Masalah Logistik Hambat Pengusaha Tingkatkan Ekspor - Pengiriman Barang Tak Efisien

NERACA

Jakarta - Permasalahan transportasi atau logistik masih menjadi penghambat pengusaha untuk meningkatkan kinerja ekspor, karena transit pengiriman membuat pengiriman barang menjadi tidak efisien baik dari segi waktu maupun biaya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan kapasitas pelabuhan maupun bandara di Tanah Air saat ini belum mampu mengakomodasi kapal kargo dengan ukuran besar. Hal ini membuat pengusaha harus menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengiriman ini. "Kita tidak punya kapal yang cukup sehingga menggunakan pihak ketiga," ujarnya di Jakarta International Expo, Rabu (17/10).

Selain masalah transportasi, aspek promosi yang minim memberikan dampak terhadap produk-produk Indonesia, sehingga kurang dikenal oleh negara-negara dunia. Jika memang Pemerintah ingin menggenjot ekspor maka aspek promosi harus terus ditingkatkan.

"Kekurangan kita adalah promosi, selama ini kita serahkan urusan promosi itu kepada pelaku usaha masing-masing, tentunya terbatas," kata Sofjan. Produk Indonesia memiliki keunggulan dari murahnya harga yang ditawarkan. Hal ini tentu menjadi nilai tambah dalam merebut pasar negara-negara berkembang dunia. Saking kompetitifnya, saat ini produsen yang berorientasi ekspor tengah memperbesar kapasitas produksinya.

"Produk negara maju memang kualitas tinggi tapi mahal. Cuma kalau Afrika, mereka ingin harga rendah," terang Sofjan. Karena itu, dia berharap kedepannya perlu ada segmentasi pasar ekspor, yang mempromosikan ekspor berdasarkan daya beli masing-masing pasar. "Selama ini mungkin kita terlalu terkonsentrasi kepada pasar ekspor tradisional, pasar baru seperti Afrika dan Eropa Timur yang potensial justru terlupakan," lanjutnya.

Selain itu, Sofjan juga mengharapkan pihak perbankan nasional juga berperan serta dalam mendukung penetrasi komoditas ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional, melalui peningkatan porsi pembiayaan ekspor dalam portofolio kreditnya. "Harapannya adalah UKM terus dibiayai supaya mereka bisa mengekspor lebih banyak, selain upaya untuk fasilitas pembiayaan (trade financing) karena sejauh ini perbankan nasional masih mengandalkan korespondensi dengan bank asing dalam hal itu," katanya.

Menurut Sofjan, melalui ajang Trade Expo Indonesia 2012, Apindo berharap para pengusaha Indonesia bisa saling melihat kekuatan produknya. Yakni produk yang berorientasi ekspor maupun produk yang diarahkan untuk konsumsi dalam negeri. "Dengan begitu impor bisa dikurangi. Sebab, para pengusaha bisa saling mengetahui produk-produk impor yang sudah bisa diproduksi oleh produsen dalam negeri," jelasnya.

Sektor Manufaktur

Di pihak lain, industri manufaktur di Indonesia masih terbelit banyak masalah. Selain regulasi yang susah untuk mendirikan perusahaan, industri padat karya ini juga terbelit masalah permodalan, masalah infrastruktur, dan tentu saja masalah mengenai ketenagakerjaan. Permasalahan buruh yang mengemuka belakangan ini ditengarai membuat takut investor, baik lokal maupu asing. “Ini kan masalah manufaktur kan turun terus, dan ini akan merugikan kita semua, akan ada masalah pengangguran,” kata Sofjan.

Dijelaskan Sofjan, perusahaan di Indonesia banyak yang berskala besar, demikian juga perusahaan skala kecil. “Tapi yang menengah tidak ada. Dan ini menyebabkan ketimpangan antara kita melihat kaya miskin terjadi, ketimpangan ekonomi. Ini bagaimana memperbaiki ini. Pemerintah kita saya melihat punya policy populis saja, karena semua dibebankan ke pengusaha. Dan kita pengusaha itu ada batasnya. Karena kalau sampai pada batas kita rugi, pengusaha itu tidak bisa,” jelas dia.

Lantaran semakin terdesak, menurut Sofjan, banyak industri manufaktur yang memutuskan untuk impor dan menutup usahanya. “Akhirnya mereka memutuskan lebih baik impor, tutup usahanya. Jadi inilah yang kita hadapi sekarang. Tapi masalah yang paling krusial adalah labour. Kita bicara mengenai outsourcing. Sekarang kalau kita bikin pusing adalah, apakah ini menambah buruh bekerja atau mengurangi buruh bekerja. Sekarang perusahan gede, semua outsourcing untuk bikin joknya. Kalau ditutup gak dikasih kerjaan lagi,” lanjutnya.

Terkait outsourcing, dia menilai, begitu banyak kesalahan tafsir. “Sehingga akhirnya investor berpikir tidak ada kepastian di Indonesia. Sehingga kami berusaha bicara dengan asosiasi yang gede-gede di luar negeri, supaya jangan ada penghentian. Kita akan bicara secara tripartit. Jangan sampai menteri itu menafsirkan UU sesuai dengan kemauan pemerintah dan sebagian buruh. Jadi ini akan bicara upah minimum. Bulan depan harus sudah kita putuskan,” ungkap Sofjan.

BERITA TERKAIT

RI-Inggris Berpeluang Tingkatkan Kerjasama Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Inggris berpeluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif terutama di sektor industri. Untuk itu,…

Pemkot Tangerang Tingkatkan Kemampuan Pemuda Berwirausaha

Pemkot Tangerang Tingkatkan Kemampuan Pemuda Berwirausaha NERACA Tangerang - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berupaya meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi para…

BEI Pastikan Tidak Ada Regulasi Hambat IPO - Tepis Tuduhan Go-Jek

NERACA Jakarta – Tuduhan Go-Jek yang menilai masih adanya aturan yang tidak fleksibel dan menghambat perusahaan untuk IPO atau menawarkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Sepanjang Januari 2018 - Panen Belum Merata, Harga Gabah Kering dan Beras Tercatat Naik

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan harga gabah kering panen dan gabah kering giling selama Januari…

KLHK Optimistis Ekspor Produk Kayu 2018 Meningkat

NERACA Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan optimistis ekspor produk kayu nasional pada 2018 akan meningkat dibandingkan…

Niaga Bilateral - Pakistan-Indonesia Realisasikan Kerjasama Impor Jeruk

NERACA Jakarta – Pakistan dan Indonesia merealisasikan kerja sama impor jeruk jenis kino sebanyak 1.500 kontainer atau 30.000 ton pada…