Quo Vadis Ketahanan Pangan

Dari tahun ke tahun, produksi sejumlah pangan utama terus mengalami kenaikan. Hanya tahun lalu produksi padi, jagung, kedelai dan gula menurun, sedangkan produksi ubi kayu, kacang tanah, ubi jalar, telur, susu, daging, dan minyak sawit mentah terus meningkat. Suplai sejumlah pangan impor, seperti terigu, gula, kedelai, jagung, daging, dan susu tak ada masalah. Keseimbangan produksi domestik- impor membuat pangan cukup.

Dengan ketersediaan sumber daya melimpah (tanah, air, sumber daya manusia, dan plasma nutfah), negeri ini diyakini bisa menjadi feed the world. Berbagai prestasi itu tentu patut disyukuri. Ketersediaan pangan yang memadai bakal membuat ketahanan pangan nasional terjaga baik. Secara teori, ketahanan pangan nasional yang baik akan membuat ketahanan pangan di tingkat mikro juga membaik.

Namun dalam empat tahun (2004–2008), nilai impor pangan melonjak lebih dua kali, dari US$2,728 miliar (2004) jadi US$5,879 miliar (2008). Padahal, volume impor hanya naik 12%. Ini menunjukkan harga pangan semakin mahal. Pertambahan penduduk, tarikan komoditas pangan untuk bahan bakar, dan gagal panen akibat perubahan iklim akan membuat harga pangan dunia terus meroket.

Ironisnya, kecuali gandum, pelbagai pangan impor itu sebenarnya bisa diproduksi sendiri. Tanpa kebijakan tegas, terukur dan berdimensi jangka panjang paradoks pertanian akan terus terjadi, dan salah kelola pertanian pangan berlanjut tanpa koreksi. Alih-alih memberi makan dunia, bukan mustahil Indonesia bakal terjebak dalam perangkap krisis pangan.

Tidak hanya itu. Untuk urusan penyedap rasa masakan pun,pemerintah lebih mempercayai garam produk asing ketimbang produk lokal, di antaranya Jerman sebanyak 928 ribu ton atau senilai US$47,3 juta sepanjang Januari hingga Juni 2012.

Aneh memang, Negeri yang memiliki panjang pantai 95.181 km harus mengimpor garam dari Jerman,negara yang hanya memiliki garis pantai sepanjang 924 kilometer. Padahal, negara melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp107 miliar untuk program pemberdayaan usaha garam rakyat (Pugar) pada 2012 dengan target produksi sebanyak 1,3 juta ton. Pertanyaannya, kenapa harus impor?

Tingginya ketergantungan pangan domestik kepada pasokan impor disebabkan oleh adanya pereduksian makna pangan sebatas beras.Padahal, negeri ini memiliki ubi, singkong, sagu,sukun,dan beragam pangan lokal lainnya sebagai sumber karbohidrat. Kedua, sikap dan perilaku elite politik yang mengabaikan pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi penghasil pangan skala kecil.

Selama ini kebijakan pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi,tanpa pernah membicarakan peningkatan kesejahteraan produsen pangan skala kecil. Padahal, merekalah ujung tombak utama dalam penyediaan pangan nasional. Hal ini terlihat dari pelbagai kebijakan untuk meliberalisasi sektor pangan melalui pembukaan ruang investasi skala besar.

Terlebih Bank Dunia (2010) telah merilis seluas 445 juta hingga 1,7 triliun ha tanah dan perairan cocok untuk dikembangkan menjadi lokasi pertanian (perikanan dan perkebunan) skala besar. Ini mutlak harus dituntaskan. Bagaimanapun, diplomasi kedaulatan pangan adalah strategi mulia di tengah suasana Hari Pangan Dunia pekan ini.

Related posts