Ambisi Industri ’Hijau’ Terjepit Pasokan Gas Seret

NERACA

Jakarta - Indonesia berambisi menekan emisi karbon hingga 26% pada 2025 nanti. Tentu ini bukan angka ajaib meski banyak kalangan menilai Indonesia membutuhkan keajaiban untuk mencapai target itu. Pasalnya, pengurangan emisi mensyaratkan pemangkasan penggunaan sumber energi pencemar seperti batubara dan minyak terutama jenis solar.

Tengok saja negara barat seperti Amerika Serikat yang dikenal sangat liat menurunkan emisi karbon. Protokol Tokyo yang diamini banyak negara pun disikapi negara berkuasa untuk dengan acuh tak acuh.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Dengan target pertumbuhan 2011 yang dipatok 6,5 % tentu membutuhkan pasokan energi untuk menggerakkan mesin-mesin industri dan juga meletupkan pembakaran di alat-alat transportasi penunjang distribusi produk industri dan pangan.

PLN sendiri menghitung, target pertumbuhan tersebut mesti ditopang pertumbuhan produksi setrum sebesar 9-10%. Hitungan sederhananya, target pertumbuhan dikalikan 1,5 jika ingin kegiatan ekonomi berjalan sesuai harapan. Sementara, rasio elektrifikasi masih mentok di angka 63,5% yang berarti sisanya merupakan representasi penduduk dan wilayah Indoneisa yang belum teraliri listrik. Sebagian besar di kawasan Indonesia Timur.

Nah, untuk mengejar produksi listrik, PLN lebih banyak tergantung pada pembangkit listrik tenaga uap yang digerakkan bahan bakar batubara dan pembangkit tenaga diesel bertenaga solar. Alasannya jelas, batubara terhitung murah selain Indonesia merupakan salah satu produsen utama dunia dengan produksi 36 juta ton pada 2010. Wajar, jika lantas kita gampang menemukan cerobong-cerobong PLTU di sepanjang pesisir utara Jawa, dari Banten dengan Suralaya, Indramayu, Rembang hingga Paiton. Meski kadang ombak tinggi, angkutan dari sumber batubara di Kalimantan cukup dengan tongkang.

Begitupun dengan solar, untuk melayani pelanggan dari masyarakat dan industri di kawasan pedalaman, PLN sendiri maupun menggandeng perusahaan swasta membangun pembangkit listik tenaga diesel skala kecil-menengah. Alih-alih menunggu kabel transmisi dari kota, pembangkit mini sudah mampu memutar roda ekonomi dan menggerakkan kegiatan masyarakat.

Perusahaan listrik pimpinan Dahlan Iskan tersebut sejatinya memiliki pula pembangkit yang lebih bersahabat dengan alam yaitu pembangkit tenaga gas seperti di Muara Karang, Jakarta. Awalnya, pembangkit ini menjadi salah satu mercusuar harapan pasokan energi yang lebih hijau. Sayang, pasokan gas seret sehingga PLN terpaksa menggunakan solar yang membuat pembangkit hanya mampu berkapasitas produksi 80% dibanding saat mendapat jatah gas. Bahkan harga solar pun tiga kali lipat daripada gas.

Sampai disini segera didapat gambaran bahwa proses menekan emisi hingga 26% sudah mendapati buah simalakama. Jika berkutat menunggu gas dan sekaligus mengurangi konsumsi batubara maka listrik untuk Jawa Bali saja bakal terganggu.

Satu logika sederhana pun segera hadir, bagaimana jika kepentingan domestik lebih diprioritaskan mendapat jatah gas. Hal ini berangkat dari banyaknya perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia dan harga gas di mulut sumur yang rendah, hanya US$ 2,26 sen per mmbtu. Jauh dibawah harga dunia yang naik turun hingga US$ 16 sen.

Produksi gas di Tanah Air selama ini dikuasai oleh 9 produsen yaitu Total E&P Indonesie, Conoco Phillips, Pertamina, Exxon Mobil, BP, VICO, Chevron dan Petrochina. Dengan mengkilatnya harga dunia, tentu mereka lebih memilih ekspor. Ini sederhananya. Meski ada hal lain yang membuat mereka mengapalkan gas ke luar negeri.

Studi dari ReforMiner Institute menyebut, ekspor dipengaruhi komitmen jangka panjang antara produsen dan pembeli, lokasi sumur gas biasanya di daerah pedalaman sehingga pipanisasi menjadi hambatan sedangkan opsi pengapalan lebih efisien. Ekspor melalui pengapalan LNG dan pipa mencapai 50,5% dari sekitar 250 juta MSCF. Sedangan konsumen lokal termasuk PLN hanya mendapat 16,9%, PGN 9,5% dan industri pupuk hanya mendapat jatah 7,8%. Inung

Related posts