Ungkapan Prof. M. Yunus, peraih Nobel Perdamaian 2006 itu tampaknya seperti panggang jauh dari api bila diterapkan di Indonesia. Pasalnya, perbankan di sini masih menerapkan sistem prudential bank dengan keharusan mutlak debitur wajib menyediakan agunan. Walau sudah ada fasilitas kredit kecil seperti KUR maupun UMKM di Indonesia saat ini, tampaknya belum semua wong cilik miskin menikmati kredit tersebut. Selain berbunga cukup tinggi, birokrasi untuk mendapatkan kredit tersebut juga dinilai masih merepotkan debitur skala tersebut.

Indikasi ini semakin jelas saat Bank Indonesia (BI) sudah menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sejak beberapa bulan lalu menjadi 5,75%, perbankan lokal umumnya belum mampu menurunkan suku bunga kreditnya secara signifikan. Salah satu alasannya adalah, sektor finansial yang masih belum percaya diri. Sehingga tak mengherankan jika pasar shadow banking, yaitu pasar gelap finansial semakin marak beroperasi di Indonesia.

Kegiatan shadow banking ini menjadi jalan keluar bagi masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan pinjaman dana dengan cepat, bahkan berbunga lebih rendah ketimbang suku bunga yang ditawarkan bank umum di negeri ini. Namun praktik shadow banking tak ubahnya seperti rentenir.

Berbeda sekali dengan konsep pendiri Grameen Bank, Prof. M. Yunus, yang menjadikan model perbankan inklusif untuk memberikan fasilitas pinjaman ke semua strata masyarakat miskin di Bangladesh. Hasilnya, Grameen Bank kini memiliki sekitar 2.500 cabang di lebih dari 71.000 desa di negeri jiran itu. Lembaga keuangan ini dinilai berjasa mengangkat harkat hidup warga miskin, padahal bank tersebut didirikan hanya dengan modal awal US$27 pada 1976.

"Jika kita memiliki sistem bank yang inklusif, tidak ada seorang pun yang ditolak di bank. Orang termiskin di jalan pun sesungguhnya harus dilayani di bank," ujar Yunus pada acara International Microfinance Conference di Yogyakarta, Senin (22/10).

Memang Indonesia berbeda dengan Bangladesh. Namun pola pikir Yunus sepatutnya ditiru kalangan bankir domestik, adalah konsep pemberdayaan masyarakat miskin secara riil. Artinya, tidak menarik jika pemimpin berbicara apa yang sudah kita capai, tetapi apa yang harus kita capai terhadap berapa juta keluarga miskin yang tersisa dan belum terjangkau oleh perbankan.

Menurut peraih gelar doktor di bidang ekonomi itu, krisis Eropa yang terjadi saat ini tidak lain manifestasi dari permasalahan sistem perbankan yang ada sekarang. "Kalau kita luput, ini akan semakin besar. Semua orang berusaha mengatasinya secara instan dan sistemnya tetap berjalan. Pendekatan pemadam kebakaran ini tidak efektif. Kita harus melakukan perbaikan jangka panjang. Perlu ada perombakan secara mendalam karena ini manifestasi cacat fundamental," ujarnya.

Celakanya, tidak satu pun bank yang beroperasi di Indonesia yang mempunyai konsep sama dengan Grameen Bank. Lalu kedatangan Prof. Yunus ke sini hanya untuk menambah retorika bankir Indonesia, atau siap mengaplikasikan model layanan Grameen Bank khususnya untuk mengangkat harkat dan derajat warga miskin di Indonesia?

Uniknya lagi, sekitar 97%  saham Grameen Bank dimiliki oleh para peminjam. Berbeda dengan Indonesia, mayoritas saham bank dimiliki oleh pemerintah atau pemodal besar baik swasta maupun asing. Ini artinya kapitalis murni yang memiliki bank di negeri ini.

Kita menilai gagasan Prof. Yunus sulit untuk diterapkan di Indonesia, karena sebagian besar motif bankir nasional masih terus mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Belum ada kepedulian yang tinggi untuk menjalankan bisnis sosial. Padahal filosofi orang hebat seharusnya mampu menjalankan kedua misi tersebut secara bersamaan demi meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia di tengah maraknya kekuasaan kapitalisme global belakangan ini.