Masalah Logistik Hambat Pengusaha Tingkatkan Ekspor - Pengiriman Barang Tak Efisien

NERACA

Jakarta - Permasalahan transportasi atau logistik masih menjadi penghambat pengusaha untuk meningkatkan kinerja ekspor, karena transit pengiriman membuat pengiriman barang menjadi tidak efisien baik dari segi waktu maupun biaya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan kapasitas pelabuhan maupun bandara di Tanah Air saat ini belum mampu mengakomodasi kapal kargo dengan ukuran besar. Hal ini membuat pengusaha harus menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengiriman ini. "Kita tidak punya kapal yang cukup sehingga menggunakan pihak ketiga," ujarnya di Jakarta International Expo, Rabu (17/10).

Selain masalah transportasi, aspek promosi yang minim memberikan dampak terhadap produk-produk Indonesia, sehingga kurang dikenal oleh negara-negara dunia. Jika memang Pemerintah ingin menggenjot ekspor maka aspek promosi harus terus ditingkatkan.

"Kekurangan kita adalah promosi, selama ini kita serahkan urusan promosi itu kepada pelaku usaha masing-masing, tentunya terbatas," kata Sofjan. Produk Indonesia memiliki keunggulan dari murahnya harga yang ditawarkan. Hal ini tentu menjadi nilai tambah dalam merebut pasar negara-negara berkembang dunia. Saking kompetitifnya, saat ini produsen yang berorientasi ekspor tengah memperbesar kapasitas produksinya.

"Produk negara maju memang kualitas tinggi tapi mahal. Cuma kalau Afrika, mereka ingin harga rendah," terang Sofjan. Karena itu, dia berharap kedepannya perlu ada segmentasi pasar ekspor, yang mempromosikan ekspor berdasarkan daya beli masing-masing pasar. "Selama ini mungkin kita terlalu terkonsentrasi kepada pasar ekspor tradisional, pasar baru seperti Afrika dan Eropa Timur yang potensial justru terlupakan," lanjutnya.

Selain itu, Sofjan juga mengharapkan pihak perbankan nasional juga berperan serta dalam mendukung penetrasi komoditas ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional, melalui peningkatan porsi pembiayaan ekspor dalam portofolio kreditnya. "Harapannya adalah UKM terus dibiayai supaya mereka bisa mengekspor lebih banyak, selain upaya untuk fasilitas pembiayaan (trade financing) karena sejauh ini perbankan nasional masih mengandalkan korespondensi dengan bank asing dalam hal itu," katanya.

Menurut Sofjan, melalui ajang Trade Expo Indonesia 2012, Apindo berharap para pengusaha Indonesia bisa saling melihat kekuatan produknya. Yakni produk yang berorientasi ekspor maupun produk yang diarahkan untuk konsumsi dalam negeri. "Dengan begitu impor bisa dikurangi. Sebab, para pengusaha bisa saling mengetahui produk-produk impor yang sudah bisa diproduksi oleh produsen dalam negeri," jelasnya.

Sektor Manufaktur

Di pihak lain, industri manufaktur di Indonesia masih terbelit banyak masalah. Selain regulasi yang susah untuk mendirikan perusahaan, industri padat karya ini juga terbelit masalah permodalan, masalah infrastruktur, dan tentu saja masalah mengenai ketenagakerjaan. Permasalahan buruh yang mengemuka belakangan ini ditengarai membuat takut investor, baik lokal maupu asing. “Ini kan masalah manufaktur kan turun terus, dan ini akan merugikan kita semua, akan ada masalah pengangguran,” kata Sofjan.

Dijelaskan Sofjan, perusahaan di Indonesia banyak yang berskala besar, demikian juga perusahaan skala kecil. “Tapi yang menengah tidak ada. Dan ini menyebabkan ketimpangan antara kita melihat kaya miskin terjadi, ketimpangan ekonomi. Ini bagaimana memperbaiki ini. Pemerintah kita saya melihat punya policy populis saja, karena semua dibebankan ke pengusaha. Dan kita pengusaha itu ada batasnya. Karena kalau sampai pada batas kita rugi, pengusaha itu tidak bisa,” jelas dia.

Lantaran semakin terdesak, menurut Sofjan, banyak industri manufaktur yang memutuskan untuk impor dan menutup usahanya. “Akhirnya mereka memutuskan lebih baik impor, tutup usahanya. Jadi inilah yang kita hadapi sekarang. Tapi masalah yang paling krusial adalah labour. Kita bicara mengenai outsourcing. Sekarang kalau kita bikin pusing adalah, apakah ini menambah buruh bekerja atau mengurangi buruh bekerja. Sekarang perusahan gede, semua outsourcing untuk bikin joknya. Kalau ditutup gak dikasih kerjaan lagi,” lanjutnya.

Terkait outsourcing, dia menilai, begitu banyak kesalahan tafsir. “Sehingga akhirnya investor berpikir tidak ada kepastian di Indonesia. Sehingga kami berusaha bicara dengan asosiasi yang gede-gede di luar negeri, supaya jangan ada penghentian. Kita akan bicara secara tripartit. Jangan sampai menteri itu menafsirkan UU sesuai dengan kemauan pemerintah dan sebagian buruh. Jadi ini akan bicara upah minimum. Bulan depan harus sudah kita putuskan,” ungkap Sofjan.

BERITA TERKAIT

Perbatasan Kuat, Illegal Fishing Berkurang

NERACA Batam - Komisi IV DPR RI mendukung penguatan Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta peningkatan kesejahteraan Awak…

Indonesia Tingkatkan Perdagangan Melalui Kolaborasi

NERACA Jakarta - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan, kolaborasi dengan Konfederasi Industri India (Confederation of India Industry/CII) merupakan salah satu…

Awas, Jangan Persulit Pendirian Koperasi

NERACA Sidogori - Upaya Kementerian Koperasi dan UKM menciptakan koperasi yang sehat, pihaknya akan mempermudah perizinan serta syarat-syarat dalam mendirikan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Pemerintah dan BI Lanjutkan Sinergi Melalui TPIP

NERACA Jakarta - Sinergi kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia tahun lalu terbukti dapat menjaga inflasi Indeks Harga…

Omset Petani Menembus Rp 100 Miliar Lewat Market Place Digital

NERACA Denpasar – Berbagai upaya terus dilakukan untuk menggenjot nilai ekspor pertanian. Salah satunya dengan mengembangkan market place berbasis aplikasi…

ASEAN Agreement on e-Commerce

NERACA Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama anggota Komisi VI DPR RI melakukan pendalaman substansi ASEAN Agreement on eCommerce. ASEAN…