Pembengkakan Subsidi BBM Diduga Akibat Pemerintah Salah urus

NERACA

Jakarta - Alokasi dana untuk subsidi energi membengkak menjadi Rp 305,9 triliun dari yang ditetapkan sebesar Rp 202,4 triliun dalam APBN-P 2012. Nilai pembengkakan ini sangat besar sekali. Sementara Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah juga telah menyepakati penambahan anggaran untuk BBM bersubsidi 2012 sebesar Rp 79,47 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi dan pertambangan umum pada 2012 ditargetkan Rp 388 triliun, setara dengan 28% dari total pendapatan negara. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp225 triliun digunakan untuk subsidi BBM dan listrik. Namun sayangnya, 77% dari subsidi ini ternyata tidak dinikmati oleh mereka yang berhak. Pembengkakan ini juga terjadi karena ditengarai akibat salah urus oleh pemerintah.

Menurut pengamat perminyakan Kurtubi, sebenarnya subsidi kepada masyarakat yang dianggarkan oleh negara tidak sebesar yang ada dalam APBN. “Pemerintah menganggarkan begitu besar dalam APBN. Tapi tata kelola penanganan migas masih amburadul. Makanya, jangan heran kalau subsidinya membengkak. Itu dikarenakan pemerintah tidak becus mengurus pengelolaan migas,” tegasnya.

Menurut Kurtubi, pengelolaan migas nasional tergolong terburuk di Asia. Kekhawatiran menyangkut pembengkakan subsidi membuat pemerintah seperti salah tingkah untuk memutuskan kebijakan antisipasi.

“Pemerintah tidak kunjung mengoreksi berbagai kebijakan energi yang salah dan bertentangan dengan konstitusi meski sudah diberi banyak masukan. Dalam urusan BBM ini, banyak kepentingan pribadi dan kelompok yang merugikan kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Bubarkan BP Migas

Salah satu yang menyebabkan negara menjadi rugi adalah tata kelola migas yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang dia nilai tidak layak mengelola minyak negara. Dilihat dari struktur BP Migas, tidak ada dalil yang membenarkan suatu organisasi yang mengelola potensi begitu besar tanpa ada jabatan komisaris. “Kalau tidak ada komisaris, siapa yang kelola urusan ini itu? Nggak ada yang kontrol. Maka, segera bubarkan BP Migas karena terbukti merugikan bangsa dan negara,” tuturnya.

Menurut dia, dalam 2 dekade mendatang, bangsa ini bisa melampaui kemakmuran Malaysia jika BP Migas dibubarkan dan pengelolaannya dikembalikan ke Pertamina.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta dalam pelaksanaan tender BBM bersubsidi 2013 yang dilakukan oleh BPH Migas harus dilakukan dengan transparan, akuntabel dan kompetitif. Tender BBM bersubsidi harus tetap dilaksanakan dan tidak boleh ditunda karena sesuai dengan regulasi yang berlaku dan terkait kebutuhan penting untuk 2013.

Rofi juga menekankan, pemerintah seharusnya memprioritaskan peluang tender tersebut kepada perusahaan nasional maupun swasta. Apabila tetap mengikutsertakan pihak swasta asing maka mereka harus mampu membangun infrastruktur pendukung dan beroperasi di daerah non Pertamina.

Vice President for Corporate Comunication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, tahun lalu jatah kuota BBM subsidi habis di tengah jalan, namun Pertamina diminta tetap mendistibusikannya. Akibatnya, pemerintah masih memiliki utang sebesar Rp7,92 triliun kepada Pertamina karena belum terbayarnya penambahan kuota BBM bersubsidi pada 2011.

Akhirnya, terjadilah pembengkakan kuota sebesar 1,76 juta kilo liter dari ketetapan APBN-P 40 juta kilo liter. “Artinya, perusahaan mengutangi pemerintah akibat kelebihan kuota sekitar 1,76 juta kilo liter BBM subsidi pada 2011. Utang itu belum dibayar karena pemerintah belum mendapatkan izin dari DPR. Jika sudah cair, uang ini nantinya akan dipergunakan Pertamina untuk biaya operasional.” ujarnya. novi/bari/mohar/ doko

BERITA TERKAIT

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…

RUU HPI Perlu Segera Disahkan - PERKUAT DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA

NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) perlu segera disahkan agar dapat memperkuat diplomasi ekonomi yang saat…

EKSPOR INDONESIA HANYA BERIKAN KONTRIBUSI 15% - BKPM: Majukan Ekonomi Bangun Investasi

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, satu-satunya yang bisa selamatkan ekonomi Indonesia adalah investasi. Sebab, jika hanya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BANYAK KONTROVERSI - Ombudsman Minta DPR Kembalikan Draf ke Pemerintah

Jakarta-Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab,…

Dianggap Sudah Maju, AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang

NERACA Jakarta-Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, karena negeri ini dianggap sebagai negara maju. Selain Indonesia, sejumlah…

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…