NERACA

Bandung – Menyusul rencana pemerintah DKI Jakarta yang berencana menerbitkan oblogasi daerah, rupanya menjadi insipirasi bagi pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Pasalnya, Pemda Jabar sedang mempersiakan penerbitan obligasi daerah yang rencananya diluncurkan pada tahun 2014.

Kepala Biro Administrasi Sekretaris Daerah (Setda) Jabar Taufik BS mengatakan, dengan penerbitan obligasi pemerintah Jabar menargetkan dana yang terhimpun sekitar Rp 5 triliun, “Penerbitan obligasi itu diharapkan mampu menghasilkan dana sekitar 75% atau sekitar Rp5 triliun dari APBD Jawa Barat yang nilainya saat ini mencapai Rp9 triliun, “katanya di Bandung, Senin (22/10).

Dia mengatakan, dana dari obligasi tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang menghasilkan pendapatan. Untuk penerbitan obligasi daerah, kata dia, memerlukan sejumlah syarat yang harus dipenuhi Pemprov Jabar seperti pemeriksaan laporan keungan oleh lembaga independen dalam tiga tahun kebelakang.

 "Pemeriksaan tersebut bisa melalui Kantor Akuntan Publik (KAP). Kemudian Pemprov Jabar juga harus mendapatkan penilaian terkait kondisi laju pertumbuhan ekonomi, penerimaan asli daerah serta posisi likuidasi keuangan," kata dia.

Menurutnya, penilaian itu dilakukan Bank Dunia melalui perusahaan pemeringkat terbesar di Indonesia yakni PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan rencananya pemeriksaan itu akan dilakukan pada pertengahan 2013, “Apabila Jabar mendapat rating AAA maka akan dianggap menarik oleh investor," ungkapnya

Dikatakannya, saat ini Pemprov Jabar telah membentuk tim khusus yang bertugas mempersiapkan peluncuran obligasi daerah itu dan tim yang dibentuk sejak 2011 ini memiliki tugas untuk mengelola utang Pemprov Jabar.

Kata Taufik, tim khusus tersebut bekerja di biro keuangan Pemprov Jabar. Nantinya, mereka akan bertugas mengurusi proyek-proyek menarik yang bisa didanai obligasi dan penerbitan obligasi daerah ini juga memerlukan kekuatan hukum melalui penerbitan peraturan gubernur.

Sejumlah pembangunan infrastruktur di Jabar, menurut dia, dapat dibiayai dari dana obligasi daerah diantaranya, pembangunan bandara internasional Jawa Barat Kertajati. Dimana proyek tersebut menjadi salah satu bidikan pendanaan dari obligasi daerah karena dinilai bisa menghasilkan pendapatan.

Belum Menarik

Sebelumnya, Direktur Utama Mandiri Investasi Abiprayadi Riyanto pernah mengatakan, tidak ada yang menarik satu pun bagi investor untuk membeli dari penerbitan obligasi pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, obligasi daerah dinilai belum menjual, “Sulit menyakinkan bagi investor untuk membeli obligasi daerah, apalagi untuk mendapatkan keuntungan ditengah banyak kelemahannya,”katanya.

Dia menambahkan, dalam penerbitan obligasi daerah harus ada yang bisa membuat daya pikat investor baik itu dari laporan keuangan, kinerja hingga jaminan risikonya. Kemudian dia menambahkan, seharusnya pemerintah daerah bisa mengoptimalkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam membiayai infrastruktur daerah ketimbang menerbitkan obligasi.

Hal senada pernah disampaikan ekonom Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa, penerbitan obligasi daerah belum mendesak. Alasannya, penyerapan dana APBD masih lambat. Bahkan menurutnya, pemda sebaiknya mempergunakan anggaran yang ada dan tidak perlu melepas obligasi.

Sementara ekonom Indef, Ahmad Erani Yustika menuturkan, agar obligasi daerah bisa diminati investor, maka harus memperhatikan portfolio daerah itu sendiri, stabilisasi perekonomiannya, terutama kemampuan daerah mengembalikan nilai investasi kepada investor, karena obligasi merupakan investasi jangka panjang.

Potensi gagal bayar, kata Erani lebih disebabkan belum memenuhi kriteria dan kesanggupan daerah itu sendiri. “Jadi semua aspek yang mengacu pada UU dan Peraturan Pemerintah (PP) tadi itu harus terpenuhi, agar jauh dari segala resiko yang memberikan efek rugi,”tandasnya.

Obligasi DKI

Rencana pemda menerbitkan obligasi juga dilakukan pemda DKI Jakarta. Kala itu, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan, obligasi daerah urgen untuk segera diterbitkan. Alasannya, saat ini infrastruktur Jakarta sangat mendesak untuk segera terealisasi. Bahkan dirinya optimis, dana yang dikucurkan melalui obligasi daerah bisa melonjak hingga Rp 50 triliun.

Dana tersebut dipastikan akan merekap investasi infrastruktur hingga 50%. “Nilainya itu Rp 1,7 triliyun. Nanti, bisa melesat Rp 50 triliyun dan itu bisa membackup (menutupi) pendanaan hingga 20%-50%,”kata Foke.

Dia menyakini, hasil penerbitan obligasi bisa membackup 20% hingga 50% dana investasi. Selain itu, obligasi daerah dapat meredam permasalahan kekurangan dana yang timbul jika APBN dan APBD tidak digelontorkan secara serentak. “Obligasi daerah itu satu dari sources of fund untuk realisasi infrastruktur. Belum lagi dana pusat dan dana daerah yang tidak kompak turunnya. Bisa jadi masalah utama. Obligasi daerah bisa jadi dana tambahan yang besarnya akan membantu secara signifikan,”jelasnya. (ant/bani)