NERACA

Jakarta – Seperti sudah menjadi tradisi, setiap menjelang Pemilu pasti banyak kalangan parpol dan politisi membutuhkan banyak dana segar. Tak pelak, struktur APBN 2013 pun mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Lihat saja, di mata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam, menjelang pemilu 2014 dipastikan akan ada banyak potensi APBN 2013 yang nantinya hanya menjadi bancakan partai politik saja. “Saat ini, berdasarkan analisa kita, semua sudah jelas indikasinya, mulai dari penggunaan dana hibah, dana sosial, dan dana kunjungan kerja yang bertujuan untuk memobilisasi masyarakat untuk Pemilu 2014”, ungkap dia kepada Neraca, Selasa (16/10).

Terlebih dalam bancakan tersebut, lanjut Arif, terdapat deal-deal politik antara partai dan DPR. Kemudian, menyebabkan seorang kader partai terpilih sebagai anggota dewan maupun menteri harus memberikan setoran-setoran. “Lantas bagaimana semua itu dapat memerangi korupsi. Padahal, presiden menyatakan APBN harus dikelola dengan baik dan efisien, dan semua itu hanya wacana belaka”, tandas Arif.

Bahkan, dia menuturkan bahwa sejak lama APBN Indonesia memang tidak pro rakyat dan justru lebih pro pada elit politik. RAPBN 2013 juga seperti itu, saat ini masih mengalami kontraksi dimana struktur APBN belum pro masyarakat.

“Seharusnya, APBN itu harus pro rakyat, karena telah diamanatkan oleh undang-undang. Tepatnya, pada pasal 3, disebutkan kalau APBN itu harus dikelola dengan transparan, akuntabel dan sepenuhnya dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, dalam hal ini penikmat APBN hanya segelintir orang saja”, ujarnya.

Defisit Anggaran

Dengan demikian, menurut dia, boleh dikatakan jika pemerintah dan DPR telah gagal mengelola APBN, karena tahun demi tahun Indonesia selalu mengalami defisit anggaran. “Ujung-ujungnya pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi”, imbuh dia.

Dan yang parahnya lagi, lanjut Arif, pinjaman luar negeri itu digunakan untuk membiayai kenaikan gaji PNS. bukan untuk kepentingan rakyat yang jumlahnya jauh lebih banyak dari PNS.  Sebagai contoh, masyarakat Indonesia bagian Timur, nampaknya tidak pernah disentuh APBN. Padahal, semua itu tidak akan terjadi jika APBN yang dirancang pro rakyat.

Oleh karena itu, menurut pengamat ekonomi dari FEUI, Aris Yunanto, jika diindikasikan dengan mendekatnya pemilihan umum di 2014, anggaran dalam APBN harus mendapat pengawasan yang ketat, dan masyarakat juga perlu mencermati anggaran yang dikeluarkan pemerintah seiring dengan akan datangnya momentum tersebut. ”Biasanya tahun-tahun mendekati pemilu sangat dimungkinkan adanya indikasi bahwa anggaran digunakan untuk politik. Kita tidak menafikan ada atau tidak ada, tapi harus diwaspadai.” ujarnya, kemarin.

Bahkan, Aris menambahkan, APBN 2013 menunjukkan porsi yang tidak adil. Biaya belanja modal masih lebih besar dibadingkan porsi yang diberikan untuk publik. “Dan defisit APBN 2013 diperkirakan lebih besar dari tahun sebelumnya”, tukas dia.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati tak menampik fenomena tersebut. Menurut dia, postur anggaran yang tidak pro terhadap rakyat adalah ulah dari pemerintah dan DPR yang menyetujui tersebut. “Bisa saja karena mendekati pemilu, mereka berlomba-lomba mengumpulkan dana untuk pemilu. Tidak hanya mendekati pemilu tetapi sebelum pemilu pun selalu begitu,” tegas dia.

Enny mengungkapkan, yang menjadi permasalahan adalah mindset pemerintah dan DPR yang menyusun APBN sehingga nantinya akan berakibat kepada pemerintahan berikutnya yang mau tidak mau akan mengikuti rancangan sebelumnya.

Terlebih kata Enny, porsi yang tertera dalam RAPBN 2013 lebih didominasi untuk anggaran birokrasi. “RAPBN 2013 yang berjumlah Rp1.657,9 triliun, 70% nya adalah untuk birokrasi. Kalau birokrasi dan pelayanannya lebih mudah sih tidak bermasalah, tetapi kita bisa merasakan saat ini birokrasi amat sangat sulit bahkan menjadi masalah untuk kalangan dunia usaha,” kata Enny.

Menurut dia, anggaran dalam APBN yang bisa dinikmati masyarakat adalah belanja modal yang ada dalam APBN-P senilai Rp188 triliun tetapi hingga kini penyerapannya pun masih rendah. “Hingga September, peneyerapan untuk belanja modal hanya 40% padahal pada 15 Desember nanti harus sudah ada laporannya. Nantinya dana ini akan digunakan untuk yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yaitu untuk infrastruktur,” imbuh Enny. ahmad/lia/bari/rin