Pemerintah kini tengah berancang-ancang untuk meliberalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan mengizinkan perusahaan asing masuk dalam  jalur distribusi terutama di Jawa-Bali. Rencana pemerintah itu ditentang oleh Ketua  Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi.

 NERACA

 Eri mengatakan apabila asing dibiarkan masuk ke pasar  distribusi BBM di dalam negeri maka akan menghancurkan  pengusaha kecil menengah yang menjadi anggotanya.

”Kalau mereka dibiarkan masuk, maka  pengusaha  nasional pasti tidak akan bisa bersaing, dan menjadi babak belur,” katanya.

Menurut dia, pertarungan akan menjadi tidak fair,  karena kondisi yang tidak seimbang.

”Kalau diibaratkan pertandingan bola, maka seperti Persija melawan  Manchester United,” katanya.

Eri mengatakan pengusaha lokal pasti akan babak belur menghadapi mereka.

Oleh karena itu, katanya, pengusaha lokal  harus dilindungi agar bisa  memperkuat perekonomian nasional.

Menurut dia, sesuai dengan undang-undang dasar,  yang menyangkut hajat hidup orang banyak  harus dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Sebagai  anggota Hiswana Migas, pengusaha kecil menengah yang bergabung di dalamnya juga harus disejahterakan.

 Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, peluang SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) asing ùntuk ikut mendistribusikan BBM bersubsidi di Indonesia sangat dimungkinkan karena "didukung" oleh UU No 22/Tahun 2001 tentang Migas).

 "Untuk menghapus peluang tersebut jawabannya hanya satu "revisi" atau 'batalkan" UU No 22/2001 dan susun UU Migas baru yang murni berpihak kepada kepentingan dan kedaulatan energi nasional yang terlepas dari kendali pihak asing," katanya.

 Dia juga mengimbau para pemimpin bangsa ini untuk tidak alergi dengan sikap anak bangsa yang mendukung kedaulatan energi dalam negeri harus berada penuh di tangan bangsa sendiri.

"Pada prinsipnya kita ini tidak alergi dengan asing, contohnya keberadaan industri otomotif di dalam negeri. Namun ketika menyangkut hajat hidup orang banyak seperti migas yang merupakan produk kebutuhan pokok dan tidak tergantikan, maka ini tidak bisa jatuh ke tangan asing," tandasnya.

Menurut Sofyano, pemerintah dan elit politik harusnya sadar bahwa sektor hilir migas nasional tidak boleh dipercayakan kepada pihak asing. "Sektor hilir migas nasional harus berada di dalam genggaman kedaulatan anak bangsa, dan ini harus menjadi harga mati," tegasnya.

"Mempercayakan dan memberi kesempatan sekecil apapun kepada pihak asing untuk mendistribusikan BBM atau gas bersubsidi, dapat dimaknai sebagai sikap yang mengkhianati "kemerdekaan" bangsa ini," tambahnya.

Menurut dia,  apabila distribusi barang subsidi itu diserahkan kepada asing sangat tidak bisa diterima secara akal sehat.

Oleh karena itu, dia setuju apabila UU Migas itu dicabut dalam arti dibatalkan, dan diganti dengan undang-undang baru yang  memperhatikan kepentingan perekonomian nasional.

Sofyano setuju bahwa sekarang adalah era pasar bebas, namun tidak berarti bahwa dalam  era itu  bisa dibuka semuanya untuk kepentingan asing.

”Kalau dibuka semua seperti itu namanya kebablasan,” katanya.

Menurut Sofyano, apabila penyaluran BBM yang termasuk public service obligation (PSO)  itu dilakukan asing, dan kemudian terjadi pemogokan atau sebab lainnya, maka akan secara langsung berdampak terhadap perekonomian nasional.

”Ekonomi nasional bisa lumpuh,” katanya.

Menurut Sofyano, apabila pengadaan barang dan jasa yang strategis seperti itu diserahkan kepada asing, lama-lama pengadaan KTP juga diserahkan kepada asing.

 Sofyano menegaskan, adanya pernyataan yang akan memberi kesempatan kepada SPBU asing untuk turut mendistribusikan BBM bersubsidi  harus segera diklarifikasi oleh Pemerintah sebelum mendapat reaksi dari prakyat.

"Sebaiknya BPH Migas segera mengklarifikasi pernyataannya. Jangan tunggu sampai ada reaksi dari rakyat baru mau beraksi," tuturnya.

Klarifikasi BPH Migas

Sebelumnya, Ketua  Hiswana Migas Eri Purnomohadi mengklaim 4 Ketua Komite BPH Migas mengungkapkan akan meliberalisasi bisnis distribusi SPBU di Jawa-Bali pada 2013.

"Benar, soal liberalisasi itu sudah diungkapkan 4 Ketua Komite BPH Migas karena mereka pernah meminta pendapat saya terkait hal tersebut yang akan direalisasikan  tahun depan," ungkap Eri.

Menurut dia, rencana liberalisasi bisnis SPBU distribusi BBM subsidi di Jawa dan Bali tersebut pertamakali diberitahukan kepada dirinya pada saat acara halal bihalal di Kantor BPH Migas Rabu, 5 September 2012 lalu.

"Saya duduk satu meja dengan 4 Ketua Komite, mereka minta pendapat saya bagaimana kalau diliberalisasi bisnis SPBU di Jawa-Bali," ucapnya.

