Pembangunan PLTN Masih Dipertimbangkan

Rabu, 24/10/2012

NERACA

Jakarta - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan salah satu pilihan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Namun, permasalahan pembangunan PLTN masih menjadi perdebatan dibanyak kalangan. Wacana tersebut telah berubah tidak hanya menjadi masalah energi, tapi juga masalah sosial. Sementara, Pemerintah belum menentukan sikap berkaitan dengan kebijakan pasokan energi listrik dari PLTN.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi yang terus meningkat, khususnya untuk keperluan sektor industri, usaha, kebutuhan listrik perkotaan dan pengembangan wilayah seiring dengan pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan PLTN di Indonesia perlu dipertimbangkan menjadi pilihan. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) yang juga merupakan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Ir. Rinaldy Dalimi mengatakan, untuk pembangunan PLTN guna memenuhi kebutuhan industri harus dipersiapkan dari sekarang.

“Saya tidak menentang atau berantipati dengan PLTN, namun beberapa faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam membangun PLTN di Indonesia antara lain potensi energi Indonesia, kondisi geografis Indonesia, keekonomian PLTN, penguasaan teknologi, kebijakan energi nasional, keamanan masyarakat dan lingkungan strategis,” ujarnya usai diskusi Tata Kelola Infrastruktur Listrik, Selasa (23/10).

Menurut dia, memenuhi kebutuhan listrik sebagai komplementer, dapat dikembangkan pembangkit listrik tenaga dari energi baru terbarukan, seperti panas bumi, air dan matahari. Potensi energi nasional yang melimpah ruah memang tidak diragukan, terutama energi terbarukan yang sangat bervariatif. Namun, sejauh ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Peta Energi Terbarukan

Besaran energi terbarukan di Indonesia dipetakan sebagai berikut, tenaga air diperkirakan 75,67 Giga Watt (GW), panas bumi: 28,00 GW, Biomassa 49,81 GW, energi laut (Hydrokinetic Energi) 240,00 GW dan Matahari 1200,00 GW. Disamping itu, Indonesia juga dikenal sebagai penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia, dimana CPO dapat dijadikan sebagai biofuel.

Rinaldy mengatakan, dengan melimpahnya biofuel di Indonesia dapat menjadi sumber energi baru, maka dapat menggeser peran utama bahan bakar yang berasal dari fosil. "Kita ganti BBM dengan biofuel, begitu juga kalau kita tanam kelapa sawit, kelapa sawitnya dibuat biofuel, bisa digantikan, tapi lebih mahal. Tapi begitu 2030 harganya lebih murah dibanding minyak bumi. Tanpa disuruh industri itu akan berkembang," jelasnya.

Sebenarnya, potensi sumber daya energi baru yang berasal dari energi laut, biomassa dan surya sangat prospektif dan menjanjikan. Tetapi yang terjadi sebaliknya, krisis energi listrik semakin menghantui Indonesia. Krisis energi listrik yang terjadi bukan disebabkan Negara ini tidak mempunyai sumber daya energi primer, namun lebih disebabkan karena belum melakukan tata kelola energi yang tepat, baik dan benar untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut.

Studi Keekonomian

Apabila PLTN menjadi pilihan di tengah ancaman krisis energi, maka Pemerintah perlu memperhatikan studi keekonomian energi listrik yang dihasilkan oleh PLTN. Kebijakan Energi Nasional 2010-2050 yang dikeluarkan Kementerian ESDM maupun Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik sampai 2025 belum menyebutkan adanya rencana pembangunan PLTN.

Pembangunan PLTN merupakan pilihan, karena Indonesia mempunyai sumber energi lain yang lebih murah dan tidak beresiko tinggi dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia secara optimal. Dengan demikian, PLTN bukan menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia.

Pandangan serta pendapat yang menyarankan PLTN bukan dijadikan sebagai pilihan utama, bukan semata-mata menyiratkan penolakan pembangunan PLTN. Namun, dalam hal ini yang perlu menjadi penekanan bagaimana pemerintah dan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar sebagai bahan pertimbangan secara komprehensif untuk pengambilan keputusan tentang pembangunan PLTN.