Kunjungan Perdana Menteri (PM) China Wen Jiabao ke Indonesia pekan ini, sejatinya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kalangan pebisnis domestik. Pasalnya, peningkatan hubungan dagang ini sangat strategis bagi kedua negara, untuk melanjutkan kesepakatan kemitraan strategis visioner yang dibuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Hu Jintao pada tahun 2005.

Agenda kunjungan Jiabao adalah menghadiri penandatanganan beberapa perjanjian bilateral tentang perdagangan dan industri. Dia juga membawa delegasi perdagangan dan industri yang akan bertemu dengan mitranya dari Indonesia. Nah, jika dimanfaatkan secara cerdik, kunjungan ini akan memberi dasar yang kokoh bagi penyelesaian pelbagai masalah yang masih mengganjal dalam hubungan bilateral, terutama terkait CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area).

Sejak diberlakukan CAFTA, nilai perdagangan bilateral meningkat tajam pada 2010, yaitu US$42,75 miliar atau naik 50% dari tahun sebelumnya. Namun, peningkatan perdagangan itu tidak otomatis menguntungkan seluruh pelaku bisnis di Indonesia.

Diantaranya beberapa subsektor di Indonesia mengalami kesulitan menghadapi “serbuan” produk asal China sehingga muncul keluhan dan kekecewaan terhadap perjanjian tersebut serta usulan untuk merevisi kesepakatan CAFTA itu.

Kunjungan PM China itu merupakan momen terbaik untuk berdiskusi bilateral soal keluhan dari kalangan pengusaha beberapa subsektor yang mengalami kesulitan menghadapi ancaman masuknya produk China,
kendati secara keseluruhan realisasi ACFTA itu menguntungkan hubungan dagang Indonesia-China.

Karena dengan cara ini lebih cepat dan tepat menyelesaikan masalah dibandingkan harus mengubah kesepakatan multilateral CAFTA, dengan menggunakan protokol bilateral seperti yang pernah disepakati di Yogyakarta pada April 2010. 

Pemerintah dan pengusaha Indonesia seharusnya sudah siap dengan usulan agar masalah ketidakseimbangan perdagangan beberapa subsektor bisa diatasi saat pembicaraan dengan PM China itu.  Namun, upaya proteksi ke luar itu mesti dibarengi dengan kerja keras kita meningkatkan daya saing produk lokal yang selama ini kalah dari produk buatan China.

Pemerintah harus mampu membuat catatan penting protokol dalam CAFTA yang melindungi dan memperkuat produsen subsektor tertentu di Indonesia. Untuk itu, tidak ada istilah tidak tahu, Pemerintah Indonesia harus mengetahui dan memanfaatkan kepentingan serta kebutuhan China secara detil yang dapat dipenuhi dalam kerja sama dengan Indonesia.

Bagaimanapun, diplomasi China pada dasarnya bertumpu pada soal energi. Mengingat Indonesia mempunyai sumber energi dan sumber daya alam lainnya yang dibutuhkan itu, posisi Indonesia seharusnya cukup kuat dalam bargaining dengan China. Negeri jiran itu juga membutuhkan hubungan yang kondusif dengan negara-negara kawasan yang dekat dengannya seperti Asia Tenggara.

Patut kita ketahui bahwa China tidak lagi menghabiskan energi untuk berkonfrontasi atau berperang, tetapi fokus pada pembangunan ekonominya. Karena itu pemerintah perlu memanfaatkan posisi penting Indonesia, yang memasok energi dan menjadi “teman” sejati, untuk meminta China membuat catatan-catatan protokol agar ada perkecualian dalam beberapa subsektor tertentu supaya pengusaha kita terlindungi. Semoga!