Kembangkan Migas, Industri Minta Insentif dan Tunggu Regulasi - IPA Akan Gelar Pameran dan Konvensi Migas 18-20 Mei 2011

NERACA

Jakarta – Produksi migas yang seret dan kurang santernya penemuan sumur serta lapangan baru mendorong pengembangan energi non konvensional seperti coal bed methane (CBM). Untuk itu, industri migas di Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Assocoation berharap pemerintah memberikan insentif untuk merangsang investasi.

"Kita akan kembangkan CBM di Indonesia, tapi kita minta peran penting pemerintah agar mau memberikan insentif terhadap investor," kata Presiden IPA, Ron Aston dalam jumpa pers menjelang Pameran dan Konvensi Industri Migas, di Jakarta, Rabu kemarin (27/4).

Dia juga menegaskan, posisi IPA tengah menunggu regulasi yang lebih jelas dan detil. Menurutnya, tren pengembangan energi nonkonvensional juga telah diikuti industri global. “Seluruh dunia juga memusatkan perhatian ke Indonesia karena potensinya besar,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, sejauh ini anggota IPA sendiri menaruh minat pada langkah ini. Apalagi, investor asing yang belum masuk ke Indonesia sudah banyak yang menunjukkan minatnya misalnya melalui skema kerja sama. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera memberikan kejelasan karena seperti industri migas umumnya, investasi yang dibutuhkan sangat besar dan melibatkan teknologi.

Ron Aston juga mengingatkan, salah satu upaya penting untuk menarik minat penanaman modal adalah dengan mempermudah permodalan. Pihaknya mengaku siap berdialog dengan pemerintah.

Terkait, pengembangan investasi migas di kawasan Indonesia timur, IPA berkomitmen membantu pemerintah mencarikan investor migas (minyak dan gas), untuk mengembangkan kawasan Indonesia Timur. "Kita siap promosikan Indonesia Timur, khususnya daerah-daerah terpencil, yang belum pernah tersentuh investasi oleh pihak asing," ungkapnya.

Salah satu paparan yang IPA sampaikan kepada calon investor adalah karakteristik migas di kawasan itu yang membutuhkan investasi yang sangat besar karena kondisi geografis, risiko investasi yang tinggi dan penggunaan teknologi mutakhir. "Indonesia Timur potensinya sangat besar, namun begitu investasinya dan risikonya pun juga besar pula," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Vice President IPA, Sammy Hamzah mengatakan, investasi di Indonesia timur nilainya bisa 10 kali lipat dibandingkan investasi di pulau Jawa atau Sumatera.

Pameran

Acara Konvensi dan Pameran Industri Migas sendiri merupakan penyelenggaraan tahunan dari IPA dan tahun tahun ini merupakan gelaran ke-35. Menurut Ketua Panitia Vincent Soetedja, pameran akan diselenggatakan di Jakarta Convention Centre (JCC) 18-20 Mei 2011.

Rencananya, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akan membuka acara yang bertema Indonesia Energy: Growth, Security, and Sustainability, itu. Menurut Vincent, tema ini sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini, dimana Indonesia membutuhkan ketahanan energi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%.

“Konvensi akan terdiri dari empat sesi diskusi paripurna yang menghadirkan pejabat pemerintah, para eksekutif senior industri minyak dan gas, konsultan dan para ahli yang akan berbagi pandangan serta berdiskusi mengenai tantangan terkini yang dihadapi industri minyak dan gas,” paparnya.

Vincent mengatakan tahun ini area pameran menempati lebih dari 4.000 meter persegi yang diperuntukkan untuk 4.000 pengunjung dan lebih dari 150 perusahaan yang diperkirakan akan hadir. "Tahun lalu, kegiatan tahunan IPA ini diikuti oleh 100 perusahaan dan 3.300 pengunjung, serta menempati area seluas 3.100 meter persegi," jelasnya.

Ron Aston menambahkan, salah satu perbedaan dibanding tahun lalu adalah penyelenggaraan Energy Edutainment Corner. Konsep acara ini adalah untuk menarik kalangan non industri terutama pelajar dan mahasiswa serta media agar dapat memahami perkembangan dan kegiatan industri minyak dan gas Indonesia.

Sementara, Sammy Hamzah mengatakan, hasil diskusi dan pemikiran IPA akan disampaikan kepada pemerintah terutama kementerian dan lembaga pemerintah terkait sektor migas. “Ini sekaligus menjadi masukan agar dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menyusun dan menerapkan kebijakan,” katanya.

Related posts