NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) mengalami kendala dari segi penyerapan pasar. Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil KKP Sudirman Saad mengakui, produksi garam yang semakin meningkat tidak dibarengi dengan daya serap pasar yang efektif.

“Bisa dikatakan over suplay. Sehingga yang berlaku hukum pasar. Demand-nya meningkat, dan harganya turun. Garam saat ini belum menjadi komoditas strategis, sehingga belum ada badan penyangga untuk menstabilkan harga garam,” kata Sudirman di Jakarta, akhir pekan lalu.

Karena itulah, lanjut Sudirman, pemerintah akan terus mengantisipasi anjloknya harga garam di tingkat petani. Pertama, kata Sudirman, pemerintah akan mencoba menerapkan skema resi gudang, sementara yang kedua adalah buffer stok (stok penyangga).

“Ada upaya terobosan aktivitas supaya harga jangan sampai terlalu jatuh, agar petani bergairah. Yang kita lakukan mendorong para swasta. Setidaknya sekarang ada 7 perusahaan swasta importir, mereka harus membeli garam lokal. Mereka setuju mereka tahun ini akan membeli 900 ribu ton garam petani,” terangnya.

Mennurut dia, kalau komitmen pengusaha garam itu bisa diwujudkan, maka garam petani bisa diserap akhir tahun, selebihnya akan distok sampai 2013. KKP sendiri memperkirakan stok garam nasional mencapai 700.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan pada Januari-Juli 2013 sehingga tidak perlu lagi impor garam konsumsi pada 2013. Total produksi garam pada tahun ini bisa mencapai 2,1-2,2 juta ton, termasuk sisa garam impor sebanyak 100.000 ton.

Di tingkat petani, harga garam rakyat saat ini berada pada kisaran Rp 250 per kg hingga Rp 450 per kg. Padahal harga yang ditetapkan pemerintah Rp 750/Kg. Selain itu, pemerintah juga menyayangkan kualitas garam yang masih rendah. Dari jumlah produksi itu, hanya 30 persen yang masuk dalam kualitas KW1. Sisanya masih KW2, bahkan lebih rendah.

Sudirman mengatakan, pihaknya berharap agar harga garam tidak merugikan petani garam, sekaligus meningkatkan produksi garam. Itu sebabnya, dia akan menggunakan instrumen pemerintah berupa pemberian izin untuk menata sektor ini. “Sebagaimana di darat, setiap pemanfaatan tanah harus sesuai tata ruang. Kedua perizinan, sesuai dengan rencana tata ruangnya. Kedua pemanfaatan itu bisa memberi kontribusi penerimaan negara,” ujarnya.

Terkait dengan luasan konservasi kawasan laut, dia mengatakan, saat ini Indonesia suda punya 15,5 juta hektar. “Tetapi bukan hanya luasannya, tapi efektivifitasnya. Pelaksanaanya bagus, memberi kontribusi buat negara. Pulau-pulau kecil. Potensinya sangat besar. Sebagai contoh Pulau Nipah, ada investasi sampai Rp 2 triliun,” tandasnya.

Menjelaskan tentang program itu, Sudirman mengatakan, sejauh ini masih adal dualisme pengelolaan konservasi laut. Ada tugas pengelolaan di Kementerian Kehutanan dan sebagian besar di KKP. “Dan semoga dalam waktu dekat terjadi integrasi pengelolaan kawasan konservasi laut,” tambahnya.