SBY: Pemotong Anggaran  Kejahatan Serius

 Jakarta-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku kesal karena masih adanya laporan pejabat negara yang “menyunat” anggaran. Bahkan penyunatan anggaran itu dinilai sebagai kejahatan. “Saya masih dengar informasi tentang kasus pemotongan anggaran oleh tangan-tangan gelap. Ini kejahatan yang serius,"  kata Presiden SBY saat membuka  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrembangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/4)

 Oleh karena itu, Presiden SBY, meminta laporan masyrakat terkait dengan penyelewenangan anggaran negara. Karena itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta lebih ketat mengawasi penggunaan anggaran negara tersebut. Sehingga bisa dipertanggunngjawabkan. "Saya menunggu laporan dan aduan bagi yang merasa dirugikan atau menjadi korban dari kejahatan pemotongan anggaran ini, sampaikan langsung ke kantor saya, tapi jangan fitnah, karena akan kita cek kebenarannya," ujar SBY.

 Lebih jauh Kepala Negara menginstruksikan agar anggaran negara dikelola secara tepat,  dan optimal. Maka aparat negara diminta menekan seminimal mungkin dan sekaligus mencegah terjadinya pemborosaan apalagi penyimpangan anggaran. Masalahnya pemerintah selalu meningkatkan penerimaan negara dan peningkatkan APBN dan APBD.  "Adalah merusak hati rakyat kalau anggaran itu tidak digunakan dengan baik dan disalahgunakan," jelasnya.

 Presiden berharap dirinya bisa mengurangi tanda tangan terhadap ijin pemeriksaan kepala daerah oleh aparat hukum. "Saya ingin betul kurangi tandatangan saya kepada pejabat jajaran pemerintah yang harus berhadapan dengan hukum karena terjadi pernyimpangan dari pengguanaan anggaran ini. Alangkah bahagia saya kalau tahun demi tahun jumlah itu menyusut dan tidak ada lagi," imbuhnya.

 Ditempat terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menargetkan defisit APBN pada 2011 kemungkinan akan direvisi lebih dari 1,8%. Namun deficit anggaran tersebut tetap diupayakan berada di bawah 2%. “Yang pasti revisinya akan lebih tinggi dari 1,8. Tapi tidak lebih dari dua persen," katanya.

Sementara untuk pengaruhnnya terhadap pertumbuhan ekonomi  dan target pertumbuhan ekonomi 6,4 persen tidak dapat diganggu  gugat. “Jadi pengaruhnya kecil, kecuali defisitnya mencapai delapan persen itu baru berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi, tetapi nanti utangnya tidak ketolongan,” imbuhnya.

Mantan Dekan FEUI ini menambahkan dalam penyusunan defisit itu yang dihitung bukan pengaruh dari pengeluaran saja tetapi juga penerimaan. “Jika penerimaan migas naik, pajak naik ikut meredam defisit, “ujarnya.

Ditegaskan Bambangm, pertumbuhan tidak akan berpenaruh jika defisit  tidak naik  menjadi 1 persen, kalau mencapai itu baru ada efeknya. “Kalau cuma 0,1 persen atau 0,2 persen efeknya hampir sama terhadap pertumbuhan targetnya enam persen ya hasilnya enam persen, tahun kemarin kita targetkan 1,8 persen tetapi realisasinya hanya 0,6 persen  tetapi pertumbuhan tidak turun, karena yang kita harus perhatikan penyebab defisitnya apa,” akunya.

Lebih jauh kata Bambang, meningkatkan defisit nanti lebih disebabkan oleh membengkaknya subsidi akbibat harga minyak international yang terus melonjak. Realisasi belanja subsidi sampai dengan Maret 2011 mencapai Rp32,4 triliun (17,3 persen terhadap APBN). Realisasi subsidi sampai dengan 31 Maret 2011 didominasi besarnya realisasi subsidi energi sebesar Rp24,8 triliun (18,1 persen terhadap APBN).  

 Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto Mengungkapkan ada 10 Kementerian/Lembaga (K/L) beranggaran terbesar sepanjang triwulan I-2011 hanya menyerap rata-rata sekitar 3,5%. Realisasi ini termasuk rendah padahal proses anggaran sudah berjalan 3 bulan. "Kami telah memanggil 10 kementerian yang terbesar, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan," katanya.

 Berdasar data Kemenkeu, lanjut Agus, kesepuluh kementerian ini mendapat belanja modal terbesar yaitu Rp 111,6 triliun atau 82% dari total anggaran belanja modal dalam APBN 2011 sebesar Rp 138 triliun. Kemudian 4 kementerian diantaranya sudah membelanjakan anggarannya melebihi 3,5%, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan dengan total Rp 3,9 triliun. "Selain yang 4 itu, belanja modalnya di bawah 3,5% bahkan masih ada yang di bawah 1%. Atas dasar itu, jika mereka lalai menyerap anggaran, maka dampaknya akan sangat signifikan," tegasnya. **cahyo