomotif nasional, lanjut Johnny, sudah dibebani oleh kenaikan uang muka sebesar 30% sejak 15 Juni lalu. “Pelaku usaha dan konsumen sudah merasakan dampak kenaikan BBM pada beberapa tahun lalu. Pada waktu itu, penjualan mobil menurun dan kondisi tersebut tidak berlangsung lama,” ujarnya.

Johnny menambahkan, pelaku usaha di sektor industri otomotif masih menunggu perkembangan dari hasil pembicaraan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai kebijakan pengurangan subsidi harga BBM. “Kami masih menunggu keputusan dari DPR dan pemerintah serta memikirkan dampaknya terhadap kondisi otomotif nasional,” tandasnya.

Penghapusan Subsidi

Sebelumnya, pengamat otomotif Suhari Sargo mengungkapkan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan pribadi untuk menekan penggunaan mobil dan mengurai kemacetan, serta mengurangi pemborosan dinilai tidak memberikan pengaruh banyak.

Kebijakan tersebut menurut Soehari  tidak menyurutkan orang untuk membeli mobil pribadi. Masyarakat, kata Soehari, beli mobil selain karena kebutuhan, juga karena sifat penggunaan, sehingga tren masyarakat untuk membeli kendaraan baru tetep tinggi, meski di kota-kota besar mengalami kemacetan.

Dia menambahkan, naiknya BBM dan pajak, hanya sekadar tambahan beban bagi pemilik kendaraan. Jadi, penjualan mobil akan terus tumbuh kendati ada regulasi yang membatasi orang membeli kendaraan baru. "Jika semua itu bisa dibebankan kepada hasil guna yang bisa diperoleh, pengguna akan melakukannya. Ini lepas dari penyebab pemborosan seperti prasarana jalan, manajemen lalu lintas, perilaku dan disiplin pemakai jalan," ujar Soehari.

Aturan yang membatasi penggunaan mobil pribadi, seperti usulan pemberlakuan nopol ganjil genap, ERP (Electronic Road Pricing), sistem nopol ganjil - genap, dan penerapan pajak tinggi tidak akan banyak memberi dampak pada penurunan volume kendaraan di jalan atau sindikasi bahwa pemilik kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.

Seperti diketahui, pertumbuhan kendaraan bermotor tidak sejalan dengan penambahan jalan yang hanya 0,01 persen, sehingga kemacetan di Ibu Kota sulit teratasi. Menurut data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pada tahun 2009 lalu jumlah kendaraan yang beredar jakarta mencapai 6,7 juta unit, yang meliputi 2,4 juta roda empat dan 4,3 juta roda dua.

Di tahun berikutnya jumlah tersebut meningkat 7,29 juta, dengan rincian 2,56 juta mobil dan 4,73 juta sepeda motor. Bahkan tahun ini diperkirakan jumlah kendaraan bermotor akan membengkak menjadi 7,34 juta unit, yang terdiri dari 2,5 juta mobil dan 5 juta motor.

Melambungkan angka penjualan otomotif tersebut tak urung mendorong Dewan transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meminta pemerintah pusat menekan penggunaan kendaraan pribadi dan anggaran subsidi yang pertahunnya mencapai Rp 135 triliun. Dan anggaran sebesar itu menurut DTKJ lebih baik dialihkan untuk peningkatan infrastruktur jalan.

"Naiknya penjualan otomotif harusnya diimbangi dengan penyediaan fasilitas dan penambahan infrastruktur jalan. Bukan malah mal-mal dan pusat perbelanjaan baru yang malah memperparah kemacetan. Ibu Kota hanya menyediakan 6% jalan, padahal dari 2 juta penduduk Tokyo, luas jalan mencapai 26%. Jadi bangun jalan-jalan baru, dan Jakarta sudah kebanyakan mal," pungkasnya.