Dewan Energi Nasional Ajukan Skema Baru Stok BBM

Ketahanan Energi

Kamis, 25/10/2012

NERACA

Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) telah mengajukan draft pengembangan Strategic Petroleum Reserve (SPR) untuk ketahanan energi nasional kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum DEN. Pengajuan SPR untuk memberikan batasan minimum operasional stok Bahan Bakar Minyak (BBM) selama jangka waktu 30 hari.

“Kami ingin ada persediaan operasional stok BBM dalam batasan minimum selama 30 hari, karena pemakaian BBM yang terus menerus dikonsumsi masyarakat yang bisa berkurang dan mengakibatkan tidak adanya persediaan BBM dalam jumlah tertentu," ujar Sekretaris Jenderal DEN Marwansyah Lobo Balia, Rabu (24/10).

Lobo menjelaskan, kebijakan negara Thailand saja bisa melakukan stok buat operasional BBM selama 90 hari. Sementara Indonesia seharusnya bisa melakukan stok BBM paling tidak selama 30 hari. Sementara, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan SPR sebaiknya dipegang oleh pemerintah, karena sebenarnya Pertamina sudah bertugas untuk menjaga ketahanan stok BBM nasional.

“Jadi kalau SPR ya sebaiknya pemerintah. Di Amerika Serikat, itu pemerintah, seharusnya memang pemerintah. Namun, jika pemerintah memerintahkan Pertamina sebagai pelaksana, itu bisa dipertimbangkan. Yang pasti, Pemerintah harus memegang peran,” ujarnya.

Pertamina saat ini sudah melakukan cadangan BBM nasional, tetapi hanya menyiapkan untuk 20-21 hari. Adapun biaya ditanggung oleh Pertamina sendiri. Ali berharap SPR berjalan sebagai keinginan Pemerintah yang sudah melihat pengorbanan Pertamina untuk menjaga ketahanan energi dalam stok BBM di Indonesia.

“Stok yang selama 20-21 hari ini, nilainya hampir Rp26 triliun, dan ditanggung murni oleh Pertamina sendiri,” ujarnya. Namun, untuk menambahkan menjadi 30 hari, menurut dia, memerlukan investasi yang sangat besar, terutama kebutuhan akan infrastruktur seperti depot-depot penampungan.

Hentikan Ekspor

Namun, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara berpendapat, sejatinya konsep ketahanan energi yang mesti dilakukan adalah menghentikan segala jenis ekspor yang menyangkut sumber daya energi. "Sumber daya energi yang ada di Bumi Nusantara ini mesti sepenuhnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya energi bisa menjadi faktor penggerak roda ekonomi," katanya.

Marwan mengatakan, ada empat desakan untuk menguatkan peran Pertamina yang bermuara pada ketahanan energi. Pertama, cadangan migas yang tersebar di wilayah Indonesia diperhitungkan sebagai aset Pertamina. Ia menuturkan, praktik serupa lazim diterapkan di negara-negara yang memiliki perusahaan migas nasional atau national oil company. "Keuntungannya, aset berupa cadangan migas itu dapat diperlakukan sebagai jaminan dalam mendapat pendanaan," ujarnya.

Kedua, Pertamina perlu didorong menjadi non listed public company. Hal ini untuk menciptakan efisiensi dan keterbukaan seperti halnya perusahaan terbuka di bursa saham. Menurut Marwan, hal ini merupakan langkah strategis dan mendesak. Ketiga, hapuskan peran BPMigas sedangkan fungsi regulator di tangan pemerintah langsung. Terakhir dan paling ulama, Pertamina harus mendapat prioritas dalam take over blok migas seperti Blok Mahakam yang berakhir 2017 nanti.

Terkait rencana pengelolaan Blok Mahakam oleh perusahaan nasional, menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari, tidak alasan kontrak pengelolaan blok migas diperpanjang atau diberikan kembali ke perusahaan asing. Kepercayaan terhadap kemampuan dan potensi yang dimiliki anak Bangsa harus diperlihatkan oleh Pemerintah. Salah satunya adalah memberikan hak pengelolaan blok migas asing yang sudah selesai masa kontraknya kepada perusahaan minyak nasional.

“Kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sangat mampu untuk mengelola blok migas dimanapun,” katanya melalui keterangan tertulis. Persoalan finansial juga tidak menjadi masalah, karena semua fasilitas untuk memproduksi minyak yang sudah habis masa kontraknya, sudah terbayar.

Rovicky mengatakan, banyak keuntungan yang diperoleh jika pengelolaan dipegang oleh perusahaan nasional. Pertama dari sisi pendapatan, karena dikelola oleh perusahaan nasional, maka hasil keuntungan tidak akan lari keluar negeri. Apalagi jika pengelolaan diberikan kepada Pertamina, maka negara dan rakyat yang akan diuntungkan.

Kedua, dengan pengelolaan di tangan perusahaan nasional berarti memberikan peluang kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja Indonesia. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah menjamin bahwa produksi minyak dan gas itu untuk kepentingan domestik. “Security of supply akan lebih terjamin,” ujarnya.

Dalam konteks yang lebih luas, Rovicky memandang bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan lokal, sekaligus juga merupakan strategi untuk mencapai ketahanan energi. Masa depan dunia salah satunya adalah ketahanhan energi, sehingga kita perlu mengamankan penggunaan energi di Tanah Air.

Secara hukum, blok yang sudah habis masa kontraknya itu dikembalikan kepada negara. Di sini pemerintah akan menentukan apakah kontrak tersebut diperpanjang atau tidak. Dalam masa pemerintahan orde baru, hampir semua kontrak yang habis masa kontraknya diperpanjang lagi, termasuk Blok Mahakam yang dulu berakhir pada 31 Maret 1997 dan kemudian diperpanjang.

Kini, dalam masa pemerintahan yang demokratis ini saatnya menempatkan nasionalisme digaris terdepan sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. “Nasionalisme itu kita buktikan dengan memberikan blok yang habis masa kontraknya ke perusahaan nasonal,” pungkas Rovicky.