Penyerapan Anggaran Rendah, Cermin Kinerja PNS Lamban

NERACA

Jakarta - Kata "prihatin" sering dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tatkala menemui suatu masalah, salah satunya penyerapan anggaran yang masih rendah. “Penyerapan anggaran di pemerintah daerah hampir tidak bergerak. Ini jelas membuat saya prihatin. Saya ingin jajaran pemerintah pusat dan daerah miliki tekad yang sama untuk betul-betul mengimplementasikan anggaran jadi baik,” keluh SBY, beberapa waktu lalu.

Namun kenyataannya, instruksi dan rasa prihatin SBY atas anak buahnya hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Lihat saja, hingga awal Oktober realisasi belanja modal hanya mencapai Rp65,9 triliun atau 39% dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp168,7 triliun. Rendahnya penyerapan belanja modal turut diikuti dengan belanja lainnya, yaitu belanja barang yang hanya mencapai Rp76,3 triliun atau 40,9% dari pagu Rp186,6 triliun.

Kemudian, belanja pegawai yang hanya mencapai Rp125,2 triliun atau 59,3% dari pagu Rp212,3 triliun. Padahal, hingga awal Oktober, realisasi pendapatan negara telah mencapai 67,2% atau Rp912,7 triliun dari target anggaran sebesar Rp1.358,2 triliun. Waktu pun hanya tersisa dua bulan, pasalnya pada 15 Desember nanti pemerintah diminta untuk tidak berbelanja sehingga harus mempersiapkan untuk laporan keuangan.

Menurut Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI, Eugenia Mardanugraha, waktu dua bulan bukanlah waktu yang panjang untuk menghabiskan uang ratusan triliun, terlebih pemerintah telah mempunyai beberapa program yang belum terlaksana.

“Sayangnya, sebagian besar APBN hanya digunakan untuk birokrasi saja, makanya jangan heran ketika mendekati akhir tahun, hotel-hotel di Jakarta akan terpenuhi karena beberapa atau bahkan semua Kementerian/Lembaga (K/L) berlomba-lomba mengadakan acara seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pegawai negeri sipilnya padahal hanya untuk menghabiskan anggaran yang tidak berkualitas,” kata dia kepada Neraca, Rabu (17/10).

Kepemimpinan, lanjut Eugenia, tentunya tidak akan berjalan tanpa adanya anggota atau anak buah. Di dalam bernegara , presiden mempunyai pembantu dalam hal ini para menteri. Belakangan kita bisa lihat, menteri-menteri yang berkaitan dengan perekonomian yang dipimpin Hatta Rajasa.

Ekonomi Indonesia memang dinilai cukup kuat ditengah krisis yang melanda Eropa, tetapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,4% hanyalah sebuah teoritis semata. Pasalnya, yang menikmati pertumbuhan hanyalah pemerintah, masyarakat tidak menikmati apa yang terkandung dalam kata pertumbuhan ekonomi 6,4%.

Penyerapan anggaran yang tidak maksimal, tingkah laku para menteri yang sibuk dengan pencitraan bahkan usulan presiden untuk menaikkan harga BBM mendapatkan bogem mentah dari DPR, karena DPR tidak menyetujui usulan tersebut. SBY beralasan dengan menaikkan harga BBM adalah keputusan terbaik pemerintah demi menyehatkan APBN.

Anggaran Menumpuk

Memang, sepertinya usulan dan instruksi presiden kepada kedua lembaga yaitu legislatif dan eksekutif tidak pernah digubris. Sementara ekonom Indef, Enny Sri Hartati memaparkan, bahwa selama ini penyerapan anggaran pemerintah setiap tahunnya di bawah 90% terlebih setiap APBN selalu disertakan adanya defisit anggaran.

Dia mengatakan, defisit RAPBN 2013 sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6% dari produk domestik bruto (PDB) dipenuhi dari permintaan utang luar negeri, di mana penyerapan utang tidak maksimal. “Sampai akhir tahun yang terserap itu hanya selalu di bawah 90%. Kalau memang begitu untuk apa kita berutang,” kata Enny.

Alasan yang kedua, lanjut Enny, sisa anggaran tahunan pemerintah setiap tahun meningkatnya sangat signifikan menyebabkan anggaran tahunan menumpuk. “Kalau anggaran tahunan menumpuk untuk apa buat anggaran defisit,” ujar Enny. Pemerintah seharusnya menyusun program prioritas dengan perencanaan yang matang dan komprehensif.

“Nantinya benar-benar dilaksanakan sesuai on schedule dengan output dan outcome yang jelas dan terukur. Kalau memang itu anggarannnya memang kurang barulah itu yang akan diambilkan dari hutang berdampak defisit anggaran tetapi kalau sistem perencanaannya selama ini, di mana 2-3 bulan sudah APBN-P lagi atau sudah direvisi lagi, artinya perencanaannya itu amburadul,” pungkasnya. bari/ardi

BERITA TERKAIT

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun - Dukung Industri 4.0

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019 NERACA Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

SETELAH TERTUNDA SEJAK MARET 2018 - Peluncuran OSS Tunggu Putusan Presiden

Jakarta- Setelah tertunda pelaksanaannya sejak Maret hingga kini, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rencana peluncuran sistem perizinan terpadu secara…

PENGUSAHA KHAWATIR PERLAMBATAN EKONOMI - IMF: Perang Dagang AS-China Tingkatkan Risiko

Jakarta-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) mengingatkan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan perang dagang dengan China dapat meningkatkan…

BANK DUNIA TURUNKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2018 - Kebijakan “Pre-Emptive” Redam Gejolak Pasar

Jakarta-Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, kebijakan pre-emptive (menyerang) dengan menaikkan tingkat suku bunga mendahului The Fed ternyata cukup efektif dalam…