Indonesia Sudah Sejak 2001 Liberalisasi Distribusi BBM - BPH Migas:

Kontroversi mengenai liberalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) seperti gayung bersambut. BPH Migas pun menjawab pernyataan tidak setuju dari Hiswana Migas.

NERACA

BPH Migas berpendapat bahwa sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sejak saat itu Indonesia telah membuka pasar penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia bagi perusahaan asing.

"Liberalisasi SPBU? Kita sudah lama liberalisasi pasar SPBU. tidak hanya di Jawa-Bali saja, tetapi seluruh Indonesia," kata Ketua Komite Bidang Infrastruktur Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ibrahim Hasyim, Jumat (12/10).

Menurut Ibrahim, saat ini sudah banyak SPBU-SPBU dari perusahaan Migas Hilir Asing seperti Shell, Petronas, Total dan lainnya bermunculan di mana-mana khususnya di Pulau Jawa.

"Karena kita liberalisasi pasar SPBU, makanya banyak SPBU asing seperti Shell, Pertronas, Total dan lainnya hadir di Indonesia," kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim, mengenai rencana pemerintah akan membuka pasar (liberalisasi) SPBU penyalur BBM berubsidi/PSO di Jawa dan Bali pada 2013, sampai saat ini Pemerintah bersama BPH Migas belum membahasnya.

"Kalau liberalisasi pasar SPBU BBM Subsidi di Jawa dan Bali kita belum pernah membahasnya, tetapi kalau liberalisasi SPBU Non Subsidi kita sudah jauh hari buka pasar itu," ujarnya.

Menurut Ibrahim, pada 2012 Pemerintah memberikan kuota sebesar 0,5% dari kuota BBM subsidi yang diberikan sebesar 40 juta KL kepada beberapa perusahaan SPBU asing seperti PT Petronas Niaga Indonesia, PT Surya Parna Niaga dan PT Aneka Kimia Raya Corporindo (AKR) untuk bersama-sama PT Pertamina menyalurkan BBM Subsidi.

"Tapi tujuannya hanya untuk menambal bolong-bolong, dimana Pertamina belum sampai ke daerah tersebut, dimana infrastrukturnya belum terbangun, disanalah badan penyalur selain Pertamina diberi BBM Subsidi, tetapi jumlahnya sendiri tidak banyak," tandasnya.

Sebelumnya Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menolak rencana pembukaan pasar (liberalisasi) distribusi BBM PSO (subsidi) di Jawa dan Bali mulai 2013. Hal ini merespons rencana pemerintah melalui BPH Migas membuka kesempatan distribusi BBM subsidi secara luas di luar SPBU Pertamina.

Selama ini pendistrubusian BBM subsidi di Jawa dan Bali termasuk seluruh Indonesia dilakukan oleh Pertamina. BUMN Migas ini pada tahun 2012 mendapat mitra swasta yaitu PT AKR Corporindo Tbk, PT Petronas Niaga Indonesia dan PT Surya Parna Niaga dalam menyalurkan BBM subsidi namun hanya di luar Jawa dan Bali, bukan di Jawa maupun Bali.

"Kami selaku Ketua Umum Hiswana Migas menyatakan keberatan dan menolak rencana tersebut," kata Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/10)

Hiswana Migas telah melayangkan surat keberatan kepada Menteri ESDM Jero Wacik, dalam suratnya bernomor 660/DPP/HM-ESDM/X/2012 per tanggal 3 Oktober 2012, disebutkan beberapa alasan penolakan Hiswana Migas.

Komentar DPR

Masalah mengenai rencana terlibatnya asing dalam distribusi BBM bersubsidi masih menjadi pro-kontra, anggota DPR pun ikut berkomentar.

Menurut Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar tender Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus selektif dan berpihak kepada kepentingan nasional.

“BPH Migas dalam pelaksanaannya perlu menetapkan ketentuan atau standar operation procedure (SOP), transparan, accountable dan kompetitif,” katanya di Jakarta.

“Tender BBM bersubsidi harus tetap dilaksanakan dan tidak boleh ditunda, karena sesuai dengan regulasi yang berlaku dan terkait kebutuhan penting pada 2013. Namun proses tender yang dilakukan harus transparan, kompetitif dan terjamin akuntabilitasnya," ujar Rofi.

Dia mengharapkan pemerintah memprioritaskan peluang tender tersebut bagi perusahaan nasional baik BUMN maupun swasta. Jika perusahaan asing kualitasnya sama bahkan tidak lebih baik dibandingkan dengan BUMN atau swasta nasional buat apa diikutsertakan dalam tender.

”Distribusi BBM bersubsidi menyangkut sensitivitas kita terhadap kepentingan publik, bukan sekadar perhitungan teknis semata," ujar Rofi.

Menurut dia, pendistribusian BBM subsidi melalui mekanisme tender lebih baik dibandingkan dengan melalui penunjukan langsung. Karena hal itu akan mendorong peningkatan kualitas, transparansi, mengembangkan infrastruktur pendukung dan membangun iklim investasi migas yang kompetitif.

Tender penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi untuk 2013. Sedikitnya ada empat perusahaan yang berminat yakni PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR), dan PT Surya Parna Niaga (SPN).

Alokasi volume tender yang akan diberikan ke perusahaan non-Pertamina mencapai 2,4% dari alokasi BBM subsidi tahun 2013 sebanyak 46 juta kiloliter atau sekitar 1,1 juta kilo liter. Jumlah tersebut meningkat hingga 700% dibandingkan alokasi tahun 2012 yang 0,4% dari 40 juta kiloliter atau 160.000 kilo liter. (agus/dbs)

Related posts