NERACA

Distribusi bahan bakar minyak (BBM) ternyata bisa memberikan revenue yang besar  bagi perusahaan  yang menjalani bidang usaha itu.

Lihat saja PT AKR Corporindo Tbk yang sukses mencatatkan kenaikan laba bersih sebanyak 23% menjadi Rp 297,6 miliar pada Semester I – 2012, dibandingkan dengan periode yang sama 2011 sebesar Rp 241,4 miliar. Kinerja keuangan emiten berkode AKRA ini sebagian besar disumbangkan oleh bisnis distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Direktur AKRA, V Suresh menyebutkan, peningkatan laba bersih itu didorong oleh penjualan perseroan yang meningkat 18% pada Semester I – 2012 menjadi Rp 10,715 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, AKRA hanya berhasil mencatatkan penjualan sebesar Rp 9,061 triliun.

Dari sana AKRA memperoleh laba kotor sebesar Rp 622 miliar, tumbuh 33% dibandingkan dengan  laba kotor Semester I – 2011 sebesar Rp 467 miliar. Laba usaha AKRA pun meningkat 37,6% menjadi Rp 391,6 miliar di Semester I – 2012, dari sebelumnya Rp 284,6 miliar pada Semester I – 2011.

“Distribusi BBM memberikan kontribusi 79% terhadap pendapatan konsolidasi perseroan, sementara distribusi produk kimia memberikan kontribusi 14% terhadap total pendapatan selama enam bulan pertama 2012,” tandas Suresh akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, AKRA merupakan salah satu distributor BBM bersubsidi, yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menjadi pendamping PT Pertamina (Persero). Selain itu, perusahaan ini juga merupakan distributor produk-produk kimia, dan sedang memulai bisnis di sektor batubara.

Awasi Ketat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta pihak Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi.

Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata di Kendari, Jumat, mengatakan, pengawasan harus diintesifkan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar petugasnya tidak melayani pembeli yang bukan peruntukannya.

“Perlu diperketat lagi proses pengawasan penyaluran. Bersama komponen agar berpartisipasi,” katanya.

Ia mengatakan, langkah itu untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi yang belakangan ditenggarai bocor akibat maraknya penjualan tidak sesuai dengan peruntukan.

“Pertamina harus bisa memastikan bahwa SPBU benar-benar menjual BBM bersubsidi kepada konsumen yang sesuai peruntukan,” katanya.

Jika BBM langka, khususnya BBM jenis solar, katanya, akan berdampak kepada jalur distribusi barang terhambat yang berakibat terjadinya gejolak kenaikan harga.

“Kalau hal itu yang terjadi maka akan memicu terjadinya inflasi. Hal itulah yang harus kita cegah atau kendalikan sehingga diharapkan Pertamina agar benar-benar mengawasi pada tingkatan SPBU,” katanya.

Sales Refresentative Pertamina Wilayah Sultra Wahyudi mengatakan, selama ini pihaknya selalu intensif melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM hingga SPBU.

“Kami juga mengharapkan dukungan semua pihak terkait untuk melakukan pengawasan bersama karena Pertamina memiliki keterbatasan personel untuk menjangkau seluruh SPBU yang ada,” katanya. (agus/dbs)