Jakarta – Momentum kedatangan Perdana Menteri (PM) China Wen Jiabao ke Jakarta pada 28 - 29 April (besok), sempat mengundang wacana renegosiasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China atau Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Sejumlah kalangan justeru menilai Indonesia telah jauh terlambat mengejar keseimbangan neraca perdagangan yang defisit melalui perundingan revisi ACFTA.

NERACA

Pakar ekonomi makro dari LIPI, Wijaya Adi mengaku tidak terkejut dengan upaya renegosiasi karena pemerintah Indonesia dikenal melakukan langkah serupa ketika tersudut menghadapi persaingan global seperti dalam perundingan APEC.

“Kita ini memang tidak siap menghadapi serbuan barang impor China. Pemerintah tidak hanya kewalahan tapi sudah kedodoran, keteteran,” ungkapnya kepada Neraca, Selasa (26/4). Apalagi, renegosiasi makin menunjukkan kita tidak mampu bersaing sementara negara Asean lain mampu mengambil peluang.

Dia juga menegaskan, ada dua hal mendasar penyebab Indonesia kalah bersaing dari China. Pertama, regulasi dan praktik bisnis di Indonesia sangat liberal daripada negara-negara maju. Akibatnya, produk-produk handal dan potensial dalam negeri bahkan tergerus oleh produk impor. Kedua, koordinasi antar-instansi terutama birokrasi sangat mahal dan berbelit-belit. “Makanya ekonomi riil tersendat dan malah tidak berjalan,” tegasnya.

Wijaya juga menyoroti kinerja beberapa kementerian, seperti Kementerian Perdagangan, Perindustrian, serta BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). “Contohnya isu dumping. Itu hanya alasan pemerintah untuk berkilah menutupi kelemahan dengan menimpakan pada negara asal barang impor, padahal kita yang tidak siap,” ujarnya.

Dia meningatkan, jika hal ini tidak segera diperbaiki, jangan heran setelah free trade area berlaku dan barrier serta non-tarrif barrier tidak berlaku lagi, maka Indonesia akan menjadi penonton di rumah sendiri.

Senada, pengamat ekonomi A Prasetyantoko menilai renegosiasi ACFTA tidak diperlukan karena justeru akan membuat kontra produktif. Selain perlu waktu lama dan biaya mahal, renegosiasi juga malah menghilangkan momentum arus investasi dari China. "Mereka secara riil telah dan terus menanamkan modal terutama di sektor infrastruktur dan energi seperti PLTU batubara di beberapa daerah,” katanya di Jakarta, kemarin.

Sektor Terparah

Dia juga tidak menepis impor dari China mendominasi pasar Tanah Air. Namun, Prasetyantoko mengingatkan, perkembangan impor yang lajunya sangat signifikan pada sepanjang tahun 2009-2010, justru dari Jepang (72%), Thailand (62%), dan Taiwan (47%), Korsel (46%) sedangkan China hanya 45%. “Harus diakui, defisit paling besar dialami terhadap China. Artinya, defisit dengan China tidak semata-mata persoalan spesifik  tetapi berhubungan dengan daya saing,” katanya.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya itu juga mendesak, analisis dampak ACFTA harus dengan mencermati sektor per sektor perdagangan. Sektor terparah yang terkena perununan adalah logam sebesar 70%, furnitur 61%, garmen 57%, kain grey  56%, dan mesin 45%. “Pemerintah mesti berkonsentrasi pada sektor-sektor ini sedangkan sektor yang surplus dipertahankan,” tegasnya.

Secara terpisah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Anggito Abimanyu menilai, lebih baik pemerintah terus melanjutkan kesepakatan ACFTA. Jika Indonesia merasa keberatan karena misalnya, ada kecurangan atau unfair trade, lanjut Anggito, maka intrumen seperti bea masuk anti dumping (BMAD dan BMADS), bea masuk imbalan, bea masuk perlindungan, dan lain-lain serta saluran, menjadi jalan penyelesaiannya yang tepat.

”Sementara, prosedur ke arah renegosiasi mesti melalui notifikasi. Dengan konteks ACFTA adalah mencakup Asean, maka upaya ini harus mendapat kesepakatan dengan Asean pula,” katanya. Bahkan, renegosiasi yang memiliki konsekuensi pemberian kompensasi pada China, akan mengundang negara lain menuntut hal yang sama pada Indonesia. ”Biayanya lebih mahal. Lebih baik kita melakukan pendekatan bilateral, G to G,” ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, jangka waktu penyelesaian juga menjadi lebih lama karena harus melihat setiap pos tarif yang diminta. Selain itu, opsi renegosiasi dapat mengganggu citra Indonesia di berbagai forum internasional karena menunjukkan ketidakpastian kebijakan yang akan berdampak ke sektor lain, seperti investasi.

Anggito juga menilai, Indonesia merupakan negara yang paling tidak beruntung dalam ACFTA. Dibanding Malaysia, ekspor Negeri Jiran itu ke China justru naik setelah ACFTA. Ekspor Malaysia sebelum ACFTA tahun 2007 sebesar 5,6 miliar ringgit (US$ 1,84 miliar, angka tersebut naik menjadi 14,15 miliar ringgit atau setara dengan US$ 4,67 miliar pada tahun 2010. Sedangkan, data pertumbuhan ekspor Filipina ke Cina sebesar US$ 265,83 miliar dan melebihi impor yang hanya  US$ 155,80 miliar.

Dia juga mendesak pemerintah bersikap melindungi industri dalam negeri dengan melakukan hal serupa seperti dilakukan pemerintah China pada industri yang berorientasi ekspor. “China memberi fasilitas subsidi, bunga bunga rendah dan infrastruktur energi serta membangun kawasan terpadu. Namun, pemerintah kita tidak melakukan hal serupa sehingga daya saing kalah sekaligus tanpa ada pemihakan,” katanya.

Terkait dengan itu, wakil sekretaris umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan infrastuktur dan pasokan energi pada industri domestik. Selain merupakan penguatan daya saing, hal ini juga untuk menarik minat investasi termasuk dari China.

Menyindir rendahnya penguatan infrastruktur oleh pemerintah, ia menuturkan, pada 2010 investasi China ke sektor infrastruktur listrik, gas dan air senilai US$ 3,1 juta dan sebelumnya tidak pernah. Sedangkan, penanaman modal ke pertambangan melonjak dari US$ 5 juta menjadi US$ 87,5 juta. ardi/inung