NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang mengusung konsep ekonomi biru (blue economy) dalam membangun sektor kelautan dan perikanan secara terpadu. KKP menegaskan, konsep blue economy tersebut secara gradual akan mengikis konsep pembangunan yang selalu bertumpu pada rezim darat.

“Seperti diketahui, paradigma pembangunan nasional Indonesia di masa lalu lebih menitikberatkan kepada terrestrial based. Paradigma tersebut menganaktirikan potensi sumber daya alam laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga lambat laun mengalami degradasi,” ungkap Sekjen KKP Gellwynn Jusuf di Mataram, NTB, seperti dikutip dari siaran persnya, Selasa (23/10).

Beranjak dari hal itu, KKP terus berupaya mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang berbasiskan pada sumber daya domestik. Pasalnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) serta keterkaitan baik ke belakang (backward lingkage) maupun ke depan (forward linkage). “Sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi penggerak utama prime mover  bagi perekonomian daerah dan nasional,” katanya.

Menurut KKP, salah satu implementasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah dicanangkannya program pengelolaan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada pencapaian optimalisasi ekonomi, ekologi dan sosial. “Program Integrated Coastal and Ocean Management ini secara berkala selalu up date mengikuti perkembangan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk menyelaraskan berbagai isu yang berkembang, KKP menyelenggarakan kegiatan KONAS (Konferensi Nasional). KONAS sebagai ajang pertukaran informasi dan pengalaman serta studi kasus pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Indonesia. Kegiatan ini sangat relevan sebagai media untuk mengembangkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” lanjutnya.

Kegiatan KONAS VIII tahun 2012 ini mengambil tajuk “Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil Terpadu Sebagai Pembangkit Industri Kelautan Menuju Ekonomi Biru”.  Topik ini menurut Gellwyn sangat relevan dengan misi yang diemban KKP saat ini. Dimana, KKP telah berkomitmen untuk mendorong terlaksananya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu yang berbasiskan pada daya dukung lingkungan. Apalagi, wilayah pesisir merupakan kawasan yang kaya akan potensi kelautan dan perikanan.

Namun di sisi lain wilayah ini rentan terhadap pengaruh dan perubahan alam maupun akibat aktivitas manusia. Beranjak dari hal tersebut, pemanfaatan sumber daya pesisir akan diintegrasikan dengan berbagai perencanaan seperti, rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan serta rencana aksi. “Tak hanya itu, sebagai wujud kesungguhan KKP, pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah dimasukkan sebagai kegiatan utama dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan,” tandasnya.

Gellwynn Jusuf menegaskan, KKP mengadopsi konsepsi ekonomi biru (blue economy) untuk memaksimalkan environmental services dan nilai ekonomi yang berkelanjutan dari sumberdaya laut bagi ketahanan pangan. Sedangkan keberlanjutan industri kelautan dan perikanan lainnya, akan ditopang dengan prinsip-prinsip ekonomi biru. Konsep ini sangat tepat. Apalagi, potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai US$ 1,2 trilliun per tahun atau setara dengan 10 kali budget nasional 2012.

Seiring dengan potensi yang begitu besar, KKP menempuh konsep ekonomi biru sebagai strategi khusus dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dari kekurangan menjadi kemelimpahan (scarcity to abundance). “Terdapat keterkaitan yang efektif antara pengelolaan sumberdaya laut dengan ketahanan pangan (food security), sustainable livelihood, strategi pengembangan sosial ekonomi masyarakat pesisir serta pendekatan pasar dan industri global,” jelasnya.

Karena itu, pada kesempatan yang sama KKP menyerahkan bantuan senilai total Rp54,3 miliar kepada masyarakat pesisir, di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bantuan tersebut diantaranya, Program PUGAR senilai Rp 9,3 miliar untuk 6 lokasi di NTB, 1 paket SPDN bagi nelayan senilai Rp900 juta, PUMP perikanan tangkap senilai Rp8,5 miliar untuk 85 KUB, Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) untuk 400 nelayan, PUMP Budidaya untuk 60 KUB senilai Rp3,9 miliar, PUMP Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikana (P2HP) untuk 36 KUB senilai Rp 1,8 miliar. lima paket pembangunanan gedung pusat lelang mutiara Indonesia senilai Rp 5 miliar. Bantuan tersebut merupakan komitmen KKP untuk mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sementara pada 2013, KKP akan terus melanjutkan program pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut akan ditempuh lewat tiga strategi pengembangan wilayah pesisir. Pertama program pemberdayaan masyarakat seperti, program PUGAR bagi 2.200 kelompok di 40 kab/kota, program pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT) di 60 desa pada 20 kab/kota,serta coastal community development project (FAO-IFAD) di 12 kab/kota. Kedua, yakni dengan mengembangkan sarana dan prasarana kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hal itu ditempuh dengan membangun 25 unit SPDN dan bantuan 300 unit sarana dan prasaran di 60 pulau-pulau kecil. Terakhir, dengan mengembangkan kawasan konservasi dan zonasi. Strategi tersebut ditempuh dengan melanjutkan pengelolaan kawasan konservasi perairan di 21 lokasi. Sementara, penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan dilaksanakan di 45 lokasi.Tercatat sampai 2012, terdapat 2 provinsi (DIY dan Jawa Timur) serta 6 kabupaten/kota yang telah membuat peraturan daerah terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.