Regulasi Impor Komponen Beratkan Industri Sepeda

Kamis, 25/10/2012

NERACA

Jakarta - Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI) menilai peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.15/BC/2012 dan No.16/BC/2012 tentang fasilitas impor komponen melalui instrumen kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE) sudah tidak dapat dinikmati lagi.

Kemudahan impor tujuan ekspor adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor kembali. “Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.15/BC/2012 dan No.16/BC/2012 mengenai fasilitas impor komponen sangat kontradiktif karena pemerintah mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor," kata Ketua AIPI, Rudiyono, di Jakarta, Rabu (24/10).

Namun industri dalam negeri, menurut Rudiyono, harus melaksanakan kebijakan yang menurunkan daya saing akibat kewajiban untuk membayar bea masuk komponen dan menggunakan jalur merah atas proses kepabeanannya yang mengganggu kelancaran arus barang. "Di negara manapun di dunia, kebijakan kontraproduktif ini sangat tidak lazim untuk diberlakukan,” ujarnya.

Dampak dari Peraturan Dirjen Bea Cukai, ucap Rudiyono, menurunkan kinerja ekspor 10% sampai dengan 15%. “Kondisi ini secara tidak langsung telah memaksa pelaku industri nasional untuk bersama-sama dan bersaing masuk pasar dalam negeri, di samping bersaing dengan sepeda impor yang tidak dibebani oleh investasi peralatan industri dan jumlah tenaga kerja yang banyak. Industri sepeda dalam negeri juga kehilangan momentum dan komitmen ekspor yang sesuai pengalaman sangat sulit untuk dibangun kembali dari awal,” paparnya.

Dari 2007 sampai dengan 2011, lanjut Rudiyono, industri sepeda nasional mengalami rata-rata pertumbuhan yang cukup signifikan baik dari aspek produksi, kegiatan ekspor maupun dari pertumbuhan realisasi investasi baru.

“Total ekspor pada 2007 mencapai 700.000 unit termasuk ekspor ke negara-negara Uni Eropa sebesar 599.000 unit, sedangkan pada 2011 total ekspor telah mencapai 850.000 unit, termasuk 588.000 unit ekspor ke negara-negara Uni Eropa. Total komulatif peningkatan investasi sampai dengan akhir 2011 mencapai lebih dari US$40 juta,” ujarnya.

Ekspor Tumbuh

Rudiyono menegaskan, apabila kedua peraturan Dirjen Bea dan Cukai tersebut tidak menimbulkan ekses negatif, pelaku industri sepeda dalam negeri optimistis ekspor akan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

“Pemerintah harus melihat potensi ekspor sepeda yang ditargetkan mencapai lebih dari 1 juta unit per tahun dalam satu atau dua tahun ke depan. Apabila nilai rata-rata per unit mencapai US$750, negara akan memperoleh devisa lebih dari US$750 juta, bahkan bukan tidak mungkin dalam tiga sampai dengan lima tahun ke depan Indonesia masuk dalam negara produsen sepeda yang diperhitungkan peranannya di pasar dunia,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan, General Manager Promosi dan Penjualan PT Insera Sena (produsen Polygon), Peter Mulyadi. “Regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait ekspor dan impor peralatan olah raga, termasuk sepeda, tidak adil karena lebih berpihak kepada produsen asing,” ungkap Peter.

Lanjut pria asal Jakarta ini, selama ini regulasi dari pemerintah masih belum berpihak pada industri sepeda dalam negeri. Untuk itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk menghapus bea masuk komponen sepeda impor. Pasalnya, lebih dari 50% komponen produksi sepeda dalam negeri masih menggantungkan impor.

‘’Permintaan kepada pemerintah untuk terus berpihak kepada produsen dalam negeri kerap kali kami layangkan. Rendahnya biaya masuk sepeda impor utuh, tentu kami makin kesulitan untuk bersaing, apalagi masyarakat kita cenderung import minded,” ungkapnya.

Selama ini kandungan impor sepeda merek Polygon berkisar 50% yang kebanyakan berasal dari Eropa, Jepang, serta sejumlah negara lain di Asia Tenggara. “Parahnya lagi, ekspor sepeda dan peralatan olah raga lainnya termasuk kategori produk high risk yang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tidak mendapatkan restitusi pajak. Ibaratnya, kami ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah tidak mendapatkan pertolongan, masih saja dibebani biaya masuk komponen yang cukup tinggi," jelasnya.

Peter mengatakan, kondisi krisis Eropa dan AS, secara langsung mempengaruhi geliat bisnis dan industri sepeda di Asia khususnya Indonesia. Produsen dalam negeri per lahan-lahan mulai mengurangi komposisi ekspornya, misalnya pihaknya saat ini dari total produksinya hanya 70% yang diekspor dari sebelumnya yang sempat mencapai 90%.

Peter juga mencatat saat ini pangsa pasar sepeda di dalam negeri memang paling besar di segmen di bawah Rp 1 juta per unit terutama di daerah-daerah. “Namun seiring meningkatnya daya beli masyarakat tren itu mulai bergeser ke segmen harga sepeda Rp 2-3 juta per unit,’’ katanya.

Peter menambahkan, dalam satu tahun pihaknya mampu memproduksi 500-600 ribu unit sepeda dalam berbagai model dan varian dengan harga termurah Rp 1,8 juta dan tertinggi Rp 80 juta dengan tenaga kerja sebanyak 500 orang. ‘’Meskipun tidak didukung oleh regulasi, kami berusaha untuk mampu bersaing, baik di pasaran domestik maupun global. Sambut 2013, kami sudah mengeluarkan 152 model sepeda dengan 357 varian saat ini,’’ tandasnya.