Birokrasi DKI Mulai Dipangkas

Kamis, 18/10/2012

Belum seminggu menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mulai terlihat siap memangkas alur birokrasi yang selama ini mungkin menyatu dengan aparat Pemprov DKI yang dikenal dengan istilah “jika bisa dipersulit, kenapa tidak” terutama terkait dengan perizinan. Karena Jakarta sekarang dikenal sebagai barometer rumitnya birokrasi di Indonesia, dan dikeluhkan banyak pengusaha.

Gaya kepemimpinan Jokowi tentu akan sangat kontras dengan pejabat sebelumnya Fauzi Bowo. Ini terlihat kondisi riil di lapangan satu hari setelah pelantikan, Jokowi terjun langsung ke perkampungan kumuh di Jakarta Timur.

Pada kesempatan itu, Gubernur DKI meminta para pemangku jabatan kepala dinas lebih sering turun ke lapangan supaya bisa memahami permasalahan ibu kota dan merumuskan solusi yang tepat. Para kepala dinas, menurut dia, harus mendengarkan keluhan masyarakat untuk mengetahui banyak persoalan yang dihadapi warga.

"Daripada hanya duduk di dalam ruangan kantor, lebih baik sering-sering turun ke lapangan. Bahkan kalau perlu hal ini dilakukan setiap hari," ujar Jokowi, kepada pers, Rabu (17/10).

Tidak hanya itu. Jokowi juga menilai protokoler di Balai Kota saat ini terlalu ketat dan berlebihan, sehingga dia berniat untuk membenahinya. Dia menginginkan protokoler yang sederhana dan efisien, tidak perlu terlalu banyak staf, yang penting aman dan bisa bergerak dengan leluasa. Jokowi merasa lebih happy tanpa iringan voorijder dalam aktivitasnya sehari-hari sebagai gubernur, terlebih ketika mengunjungi kampung-kampung kumuh di Jakarta.

Ada kesan selama ini model birokrasi Pemprov DKI Jakarta yang berkembang hingga saat ini adalah sistem kerajaan. Dimana “Titah” pemimpin adalah raja, masyarakat Jakarta sebagai adalah abdi. Konsep itu mengandung filosofi the king can do no wrong sehingga tidak bisa dikritik. Jadi berbahaya jika sistem nilai itu terus dipertahankan di Ibukota negara ini.

Saat ini sudah bukan zamannya lagi budaya birokrasi model kerajaan itu. Karena sistem birokrasi tersebut semakin memperburuk manajemen pemerintahan daerah yang modern dan demokratis. Kultur kerja keras yang profesional, efisien, dan terukur menjadi pedoman utama Jokowi mengelola Jakarta ke depan. Artinya, tidak ada lagi bawahan yang melaporkan hasil kinerjanya bersifat “asal jadi” dan “asal bapak senang (ABS)” secara berjenjang ke level yang lebih tinggi.

Hasil survei Bank Dunia menyebutkan proses perizinan di Indonesia tergolong sangat lama sehingga membutuhkan biaya tinggi. Di Indonesia termasuk Jakarta, proses perizinan usaha memerlukan waktu minimal 31 hari. Sementara, di Malaysia hanya butuh waktu 6 hari.

Rumitnya mengurus perizinan di Jakarta setidaknya jadi penghambat persaingan dengan kota besar lainnya di luar negeri. Ini tentu mengurangi minat pengusaha enggan melakukan ekspansi di negeri sendiri. Jadi Jokowi diharapkan perlahan bisa mengurai kemacetan agar pengusaha lebih produktif.

Berdasarkan data sebelum terjadinya reformasi birokrasi, kelembagaan dalam tubuh Pemprov DKI terdiri dari 382 unit, 17 badan, 26 dinas, dan 11 biro. Setelah dilakukan reformasi birokrasi pada 2008, struktur kelembagaan Pemprov DKI menjadi 358 unit, 10 badan, 20 dinas, dan 10 biro.Namun kondisi ini belum menggambarkan birokrasi yang “ramping”, sehingga masih banyak alur penyelesaian proses yang memakan waktu yang masih panjang. Ini tugas gubernur baru untuk memangkas lagi birokrasi dalam waktu dekat ini. Semoga!