Industri Akui Terbebani Berbagai Tekanan

Desak Penundaan Kenaikan TTL 2013

Kamis, 18/10/2012

NERACA

Jakarta - Para pelaku industri nasional mengaku selama ini terbebani berbagai tekanan yang menyulitkan bisnis mereka sehingga mendesak pemerintah untuk menunda kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) 2013 sebesar 15%. Kenaikan ini mereka nilai akan makin melemahkan daya saing produk dalam negeri dan membuka peluang membanjirnya produk impor.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Franky Sibarani mengatakan, sepanjang tahun ini industri makanan dan minuman (mamin) banyak mengalami tekanan akibat naiknya harga bahan baku, mulai dari gandum, kedelai, dan gula, serta UMR yang naik lebih dari 20%-26% di Banten, Jawa Barat.

Selain itu, kenaikan harga gas industri sebesar 35% per September 2012 dan naik lagi 15% per 1 April 2013 membuat industri mamin semakin terpuruk. "Selama ini, masalah yang memberatkan industri mamin seperti bunga bank yang tinggi terutama untuk UMKM, biaya logistik yang mahal, pungli-pungli, dan infrastruktur yang buruk menghambat pertumbuhan industri mamin,” kata dia seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu (17/10).

Menurut dia, jika jadi dinaikkan per 1 Januari 2013, kenaikan TTL dan tantangan-tantangan itu berpotensi menaikkan harga produk sebesar 5%-10%. Sementara itu,Ketua Umum Asosiasi Pemilik Merek Lokal Indonesia (AMIN) Putri K Wardani mengatakan bahwa organisasinya yang menangani berbagai macam Industri seperti elektronik, kosmetika, makanan dan minuman, sepatu dan jamu menolak rencana kenaikan TTL karena membuat biaya produksi industri kosmetika dan jamu meningkat 14,75%.

Pemerintah, menurut Putri, lebih baik menghapus subsidi pelanggan PLN 450 dan 900 KwH yang mencapai 40 juta konsumen. "Jika subsidi atas pelanggan rumah tangga dicabut, (itu hanya) menaikkan beban biaya sekitar Rp4.000 sampai dengan Rp5.000 per bulan. Hal ini lebih murah daripada biaya belanja pulsa (mereka) yang mencapai Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 per bulan," paparnya.

Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Industry Associations (IISIA) Edward Pinem menambahkan, biaya listrik terhadap produksi baja sekitar 15% hingga 20%. Hal ini membuat daya saing produksi dalam negeri sangat lemah.

"Kenaikan TTL merugikan industri dalam negeri, hal ini harus segera disikapi oleh pemerintah," tandasnya. Sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menolak TTL karena dikhawatirkan akan terus mengurangi daya saing produk mereka. Pasalnya komposisi listrik merupakan salah satu hal yang penting dalam proses produksi industri tekstil.

Bagi industri tekstil, biaya listrik memiliki kontribusi yang sangat besar dalam struktur biaya produksi. Ketua API Ade Sudrajat memaparkan, pada industri pembuatan serat, biaya energi listrik memegang peranan 25% dari keseluruhan biaya produksi. Biaya listrik di industri pemintalan mencapai 18,5% dari keseluruhan biaya produksi, sedangkan bagi pertenunan sebesar 14,4%,” papar Ade di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ade menyebut penggunaan listrik di industri garmen memiliki porsi 1,3% dari struktur biaya produksi. Karena listrik banyak digunakan di sektor hulu, maka kenaikan tarif listrik akan mengakibatkan multiplier effect terhadap kenaikan harga jual produk jadi di industri hilir. [doko]