Saat itu, lanjut Eri, dirinya  bertanya, apakah jika distribusi BBM subsidi di Jawa-Bali dilakukan apa benefit (keuntungan) yang didapat negara?

"Justru benefit akan dirasakan pengusaha SPBU Asing, di Jawa-Bali ini 'gadingnya' distribusi BBM subsidi, infrastruktur dibangun Pertamina, dari yang tidak ada pasar menjadi market pasar, kok SPBU asing mau dengan enaknya jualan juga disini (jualan BBM subsidi)," tuturnya.

Eri mengatakan apabila asing dibiarkan masuk ke pasar  dalam negeri maka akan menghancurkan  pengusaha kecil menengah yang menjadi anggotanya.

”Kalau mereka dibiarkan masuk, maka  pengusaha  nasional pasti tidak akan bisa bersaing, dan menjadi babak belur,” katanya.

Menurut dia, pertarungan akan menjadi tidak fair,  karena kondisi yang tidak seimbang.

”Kalau diibaratkan pertandingan bola, maka seperti Persija melawan  Manchester United,” katanya.

Eri mengatakan pengusaha lokal pasti akan babak belur menghadapi mereka.

Oleh karena itu, katanya, pengusaha lokal  harus dilindungi agar bisa  memperkuat perekonomian nasional.

Menurut dia, sesuai dengan undang-undang dasar,  yang menyangkut hajat hidup orang banyak  harus dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Sebagai  anggota Hiswana Migas, pengusaha kecil menengah yang bergabung di dalamnya juga harus disejahterakan.

Eri  menolak rencana liberalisasi distribusi BBM subsidi di Jawa-Bali. Selama ini distribusi BBM subsidi disalurkan oleh Pertamina dan bersama mitranya pengusaha SPBU swasta.

"Ini yang terlihat mengarah liberalisasi distribusi BBM subsidi, 70 SPBU milik Shell siap menyebar di Jatim tahun depan," kata Eri.
Eri tidak setuju jika 70 SPBU milik Shell tersebut juga mendistribusikan BBM subsidi, selain BBM nonsubsidi yang selama ini sudah disalurkan melalui 65 SPBU milik Shell.
"Ini yang kami tegas menolak rencana liberalisasi distribusi BBM bersubsidi oleh SPBU Asing di Jawa-Bali, apa benefit (keuntungan) yang didapat Indonesia? Kan Pertamina mampu mendistribusikan BBM berusbsidi di Jawa-Bali, infrastrukturnya sudah dia bangun (Pertamina)," tegas Eri.

Dia tidak setuju, karena Pertamina telah mempunyai 7 kilang minyak dan puluhan depo BBM dan punya ribuan SPBU di seluruh Indonesia.

"Tapi perusahaan SPBU asing ini mana? Mereka tidak membangun kilang, tidak membangun depo, mau seenaknya saja buka SPBU di sana sini, malah mau menjual BBM bersubsidi, di Jawa-Bali jalur gemuk penjualan BBM. Kenapa mereka tidak mau buka di Papua, Maluku atau di pelosok Kalimantan sana, kan tujuannya biar masyarakat Indonesia bisa menikmati BBM, jangan mau enaknya saja," papar Eri.  

 70 SPBU Shell

PT Shell Indonesia (Shell) pada 13 September 2012 mengajukan ke pemerintah untuk dapat bagian mendistribusikan BBM Subsidi pada 2013. Shell kabarnya sudah menyiapkan 70 SPBU "Shell Motor Express" di Jawa Timur.

PT Shell Indonesia, perusahaan SPBU asal Belanda, sudah menyiapkan investasi sebanyak 70 SPBU di Jawa Timur (Jatim).

Hal ini terungkap dari surat resmi yang dikirimkan Shell kepada Ketua BPH Migas pada 13 September 2013 setelah dua hari sebelumnya (11 September 2012) memaparkan persentasinya di Kantor Pusat BPH Migas.

"Menindaklanjuti Undangan Pemaparan Dokumen Penawaran Badan Usaha Calon Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian BMM Jenis Tertentu tahun 2013 dan Berita Acara Rapat Persentasi/Pemaparan PT Shell Indonesia sebagai calon pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu (BBM Subsidi) Tahun 2013 pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, perkenankan kami dengan ini mengajukan butir-butir utama dalam persentasi tersebut," tulis surat Shell yang ditandatangani Country Chairman and Prasident Director PT Shell Indonesia Darwin Silalahi, Jumat (12/10).

Dalam Surat tersebut, Shell meminta agar pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan saluran pemasaran dan distribusi BBM subsidi khusus sepeda motor.

"Shell Motor Express sebagai bagian dari sistem penyediaan BBM Jenis Tertentu untuk beberapa daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur," lanjut isi surat tersebut.

Jika disetujui, maka Shell telah siap dengan lebih spesifik mengajukan rencana untuk mengoperasionalkan tujuh puluh (70) SPBU Khusus Motor (Shell Motor Express).

Pihak Shell melalui External Communications and Social Performance Manager Shell Indonesia Sri Wahyu Endah, dihubungi terpisah mengatakan tak tahu soal rencana tersebut. Ia pun tak mau berkomentar lebih lanjut soal rencana pendistribusian BBM subsidi oleh pihak Shell.

Namun Endah menegaskan, Shell akan terus menambah jaringan SPBU di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Saat ini pihaknya baru memiliki 65 SPBU di seluruh Indonesia di antaranya Jabodetabek 58 SPBU dan Jawa Timur 7 SPBU.

(agus/dbs)