Gaikindo Tak Keberatan BBM Subsidi Dihapus

NERACA

Jakarta – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tidak keberatan dengan rencana pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membuat harga premium menjadi lebih tinggi.

“Langkah pemerintah yang menghapus subsidi BBM untuk menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara sudah bagus. Namun, kebijakan tersebut jangan diterapkan bersama dengan pemberlakuan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL),” kata Ketua III Gaikindo, Johnny Darmawan di Jakarta, Kamis (24/10).

Kenaikan harga BBM dan TTL, menurut Johnny, membuat biaya produksi pada sektor otomotif semakin besar. “Imbasnya, konsumen akan terbebani dengan harga jual produk yang lebih tinggi. Kenaikan harga kendaraan dipicu oleh peningkatan biaya produksi yang menekan volume penjualan kendaraan terutama untuk beberapa jenis mobil dan pada kurun waktu tertentu,” paparnya.

Industri otomotif nasional, lanjut Johnny, sudah dibebani oleh kenaikan uang muka sebesar 30% sejak 15 Juni lalu. “Pelaku usaha dan konsumen sudah merasakan dampak kenaikan BBM pada beberapa tahun lalu. Pada waktu itu, penjualan mobil menurun dan kondisi tersebut tidak berlangsung lama,” ujarnya.

Johnny menambahkan, pelaku usaha di sektor industri otomotif masih menunggu perkembangan dari hasil pembicaraan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai kebijakan pengurangan subsidi harga BBM. “Kami masih menunggu keputusan dari DPR dan pemerintah serta memikirkan dampaknya terhadap kondisi otomotif nasional,” tandasnya.

Penghapusan Subsidi

Sebelumnya, pengamat otomotif Suhari Sargo mengungkapkan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan pribadi untuk menekan penggunaan mobil dan mengurai kemacetan, serta mengurangi pemborosan dinilai tidak memberikan pengaruh banyak.

Kebijakan tersebut menurut Soehari tidak menyurutkan orang untuk membeli mobil pribadi. Masyarakat, kata Soehari, beli mobil selain karena kebutuhan, juga karena sifat penggunaan, sehingga tren masyarakat untuk membeli kendaraan baru tetep tinggi, meski di kota-kota besar mengalami kemacetan.

Dia menambahkan, naiknya BBM dan pajak, hanya sekadar tambahan beban bagi pemilik kendaraan. Jadi, penjualan mobil akan terus tumbuh kendati ada regulasi yang membatasi orang membeli kendaraan baru. "Jika semua itu bisa dibebankan kepada hasil guna yang bisa diperoleh, pengguna akan melakukannya. Ini lepas dari penyebab pemborosan seperti prasarana jalan, manajemen lalu lintas, perilaku dan disiplin pemakai jalan," ujar Soehari.

Aturan yang membatasi penggunaan mobil pribadi, seperti usulan pemberlakuan nopol ganjil genap, ERP (Electronic Road Pricing), sistem nopol ganjil - genap, dan penerapan pajak tinggi tidak akan banyak memberi dampak pada penurunan volume kendaraan di jalan atau sindikasi bahwa pemilik kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.

Seperti diketahui, pertumbuhan kendaraan bermotor tidak sejalan dengan penambahan jalan yang hanya 0,01 persen, sehingga kemacetan di Ibu Kota sulit teratasi. Menurut data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pada tahun 2009 lalu jumlah kendaraan yang beredar jakarta mencapai 6,7 juta unit, yang meliputi 2,4 juta roda empat dan 4,3 juta roda dua.

Di tahun berikutnya jumlah tersebut meningkat 7,29 juta, dengan rincian 2,56 juta mobil dan 4,73 juta sepeda motor. Bahkan tahun ini diperkirakan jumlah kendaraan bermotor akan membengkak menjadi 7,34 juta unit, yang terdiri dari 2,5 juta mobil dan 5 juta motor.

Melambungkan angka penjualan otomotif tersebut tak urung mendorong Dewan transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meminta pemerintah pusat menekan penggunaan kendaraan pribadi dan anggaran subsidi yang pertahunnya mencapai Rp 135 triliun. Dan anggaran sebesar itu menurut DTKJ lebih baik dialihkan untuk peningkatan infrastruktur jalan.

"Naiknya penjualan otomotif harusnya diimbangi dengan penyediaan fasilitas dan penambahan infrastruktur jalan. Bukan malah mal-mal dan pusat perbelanjaan baru yang malah memperparah kemacetan. Ibu Kota hanya menyediakan 6% jalan, padahal dari 2 juta penduduk Tokyo, luas jalan mencapai 26%. Jadi bangun jalan-jalan baru, dan Jakarta sudah kebanyakan mal," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

JK: Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol

Memasuki mudik lebaran tahun 2018 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol pada…

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

DPR Minta KPK Tak Buka Perseteruan Kelembagaan

DPR Minta KPK Tak Buka Perseteruan Kelembagaan NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempersilakan Komisi Pemberantasan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…