Bappenas Minta Pemda Hemat Anggaran

 Jakarta—Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) / Perencana Pembangunan Nasional (PPN) meminta daerah otonom bisa mengoptimalkan serta melakukan efisiensi anggaran di semua sektor. Alasannya efektifitas dan penghematan tersebut untuk kemajuan daerah tersebut. “Efisiensi dana APBN daerah harus ditekankan dengan benar karena  pemakaian dana tersebut untuk kepentingan daerah itu sendiri,” kata Kepala Bappenas/PPN, Armida Salsiah Alisjahbana dalam sambutanya  saat menghadiri penutupan pra-musrenbang di Hotel Bidakara, Rabu 27/4. 

 Lebih jauh kata Armida, Bappenas menyarankan agar system pilkada disempurnakan. Sehingga tak memakan biaya mahal. Karena pilkada dinilai membebani APBD.  “Perlu adanya menyempurnakan sistem pemilihan umum kepala daerah yang selama ini tidak efisien karena mahalnya biaya penyelenggaraan yang membebani APBD,” tambahnya.

 Menurut Guru Besar Universitas Padjajaran ini, system pilkada yang sekarang ini juga memiliki kelemahan dan rawan penyalahgunaan. “Sangat rawan penyalahgunaan wewenang oleh calon pejabat terkini serta munculnya kepemimpinan pemerintah daerah yang kurang efektif,”tegasnya

 Penyelenggaraan otonomi daerah ini dapat berhasil apabila didukung dari semua pihak yang terkait baik dari pemerintah pusat dan pemda setempat. Maka diperlukan kerjasama yang sinergis. “Saya berharap ada kerjasama yang dinamis setelah diberlakukannya desentralisasi dan otonomi. Pemda perlu memahami tentang PP Nomor 38/2007 tentang, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah,” terangnya.

 Perkembangan jumlah daerah otonom dalam sepuluh tahun terakhir ini bertumbuh dengan pesat dengan penambahan sebanyak 205 daerah otonom baru yang terdiri atas tujuh provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. “Meningkatnya jumlah daerah otonom, menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan politik desentralisasi,” ungkapnya.

 Namun, kata Armida, pemekaran daerah tersebut sudah selayaknya dibarengi dengan kesejahteraan rakyat. “Pertumbuhan jumlah tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah,” tandasnya.

 Diakui Armida, tingkat efektifitas sudah terlihat jelas. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan sarana dan prasarana umum ditingkat daerah. “Memang belum maksimal, tetapi untuk saat ini sudah cukup memuaskan, misalnya pembangunan jalan raya dan sarana umum sudah bisa dirasakan para warga desa dan mereka juga menanggapinya dengan antusias,” pungkasnya. **iwan