NERACA

Pembentukan forum nasional TJSL diharapkan dapat melahirkan solusi bagi perkembangan ekonomi dan CSR Indonesia.

Menyusul keluarnya PP No. 47/2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, para pemangku kepentingan dalam CSR membentuk Forum Nasional Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang CSR, Siddharta Moersjid di sela-sela acara The Indonesian CSR Summit 2012 di Hotel Indonesia Kempinski, Senin 8 Oktober 2012 lalu. Dia mengatakan bahwa pembentukan forum nasional Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) bisa mendorong praktik CSR secara benar dan membawa kebaikan bagi semua pemangku kepentingan.

CSR sebagai kekuatan berkelanjutan ini bisa dijadikan sebagai obor bagi penjajakan berbagai bentuk Green economy. "Deklarasi penting untuk menyemangati semua pihak menerapkan Green economy," katanya.
Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi memaparkan, Green economy adalah pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya penyelarasan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakannya, Indonesia perlu menjajaki bentuk-bentuk Green economy yang tepat untuk aktivitas bisnis di berbagai sektor.

Dalam PP No. 47/2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa TJSL merupakan kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam (SDA) atau di bidang yang berkaitan dengan SDA. Kewajiban itu dituangkan dalam rencana kerja tahunan perusahaan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL serta dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Perusahaan yang memiliki kewajiban TJSL akan dikenakan sanksi bila tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi, sebaliknya, dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang bila telah berperan dan melaksanakan TJSL.